Perekrutan KPPS Diminta Sesuai Aturan

NABIRE - Perekrutan anggota KPPS harus didasarkan pada aturan. Hal demikan ditegaskan Anggota KPU Nabire, Nelius Agapa, Senin (16/11) sore kemarin di ruang kerjanya.
“Saat ini memang sudah ada KPPS yang telah dibentuk. Bagi yang belum membentuk KPPS diminta agar sesuai dengan aturan,” tandasnya.
Dikatakannya, perekrutan KPPS dilakukan oleh PPS, KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU. Dalam perekrutan KPPS yang perlu diperhatikan persyaratan masalah keanggotaan dan yang paling penting sesuai Pasal 16 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 18, salah satu ponitnya, yaitu point f, KPPS berdomisili di daerah kerjanya artinya berada di sekitar TPS dan tidak pernah dua kali menjabat anggota KPPS, tidak menjadi anggota Parpol atau tidak menjadi partisan partai atau kandidat tertentu, artinya KPPS itu harus netral.


KPPS yang akan menentukan ketuanya, sedangkan PPS hanya merekrut. Terangnya, dalam perekrutan Anggota KPPS ada edaran dari KPU Pusat Nomor : 797/KPU/XI/2015 tentang Perekrutan KPPS, bahwa terkait perekrutan KPPS dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah, berpatokan pada PKPU Nomor 3 tahun 2015 dan pasal tadi.
“Jika perekrutan Anggota KPPS tidak ada yang memenuhi syarat, maka KPU akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan/tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi syarat. Lalu sesuai dengan Pasal 42 PKPU Nomor 3, diuatamakan perekrutan Anggota KPPS dari anggota RT/RW yang ada, jangan sampai anggota KPPS diambil dari RT/RW lain,” tuturnya.
Dalam waktu dekat dalam perekrutan Anggota KPPS lalu ditemukan bermasalah artinya tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan pergantian dan pergantian dikonfirmasikan dengan KPU.
“Dalam perekrutan Anggota KPPS, PPS berkordinasi dengan RT/RW setempat agar direkrut dari anggota RT/RW setempat. Kami tidak mau muncul permasalahan yang lalu. Kami minta  perekrutan KPPS sesuai aturan PKPU dan surat edaran KPU itu,” ungkapnya.
Setelah perekrutan KPPS rampung, maka akan dilaksanakan Bimtek bagi KPPS, PPS dan PPD, selanjutnya penyelenggara mulai KPU kabupaten sampai kebawah konsen agar tanggal 9 Desember nanti berjalan dengan baik.
Selain itu kata Nelius, perekrutan anggota KPPS tidak boleh didominasi oleh satu kelompok suku dan kepentingan tertentu, tetapi direkrut dari orang-orang yang berada dalam lingkungan RT/RW setempat dengan mengacu pada aturan tadi.
Sementara itu terkait alat peraga kampanye, pemasangan baliho spanduk, dipasang pada lokasi yang telah ditentukan dan tidak boleh dipasang ditempat lain, tidak dipasang difasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainya.
“Silahkan pasang di rumah warga karena itu menunjukkan ijin dan simpatisan, jangan di tempat-tempat kosong,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah baliho (alat peraga kampanye) yang dipasang jumlahnya juga sudah jelas dan tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan.
“Bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran dalam tahapan kampanye diminta untuk melapor ke Panwaslu, selanjutnya Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU, lalu KPU bersama pihak terkait, yakni Panwaslu, kepolisian dan Satpol PP akan bertindak. Dan bagi kandidat yang merasa dirugikan karena alat peraga kampanyenya diturunkan oleh pihak lain silahkan lapor ke Panwaslu,” tuturnya.
“PKPU Nomor 7 tahun 2015, Pasal 71 sudah jelas, terkait larangan penyebaran alat peraga kampanye, akan diberikan sanksi, pertama peringatan tertulis lalu penurunan alat peraga kampanye tersebut. Pasal 72 pelanggaran atas pemasangan alat peraga kampanye, maka akan dikenakan sanksi itu,” ungkapnya.
Pasal 68, pasangan kandidat dilarang mencetak dan menyebarkan alat peraga kampanye selain yang diperbolehkan, dalam jumlah dan tempat-tempat pemasangannya. Yang diperbolehkan dalam pasal 26 ayat 1, alat peraga dalam kaos, topi, kalender, kartu nama dan stiker namun stiker tidak boleh dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, gedung fasilitas pemerintah, sarana dan prasarana publik, jalan protokol dan pohon.
Penyebarannya, dilarang mencetak dan memasang alat peraga selain di tempat yang telah ditentukan. (iing elsa)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2