DPRD Pertanyakan Dasar Penetapan Surat Suara Pemilukada

NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mempertanyakan dasar penetapan pencetakan jumlah surat suara yang disodorkan kepada kontraktor. DPRD juga mempertanyakan, kapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire menggelar pleno penetapan daftar pemilih tetap sebagai dasar pengajuan jumlah kertas surat suara yang harus dicetak oleh kontraktor.

 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nabire, Ruben Tandi, SH di ruang kerjanya, Rabu (30/9) mengatakan DPRD mempertanyakan dasar KPU Kabupaten Nabire mengajukan permintaan pencetakan surat suara sebanyak 197.377 lembar kepada pemenang tender. KPU mengambil data pemilih dari mana, sehingga KPU bisa melelang surat suara sebanyak itu kepada pihak ketiga. KPU bisa menentukan angka 197.377 itu dari mana, apakah sudah final dengan penetapan pemilih tetap. Sementara ini, KPU baru mengumumkan daftar pemilih sementara yang belum dikatakan sebagai pemilih tetap dan belum ditetapkan sebagai hasil final untuk menentukan kebutuhan surat suara untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nabire.

Karena, kata legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, KPU sendiri belum menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga belum bisa menetapkan kebutuhan surat suara. Tetapi anehnya, KPU sudah mengajukan permintaan pencetakan suara sebanyak 197.377 kepada pemenang tender, PT Adi Perkasa dari Makassar. Dari jumlah surat suara tersebut, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan KPU sebanyak 192.563 ditambah dengan tambahan 2,5 persen sebagai cadangan sebanyak 4.914 lembar surat suara dan cadangan 2.000 lembar sebagai antispasi pemungutan suara ulangan/susulan.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Nabire melalui Komisi A mempertanyakan kapan KPU Kabupaten Nabire menggelar pleno penetapan daftar pemilih tetap yang akan dipakai untuk penetapan kebutuhan surat suara yang harus dicetak oleh pihak ketiga.

Padahal, Ruben mengungkapkan, KPU mengajukan target pemilih di Kabupaten Nabire sebanyak 144.000 lebih dengan dana Rp.5,4 miliar lebih. Tetapi ketika KPU mengajukan permintaan pencetakan surat suara kepada pihak ketiga, sebanyak 197.377 dengan besaran dana Rp 2.672.803.836.

 

Legislator dari PDIP ini juga mempertanyakan alasan penunjukkan kepada pihak ketiga dengan penawaran yang tinggi. Karena, masih ada pengusaha yang menawarkan nilainya lebih kecil dari PT. Adi Perkasa. Disamping itu, belum ada pleno penetapan DPT, KPU Nabire sudah menetapkan jumlah surat suara yang harus dicetak oleh pihak ketiga. (ans)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2