Sidang Sengketa PHP Kada Nabire Dilanjut Minggu Depan

NABIRE – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Nabire, sesuai jadwal akan digelar kembali minggu depan. Setelah pada sidang lanjutan Selasa (12/1) lalu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang yang beragendakan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pemberi keterangan, dan pengesahan bukti termohon dan pihak terkait (II). Demikian seperti media ini himpun data dari risalah sidang perkara nomor 21/PHP.BUP-XIV/2016 (Zonggonau A. dan Isak Mandosir), perkara nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 (Yakob Panus Jingga dan Melki Sedek Fi Rumawi), dan perkara nomor 25/PHP.BUP-XIV/2016 (Decky Kayame dan Adauktus Takerubun).
Sidang Selasa (12/1) digelar pukul 19.07 – 19.51 WIB di Ruang Sidang Panel I Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Sidang dipimpin hakim ketua, Arief Hidayat, beranggotakan masing-masing I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dengan panitera pengganti masing-masing, Irfan NR, Romi Sundara, dan Syukri Asyari.


Sidang saat itu dihadiri, Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XIV/2016, Zonggonau A, Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XIV/2016, Jan Sulwan Saragih, Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016, Yakob Panus Jingga, Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016, Saul Ayomi, Pemohon Perkara Nomor 25/PHP.BUP-XIV/2016, Decky Kayame, Adauktus Takerubun, Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PHP.BUP-XIV/2016, Aris Bongga Salu, Termohon Perkara Nomor 21, 22, 25/PHP.BUP-XIV/2016, Petrus Rumere (KPU Kabupaten Nabire), Oktavianus Takimai (KPU Kabupaten Nabire), Nelius Agapa (KPU Kabupaten Nabire), Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 21, 22, 25/PHP.BUP-XIV/2016, Mahfud, Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21, 22, 25/PHP.BUP-XIV/2016, Refly Harun, Bastian Noor Pribadi, dan Munafrizal.
Dari data risalah sidang, kuasa termohon perkara nomor 21, 22, 25/PHP.BUP-XIV/2016, Mahfud, menuturkan, terhadap Perkara 21/PHP.BUP-XIV/2016, pihaknya mengajukan tiga eksepsi. Yang pertama, berkaitan dengan permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan, jumlah penduduk Kabupaten Nabire 163.505 jiwa. Pemohon 21/PHP.BUP-XIV/2016 memperoleh 6.963 suara, sedangkan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 58.922 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 51.959 suara.
Yang kedua, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya, mendalilkan bahwa Termohon berlaku curang, sehingga suara Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Papua, pihak keamanan menangkap 10 orang yang terdiri atas ketua RT, KPPS, dan anggota TPS, serta tim sukses karena melakukan jual beli suara, Termohon tidak mendistribusikan undangan kepada pemilih, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memobilisasi masa dari tempat lain di luar Kabupaten Nabire untuk memilih di TPS-TPS pada waktu pemungutan suara, Termohon berpihak kepada salah satu pasangan calon dan sengaja melakukan DPT acak, dan 50% penduduk Nabire tidak mendapat undangan untuk memilih, serta mendirikan TPS siluman.
Menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan di mana, kapan, dilakukan oleh siapa, serta sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon calon lainnya. Dalam petitumnya, Pemohon memohon agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, dinyatakan cacat hukum atau dinyatakan batal demi hukum dan memohon agar dilakukan pemilihan ulang di 124 TPS.
Menurut Termohon, Pemohon tidak mampu menjelaskan di mana, kapan, dilakukan oleh siapa, serta sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau pasangan calon lain dikaitkan dengan permohonan agar Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2015, dinyatakan cacat hukum atau dinyatakan batal demi hukum, dan memohon agar dilakukan pemilihan ulang di 124 TPS, maka permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
Eksepsi yang ketiga berkaitan dengan error in persona. Intinya dalam permohonan Pemohon secara ekspresif verbis Pemohon mengajukan keberatan terhadap KPU Kabupaten Paniai, sementara penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah KPU Kabupaten Nabire.
Lanjut Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 21, 22, 25/PHP.BUP-XIV/2016, Mahfud, dalam pokok perkara, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan berlaku curang, sehingga suara Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dengan tegas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci, peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Termohon, asas mana dari asas-asas pemerintahan umum yang baik yang dilanggar oleh Termohon.
Yang kedua, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati, tidak menjalankan tugas dan fungsinya, terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah karena Pemohon tidak dapat menjelaskan tugas apa yang tidak dilakukan, tidak dijalankan oleh Termohon, dan fungsi apa yang ditinggalkan, diabaikan, tidak dijalankan oleh Termohon terhadap dalil yang demikian kami mohon kepada Mahkamah agar mengabaikannya.
Yang ketiga, Pemohon mendalilkan bahwa pada 8 Desember 2015, pihak keamanan menangkap 10 orang yang terdiri atas ketua RT, KPPS, dan anggota TPS tim sukses karena melakukan jual beli suara. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan tegas karena seandainya pun benar terjadi jual beli suara yang dilakukan oleh oknum yang selanjutnya ditangkap oleh pihak keamanan, maka hal tersebut tidak serta merta menjadi tanggung jawab hukum dari Termohon. Terlebih Pemohon tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara dugaan peristiwa yang terjadi dengan perolehan suara Pemohon, tidak mampu menjelaskan ketua RT, KPPS dan anggota TPS, serta tim sukses mana dan suara pasangan calon berapa yang diperjualbelikan.
Yang berikutnya, Pemohon tidak memohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang. (ros/ist/bersambung)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2