Pemasangan Alat Peraga Kampanye Perlu Ditertibkan

NABIRE - Dalam ajang pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, masih saja banyak pemasangan alat peraga seperti bendera, baliho, striker tidak pada tempatnya.
Markus Madai mantan anggota Panwas sangat menyayangkan kepada pihak Panwas dan KPU, yang membiarkan alat peraga yang ada di kota maupun di tempat lain. Seharusnya pihak Panwas dan KPU segera untuk membersihkan pemasangan alat peraga kampanye ilegal di tempat umum.
Markus menegaskan, KPU Nabire selaku penyelenggara pemilihan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang memasang alat peraga kampanye. Banyak yang sudah ditertibkan, tapi kenapa muncul kembali. Seharusnya memberikan surat kepada kandidat-kandidat yang memasang baliho yang tidak beraturan.


Sebagai Panwas di Nabire jangan duduk dan diam saja, seharusnya sebagai Panwas harus mengawasi Pemilukada dengan baik. Di momen ajang demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati supaya lebih aman dan masyarakat juga tidak dibingungkan dengan baliho dan bendera.
“Hasil pantauan kami, seperti spanduk, baliho dan bendera, selain yang dikeluarkan oleh KPU. Seharunya Panwas melihat apa yang dikeluarkan oleh para kandidat di beberapa tempat segera untuk melepaskan alat-alat peraga yang ada di kota maupun tempat lain,” terangnya.
Menurutnya, kami tidak menyebutkan secara spesifik daerah yang rawan pelanggaran terkait dengan maraknya alat peraga kampanye. Namun, atribut ilegal tersebar dihampir semua kabupaten Nabire. Apalagi banyak alat kampanye ilegal sudah dipasang setelah KPU mengeluarkan atribut yang sah saat masa kampanye.
Ia menambahkan, Panwaslu tidak berwenang menindak pelanggar. Panwaslu hanya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU setempat untuk melakukan penertiban bersama pemerintah daerah. Namun dia, mengimbau masyarakat agar menghindari pelanggaran. “Selain itu rugi sendiri pemasangan atribut kampanye oleh mereka sendiri membuka potensi kecurangan di Pilkada,” kata Madai.
Lanjut Madai, penerbitan alat peraga berupa baliho dan spanduk yang menampilkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terus dilakukan. Alat peraga itu dipasang di tempat-tempat umum, seperti jalan raya, pohon, dan tiang listrik. Katanya, selain melanggar aturan Pilkada, pemasangan alat peraga itu melanggar peraturan pemerintah daerah setempat, yakni larangan memasang atribut politik di sekolah, rumah sakit, dan masjid.
Untuk itu, ia mengharapkan kepada pihak KPUD dan Panwaslukada juga segera merencanakan operasi pengecekan alat peraga kampanye mana yang dibuat oleh KPU dan mana yang bukan seharunya dibersihkan di semua wilayah di Kabupaten Nabire. Sedangkan untuk Panwa,s harusnya memberikan surat rekomendasi kepada Satpol PP terkait dengan alat peraga kampanye yang dinilai melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan. “Maka dari itu saya sampaikan saat menertibkan harusnya mempunyai tanda khusus yang dibuat oleh KPU, sehingga Satpol PP dan Panwaslu tidak salah dalam menertibkan alat peraga kampanye,” ujarnya.(ist)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2