Ada 14 Potensi Rawan dalam Kampanye

NABIRE - Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Nabire meminta dengan tegas kepada semua pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 agar mematuhi aturan kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 serta patuhi kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan bersama KPUD dan pemerintah daerah.

 

Hal ini disampaikan Ketua Panwaslukada Nabire, Yermias Degei didampingi dua anggota Panwaslukada, Pendeta Abednego Bamba dan Adriana Sahempa saat bertandang ke Redaksi Papuapos Nabire, Rabu (30/9) tadi malam.

Ketua Panwaslukada Nabire menjelaskan, ada sejumlah potensi rawan dalam tahapan kampanye ini. Tetapi, potensi rawan itu tidak menjadi masalah apabila semua pasangan calon tunduk pada aturan. Karena, pelaksanaan kampanye ini ada aturannya.

Kata Yermias, potensi rawan pertama adalah ketika alat peraga kampanye dipasang di tempat-tempat terlarang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 30, yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, depan kantor yayasan atau rumah pribadi warga tanpa izin.

Selain itu, terang Ketua Panwaslukada, para calon tidak dibenarkan mencetak alat praga di luar alat peraga yang dicetak KPUD dan memasang di luar tempat-tempat yang telah disepakati bersama antara KPUD dan pemerintah daerah, kecuali di Posko Pemenangan dan rumah warga/relawan pendukung pasangan calon.

“Terkait alat peraga ini sudah ada temuan Panwaslukada dan sudah banyak pengaduan dari warga maupun dari pasangan calon bupati. Bahkan, ada yang menuding Panwaslukada tidak menurunkan alat peraga yang dipasang di luar aturan. Kami jelaskan bahwa PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tidak memberikan kewenangan eksekusi langsung,” kata dia.

Lebih jauh dijelaskan Degei, penurunan alat praga ada prosedurnya. Pada Pasal 72 Ayat 1 mengatakan, jika ada pelanggaran maka langkah pertama adalah peringatan tertulis. Kemudian langkah kedua adalah perintah penurunan alat praga kampanye dalam waktu 2x24 jam oleh calon bersangkutan. Jika tidak diturunkan, maka pada ayat 2 diamanatkan untuk Panwalukada berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan kepolisian untuk menurunkan alat praga kampanye. Tahapan ini sudah dijalankan Panwaslukada “Kami sudah kirimkan rekomendasi ke KPUD dan sudah meminta juga kepada para calon untuk menurunkan dalam waktu 2x24 jam. Jadi, dua hari kedepan adalah kesempatan untuk pasangan calon yang merasa memasang alat peraga kampanye tidak sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 untuk menurunkan segera. Jika tidak dilakukan maka Panwaslukada akan berkoordinai dengan Pol PP dan kepolisian untuk diturunkan,” katanya.

“Jadi, sekali lagi dalam hal pemasangan alat peraga ini, para calon diminta untuk patuhi aturan dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” pinta Ketua Panwaslukada.

Selanjutnya, Ketua Panwas menjelaskan, potensi rawan kedua adalah ketika pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tak ada pemberitahuan kepada aparat keamanan dan Panwaslukada. Karena itu, kata dia, Panwaslukada menghimbau kepada para calon bupati agar mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh KPU untuk kampanye terbuka. Untuk kampanye tertutup yang sedang berlangsung ini mestinya ada pemberitahuan kepada aparat keamanan dan kepada Panwaslukada agar dapat dimonitor.

Potensi rawan ketiga, netralitas penyelenggara negara. Panwaslukada Nabire menghimbau agar semua penyenggara negara dapat menjaga netralitas dalam Pilkada ini.

Potensi rawan keempat adalah terdapat iklan kampanye di media masa cetak atau elektronik di luar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Jadi, kampanye media massa hanya empat belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Potensi rawan kelima, politik uang. Panwaslukada mengakui, Pilkada dimana-mana rawan politik uang. Dihimbau kepada para Calon Bupati untuk tidak melakukan politik uang. Tetapi, menjual program pembangunan yang tertuang dalam visi dan misinya.

Potensi rawan keenam, kampanye hitam. Kampanye hitam seperti menjelakkan kandidat lain, mengungkapkan hal-hal tidak sesuai kenyataan. Panwaslukada menghimbau para kandidat hanya kampanyekan visi dan misi kepada rakyat. “Rakyat harus cerdas, pilih mereka karena programnya, bukan karena kampanye hitam,” kata Degei.

Potensi rawan ketujuh, pasangan calon melakukan kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Panwas menghimbau agar para calon atau pendukung para calon tidak melakukan kampanye di gereja, masjid, rumah sakit, di sekolah atau tempat pendidikan, kampus dan lainnya.

Potensi rawan kedelapan adalah calon/tim kampanye menyiarkan ulang siaran debat yang disiarkan oleh KPU. Karena itu, Panwaslukada meminta agar siaran debat tidak disiarkan ulang oleh para calon atau tim, kecuali atas kesepakatan bersama.

Potensi rawan kesembilan adalah ketika KPU tidak memberikan akses bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan debat publik atau terbuka. Akses bagi penyandang disabilitas harus diberikan ruang agar mereka dapat mengikuti.

Potensi rawan kesepuluh, ketika pasangan calon merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu. Panwas menghimbau agar semua calon diperlakukan adil oleh penyelenggara, baik oleh Panwaslukada maupun oleh KPUD. Potensi rawan kesebelas, penggunaan fasilitas negara dan mobilisasi birokrasi. Para calon diminta tidak menggunakan fasilitas negara dan birokrasi dalam proses kampanye ini.

Potensi rawan kedua belas, jumlah peserta undangan pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Juga ketika tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Negara RI setempat terkait pelaksanaan pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog.

Potensi rawan ketiga belas, pasangan calon tidak mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU. “Jadi, jika ada akun media social seperti facebook, tweetter, youtube, dan lainnya harus dilaporkan kepada KPU. Dan, jumlah akun resmi di media sosial tidak melebihi 3 akun,” kata Degei.

Potensi rawan keempat belas adalah ketika pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

 

“Jika pasangan calon mengikuti aturan yang ada maka potensi-potensi kerawanan diatas ini tidak akan menjadi masalah. Kita semua mengharapkan Pilkada Nabire berjalan aman, demokratis dan bermartabat. Masyarakat kita di Nabire majemuk dan mereka akan melihat bagaimana para pasangan calon bupati dapat mematuhi aturan atau tidak, bisa memberikan pendidikan politik yang baik atau tidak. Juga, ada masalah menyangkut hukum tempuhlah proses-proses hukum yang mengatur tentang Pilkada langsung ini,” pungkasnya. (iing elsa)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2