Hingga Kini Belum ada Sumber Dana Pasti untuk DEKOPINDA

NABIRE - Hingga saat ini belum ada sumber dana yang pasti untuk membiayai operasional Dewan Koperasi Indonesia utamanya di daerah. Hal itu menjadi catatan penting bagi DEKOPINDA kedepan.
Hal demikian dikatakan Ketua Umum DEKOPINWIL Provinsi Papua, H. Sulaiman Hamzah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Ketuanya yang juga Ketua Harian DEKOPINWIL Provinsi Papua, Drs. Fredrik Hendrik Krey dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Daerah II DEKOPINDA Kabupaten Nabire, Rabu (27/1) di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Nabire kemarin.
Menurutnya, seharusnya sesuai Kepres DEKOPINDA dibiayai oleh Kementerian Koperasi, DEKOPINWIL oleh pemerintah daerah provinsi dan DEKOINDA dibiayai oleh pemerintah daerah bersangkutan.
Terkait DEKOPINDA dan Musda, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua baru 13 daerah yang telah terbentuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dan dari 13 daerah itu Nabire merupakan kabupaten ke-3 yang melaksanakan  Musda DEKPINDA.


Dikatakan Fredrik Hendrik Krey, Musda II DEKOPINDA Kabupaten Nabire dilaksanakan sesuai amanat Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga (AD/ART) DEKOPINWIL Papua dan itu merupakan hal yang luar biasa, karena terdapat 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan baru 13 daerah yang baru terbentuk DEKPINDA-nya. Dari 13 daerah itu Kabupaten Nabire adalah daerah ke-3 yang melaksanakan Musda, setelah Kabupaten Mimika dan Jayapura.
“Walapun seharusnya Musda II DEKOPINDA Kabupaten Nabire dilaksanakan tahun 2015, namun kita patut menghargai pengurus karena berbagai kesibukan dan lain hal. Ini belum terlambat bahkan patut kita syukuri Musda dapat dilaksanakan guna mempertanggungjawabkan selama masa kepengurusan lima tahun (2010-2015), itu artinya kepengurusan DEKOPINDA Kabupaten Nabire berjalan,” tuturnya.
Kami dari DEKOPINWIL Provinsi Papua memaklumi betul DEKOPINDA yang ada di Papua. Hal itu disebabkan sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi kompetensi untuk membina dan mengembangkan serta memajukan koperasi saat ini sudah langka.
“Dulu ada Dinas Koperasi yang seharusnya secara kedinasan membawahi untuk membina koperasi tetapi dengan diberlakukannya Otsus sehingga orang-orang koperasi yang biasanya mengurus dan melakukan pembinaan koperasi banyak yang dipindahkan/dimutasikan sehingga pembinaan kepada gerakan koperasi menjadi lambat atau tersendat,” tambahnya.
Dikatakanya, hubungan DEKOPINDA dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait juga kurang harmois bahkan tidak ada. Disamping itu dana opersioanl dan program-program untuk pemberdayaan DEKPINDA belum ada sumber yang pasti dan kenyataannya sampai saat ini belum ada dana itu yang seharusnya melalui Kepres ada sumber-sumber dana. Untuk DEKPINDA dibiayai oleh Kementerian Koperasi, untuk DEKOPINWIL dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi dan DEKOPINDA dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten bersangkutan.
“Ini merupakan catatan untuk kita semua, artinya bagi kepengurusan baru perlu dibuatkan program dan rencana kerja yang akan dijadikan program yang diajukan pada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat membantu dana untuk operasional koperasi daerah masing-masing,” ungkapnya.
Lanjutnya, dengan gambaran tadi mana mungkin lembaga DEKOPINDA dapat berbuat banyak tetapi hari ini DEKOPINDA Kabupaten Nabire telah membuktikan bahwa masalah tidak perlu direnungkan tetapi diperbaiki untuk tetap melaksanakn tugas yang dibebankan.
“Saya percaya mereka yang terpikir oleh visi dan misi pimpinan provinsi Papua (Gubernur dan Wakil Gubernur) yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Ini sebuah awal yang baik yang harus direspon oleh banyak pihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fredrik Hendrik Krey menyampaikan pesan Ketua Umum DEKOPINWIL Provinsi Papua, H. Sulaiman Hamzah. Pertama, bekerja sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, kedua,  berusaha dengan segala cara untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, DPRD, Bappeda, Diskoperindag dan dinas-dinas terkait.
Ketiga, menyusun program yang riil dan nyata demi kepentingan anggota DEKOPINDA atau masyarakat koperasi (cukup 1, 2 atau 3 program yang sesuai kemampuan pengurus tetapi dapat menyentuh kepentingan anggota koperasi). Keempat, pengalaman dalam bentuk apapun adalah guru terbaik, kelima, memilih orang yang suka bekerja demi kepentingan orang banyak dan jangan memilih orang yang banyak bicara tetapi sedikit bekerja.
Ungkapnya, Musda II DEKOPINDA Kabupaten Nabire akan melaksanakan tiga hal pokok, yaitu mempertangungjawabkan pekerjaan kepengurusan selama lima tahun, kedua, menyusun program lima tahun kedepan dan ketiga memilih pimpinan dan pengurus DEKOPINDA Kabupaten Nabire lima tahun kedepan. Dirinya berharap tiga agenda tersebut dapat berlangsung secara kekeluargaan sesuai asas koperasi. (iing elsa)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2