Stop KDRT, UU 23/2004 Jamin Pengapusan Kekerasan

NABIRE - Stop dan hentikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), artinya pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk meminimalisir terjadi kasus KDRT khususnya yang terjadi Kabupaten Nabire. Demikian terang Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3A KB) Kabupaten Nabire Yufinia Mote, S.Si.T, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak, Theresia Irmayanti Maker, S.Pd,.MM, kepada media ini kemarin.

 

Dijelaskan, kita harus memahami apa itu definisi KDRT ?. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dalam lingkup rumah tangga.

Untuk itu, lanjutnya pemerintah melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang tujuannya mencegah segela bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga sampai pada penindakan pelaku KDRT dan tak luput memelihata keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

“Diluar itu dalam UU ini juga menjamin hak-hak korban kekerasan. Ada sekitar 5 poin untuk menjamin hak-hak korban kekerasan diantaranya, perlindungan dari keluarha, aparat hukum, LSM, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,” ungkap Kabid Perempuan dan Anak pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB ini.

Menjawab pertanyaan media ini terkait mekanisme pelaporan dan permohonan perlindungan ketika ada korban KDRT, jelas Ny. Theresia, ketika terjadi kasus KDRT korban dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian atau bisa juga melaporkan kepada kami, yakni melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Korban juga, tambahnya, dapat memberikan kuasa kepada keluara atau orang lain untuk melaporkan kasus yang dialamimya, seperti tertuang dalam pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2004. Apabliba korban seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 27).

Sehingga, imbuhnya dalam hal ketentuan pidana maupun perlindungan terhadap para korban KDRT ini ada beberapa kewajiban pemerintah dan masyarakat disini, diantaranya kewajiban pemerintah pertama, memberikan kebijakan atau paying hukum dalam penghapusan KDRT, memberikan advokasi dan sosialisasi PKDRT dan memberikan pendidikan serta latihan yang sensitive gender.

 

Sementara itu, kewajiban masyarakat yakni, mencegah berlangsungnya tindak pidana KDRT, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan terhadap korban KDRT. “Yang jelas semua diatur dalam UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Semua tertuang dalamnya dan kita wajib melakukan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” akhirnya. (wan)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2