Dasar Hukum Deklarasi Nabire Timur Dipertanyakan?

NABIRE - Seorang Tokoh Masyarakat asal Nabire, Yunus Badii mempertanyakan dasar hukum deklarasi pemekaran Kabupaten Nabire Timur yang dilaksanakan, Rabu (16/9) bertempat di halaman Kantor Distrik Makimi. Selaku warga masyarakat Nabire dirinya juga mempertanyakan, mengapa deklarasi pemekaran Nabire Timur harus dilakukan disaat semua warga masyarakat disibukkan dengan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 ini.

Kata Yunus Badii, saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (16/9) sekitar Pukul 22.00 WIT mengatakan, selaku masyarakat Nabire juga mempertanyakan mengapa proses pemekaran Kabupaten Nabire Timur yang nyata-nyata akan direalisasi setelah adanya kotamadya, harus dilakukan sekarang pada saat masa agenda Pilkada.
“Ini muatan politik, yang deklarasi juga orang-orangnya kapasitasnya sebagai apa, kok orang ada salah satu orang dari Kabupaten Deiyai yang menjabat jabatan struktural di pemerintahan kabupaten Deiyai dan ada mantan anggota DPRD Nabire juga bisa ikut deklarasi pemekaran Kabupaten Nabire Timur. Ini maksudnya apa? Ini jelas mereka inikan tim sukses kandidat tertentu, ada apa,” tanya Badii.
Kata Dia, semua warga masyarakat dan TNI/Polri harus menjaga stabilitas keamanan daerah, karena saat ini adalah agenda Pilkada Nabire, bukan urusan pemekaran. Pertanyaannya, deklarasi pemekaran Kabupaten Nabire Timur atas dasar apa dilakukan dan atas persetujuan siapa, jangan hal tersebut jadi muatan politik sekelompok atau seseorang untuk mendongkrak popularitas dirinya sebagai salah satu kandidat calon bupati. Hal tersebut bukan cara berpolitik yang sehat.
Ia juga berpesan kepada pemerintah kabupaten Nabire untuk berkonsentrasi kepada agenda Pilkada, bukan agenda lainnya. Soal pemekaran dan lain sebagainya itu dilakukan setelah selesai Pilkada, bukan sekarang dilakukan, karena hal itu bukan momennya. Sehingga, dirinya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Nabire untuk tidak boleh terhasut dengan isu-isu politik yang tidak benar, karena masalah pemekaran saat ini belum ada persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
“Jangan ciptakan konflik di Nabire. Nabire selama Isaias Douw memimpin lima tahun dalam keadaan aman, tidak ada konflik, tetapi saat ini ada sejumlah oknum yang memang ingin membuat supaya Nabire tidak aman. Jangan tipu-tipu masyarakat Nabire dengan pemekaran dan Pemekaran Nabire Timur akan jadi kabupaten, setelah kabupaten Nabire ditetapkan sebagai kotamadya dulu, bukan langsung dimekarkan jadi kabupaten begitu saja. Itu semua ada aturannya dan itu prosesnya, bukan sembarang-sembarang saja, dan untuk masalah pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota semua di seluruh Indonesia untuk sementara ini masih dipending oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya
Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak baik, masyarakat, pemerintah dan TNI/Polri harus jelih melihat persoalan tersebut, karena hal ini bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Deklarasi pemekaran kabupaten Nabire Timur harus ditelusuri dasar hukumnya oleh pihak kepolisian, jangan masyarakat Nabire ditipu-tipu oleh isu pemekaran yang jelas-jelas belum bisa dilakukan saat ini.
Menurutnya, kabupaten Nabire Timur akan hadir dengan sendirinya ketika Nabire ditetapkan sebagai kotamadya. Setelah Nabire menjadi kotamadya, maka kabupaten induk Nabire akan pindah ke wilayah timur dan terbentuklah Kabupaten Nabire Timur. Itu dasarnya, itu prosesnya dan itu aturannya.
Tak lupa, ia menghimbau kepada oknum-oknum tertentu, tim sukses tertentu untuk jangan menipu masyarakat Nabire. Karena, jelas bahwa deklarasi pemekaran kabupaten Nabire Timur adalah muatan politik. Sesuai dengan amanah dari pusat hingga ke daerah, bahwa saat ini adalah saat untuk berkonsentrasi dengan Pilkada serentak yang akan dilakukan 9 Desember 2015 mendatang. Bukan berkonsentrasi kepada pemekaran kabupaten dan lain sebagainya.
“Jelas bahwa sebuah pemekaran kabupaten harus ada persetujuan dari Mendagri dan gubernur. Pertanyaannya, apakah deklarasi pemekaran kabupaten Nabire Timur sudah ada keputusan Mendagri atau gubernur atau tidak ada sama sekali. Jadi jangan hal ini dibuat permainan politik di tengah-tengah masyarakat. Kasihan masyarakat Nabire nanti. Masyarakat Nabire harus sama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah selama Pilkada berlangsung,” terangnya.
Diluar itu, Badii juga meminta kepada pemerintah kabupaten Nabire dan penjabat bupati Nabire untuk menelusuri asal-usul deklarasi pemekaran Kabupaten Nabire Timur. Karena, jelas harus ada dasar hukumnya. Dan pemerintah diminta untuk tetap netral dalam Pilkada dan memprioritaskan agenda Pilkada bukan, yang lainnya. (ist)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2