Rapat Internal DPRD Kabupaten Nabire Batal

NABIRE – Rapat internal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire yang dijadwalkan kemarin, Rabu (27/1) siang, batal digelar. Karena anggota DPRD, Naomi Kotouki protes materi rapat internal yang tidak mengagendakan pelantikan ketua yang sudah ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua, 5 Desember 2015 lalu.
Dua kali rapat internal, pukul 13.00 WIT untuk menyusun jadwal kegiatan DPRD dan pukul 15.00 WIT untuk mendengarkan hasil rapat Badan Musyawarah terpaksa dibatalkan karena kandidat Ketua DPRD Kabupaten Nabire ini memalang pintu, berdiri di depan pintu dan meminta untuk merubah agenda rapat internal dengan memasukan agenda pelantikan masuk ruang Bamus ketika anggota dewan mau mulai rapat internal.


Pertengkaran mulut antara Wakil Ketua I, Marcy Kegou dengan Naomi Kotouki menjadi bahan tontonan bagi anggota dewan yang lain dan staf serta orang lain yang saat itu berada di Sekretariat DPRD. Wakil Ketua II, Roy Wonda meminta agar pintu dibuka dan masalahnya diselesaikan di ruang Bamus namun itupun tak mampu membendung niat Naomi Kotouki untuk mendesak merubah agenda rapat untuk persiapan pelantikan Ketua DPRD. Sebab, SK Gubernur yang sudah dinantikan selama setahun sudah ada sejak awal Desember lalu.
Naomi Kotouki meminta pimpinan DPRD untuk menjadwalkan pelantikan Ketua DPRD Nabire berdasarkan SK Gubernur Papua, sebelum kegiatan lain dilaksanakan. Hampir dua bulan, Wakil Ketua I DPRD Nabire, Marcy Kegou dan Wakil Ketua II, Roy Wonda tak menggubris dengan SK Gubernur Papua. Kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat ini tidak mengamankan SK Gubernur Papua tetapi malah berdalih dengan polemik diantara kader Partai Kebangkitan Bangsa untuk melaksanakan agenda pelantikan Ketua DPRD.
Tidak jelas, rapat internal kapan akan dilanjutkan. Sebab, pintu masuk ruang Bamus sudah digembok oleh Naomi Kotouki. Karena, dua rapat internal yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Nabire, awal Januari 2016 dan pertengahan Januari 2016 lalu juga, ketika ada usulan dari anggota untuk agenda pelantikan ketua DPRD, rapat  internal diskors terus. Dan ini sudah dua kali skors terpanjang di DPRD Kabupaten Nabire. Insiden kemarin merupakan agenda rapat internal ketika yang berujung pada pertengkaran.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Nabire, Drs. Anselmus Petrus Youw di sela-sela pertengkaran menuturkan mengapa tidak bisa, pimpinan dewan melantik Ketua DPRD Kabupaten Nabire berdasarkan SK Gubernur Papua yang sudah ada. Kalau ada masalah dengan surat (SK) dari Gubernur, ada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kalau masalah dengan rekomndasi partai ada Mahkamah Partai. Kepada yang merasa dirugikan, silahkan gugat lewat proses hukum, masalah internal partai diselesaikan saja lewat Mahkamah Partai, SK Gubernur ya ada PTUN. Tugas pimpinan sekarang, mengamankan dulu SK Gubernur, melantik Ketua DPRD karena sudah cukup lama. (ans/ros)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2