Jumat Kemarin, Digelar Rakor Penegakan Hukum di Nabire

NABIRE - Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire, Jumat (6/11) kemarin, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Penegakan Hukum di wilayah Kabupaten Nabire dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.


Ketua Pengadilan Negeri Nabire Joni Kondolele, SH,.MH pada kesempatan itu mengatakan, koordinasi dulu diistilahkan Maghkejapol, tapi di daerah ini cukuplah kita bilang Dilkumjapol diantara pengadilan, hukum dan HAM dalam hal Lapas, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Pertemuan ini terkait dengan rapat koordinasi tentang penegakan hukum yang ada di daerah khususnya Kabupaten Nabire.
Terangnya, karena aturan bersamanya itu ada dan jelas yaitu Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM pusat, itu ada sehingga itu dikeluarkan ke daerah-daerah seperti kita laksanakan di Nabire sekarang ini.
Dari sebelum-sebelumnya ini, di Nabire memang mungkin kali ini kita adakan rapat koordinasi tentang Wilkum Jalpol ini tujuannya adalah untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan masalah teknis di bidang penegakan hukum.
Menurutnya, tadi pembahasan yang kita sempat bahas tercapailah satu kesepakatan bahwa memang selama ini di Nabire tindak kriminal cukup banyak, dan semua itu sudah diproses tinggal penyidikan dari kepolisian, kemudian tingkat penuntutan kejaksaan, sampai persidangan di pengadilan. Terkait, daya tampung dari pada pelaku-pelaku kriminal ini, khususnya di Lapas Nabire sampai saat ini sangat terbatas, sehingga bagaimana caranya supaya proses hukum ini tetap berjalan. “Ini yang mungkin kita carikan solusinya. Upaya pertama, Kalapas bersurat ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire khususnya bagaimana caranya untuk mendahului supaya narapidana yang ada ini mungkin bisa diahlikan ke tempat lain, ya daerah terdekat dari Nabire yang punya daya tampung masih ada,” terangnya.
Lanjut kata Joni Kondolele, atau yang kedua mungkin mendapatkan sarana itu untuk membangun penambahan Lapas khusus orang tahanan supaya orang-orang yang melakukan tindak pidana/kriminal itu bisa ditampung kesitu. “Itulah tujuan dari rapat koordinasi Wilkum Japol ini,” tandasnya.
Lanjutnya, harapan dan disisi lain terkait pelaku tindak pidana di daerah ini diminimalisir dan diupayakan untuk bisa berkurang dan mengharapkan manusia itu semakin baik. Sehingga, tak henti-hentinya kita melaksanakan  penegakan hukum supaya orang itu berbuat baik dan orang kriminal Kabupaten Nabire semakin berkurang.   
Di kesempatan yang sama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Yosep Yembise, SH,.M.Si menyampaikan, kita bersyukur karena hari ini kita melakukan rapat terpadu yang disebut Dilkumjapol yaitu, Pengadilan Negeri Nabire, Hukum dan HAM dalam hal Lapas, kemudian Kejaksaan Negeri Nabire, dan Kepolisian. Ini merupakan rapat koordinasi yang kita laksanakan secara rutin menyikapi kondisi-kondisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia di Nabire.
Terangnya, kami memperkarsai ini untuk melaksanakan secara rutin kedepan karena mengingat permasalahan yang terjadi di Lapas Nabire itu over kapasitas daya tampung ini 150 orang, namun saat ini sebanyak 182 orang Narapidan yang ada. Jelas ini berdampak pada ancaman gangguan keamanan dan juga pembinaan serta kesehatan warga binaan, seperti makan, tempat tinggal tidur dan lain sebagainya.
“Memang beban kami cukup unik, cukup kompleks karena Lapas Nabire ini melayani 7 kabupaten. Solusi yang kami dapatkan tadi adalah kami membangun koordinasi dengan pemerintah daerah setempat setidaknya untuk menyiapkan tempat atau peningkatan Lapas ini, supaya daya tampungnya bisa bertambah atau mungkin dengan keterbatasan dana yang ada kita pihak pemerintah daerah bisa membantu untuk memindahkan warga binaan ke Lapas-lapas yang masih bisa menampung warga binaan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi over kapasitas ini akan meningkat signifikan dengan meningkatnya kriminalitas yang terjadi 6 kabupaten pemekaran, khususnya Kabupaten Nabire kami melaksanakan Dilkumjapol. “Seperti kami tadi sebutkan pemerintah daerah untuk melihat beban ini menjadi beban kita bersama, karena LP sendiri adalah instansi vertikal tetapi mereka yang dibina adalah asset pemerintah daerah warga Nabire dan 6 kabupaten lain,” ujarnya.
Untuk itu, kat Yosep, kami sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal ini. Sebenarnya, tiap kabupaten itu ada kepolisian sendiri, kejaksaan sendiri, pengadilannya sendiri sehingga harus ada Lapas agar proses peradilan itu bermuara ke Lapas untuk menampung pelaku tindak pidana, tapi kabupaten pemekaran kita ini Lapas atau rumah tahanan negara belum ada sehingga semuanya diarahkan atau bermuara ke Lapas Nabire yang tentunya menyebabkan over kapasitas. ”Apapun pembinaan keamanan Lapas tetap kita tegakkan dan kita jalankan.
Kita tidak bisa menolak dan kami berpikir Lapas Nabire tetap berkoordinasi dengan semua instansi penegakkan hukum guna sama-sama melihat permasalahan dan untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu dukungan dari pemerintah daerah,” pungkasnya.(modes)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2