Yunus Badii: Komentar Metias Bingungkan Masyarakat, Putusan MK Final

NABIRE – Menanggapi pemberitaan media ini, edisi Rabu, 27 Januari 2016 kemarin dengan judul ‘Pinwan Diminta Kembalikan Dokumen ke KPU’, Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Terpilih IDOLA, Yunus Badii, S.Sos, menegaskan, Metias Pigai semestinya tidak perlu memberikan komentar demikian. Lantaran, komentar tersebut, dinilai Yunus Badii, dapat membingungkan dan membodohi masyarakat.
Ditegaskan Yunus, sebagai mantan anggota KPU Nabire, yang sekarang menjabat anggota DPRD Nabire ketika menyampaikan informasi ke masyarakat itu harus benar dan sesuai aturan, bukan untuk memprovokasi atau membingungkan masyarakat. “Apa yang disampaikan saudara Metias Pigai itu tidak benar dan selaku mantan anggota KPU yang sekarang menjabat anggota DPRD Nabire semestinya mengetahui putusan sidang di MK terkait perkara PHP Kada Nabire, dan anggota DPRD itu tidak bisa memaksakan unsur pimpinan dewan untuk mengembalikan dokumen atau berita acara penetapan pleno Bupati dan Wakil Bupati yang telah disahkan oleh KPU Nabire,” tandasnya.


Lanjut Yunus, pleno penetapan yang dilaksanakan oleh KPU Nabire terkait penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire terpilih dilaksanakan berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi RI. Putusan MK final dan mengikat.
Dijelaskannya, dalam amar putusan MK itu ada tiga poin penting yang dimuat terkait gugatan Perkara PHPU Nabire. “Saya selaku tim sukses IDOLA yang hadir dalam sidang sengketa MK tersebut telah mendengar dan melihat dalam risalah perkara bahwa amar putusan MK poin pertama, menolak permohonan Pemohon,” jelas Badii.
Kedua, tambahnya, putusan MK menerima eksepsi atau keteragan dan jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait dan selanjutnya poin ketiga MK memerintahkan agar KPU Kabupaten Nabire (yang bersangkutan) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga pasca putusan tersebut Termohon dan hal ini KPU Nabire menindaklanjuti putusan MK itu dan sesuai mekanisme dan aturan selanjutnya menyerahkan dukomen ke DPRD.
“Ini mekanismenya dan jelas dalam amar putusan MK memerintahkan demikian, sehingga ketika Metias Pigai meminta kepada pimpinan dewan untuk mengembalikan dokumen ke KPU Nabire itu sangat salah. Dan hal ini bisa membingungkan masyarakat dan membodohi masyarakat,” tandasnya.
Untuk itu, lanjut Yunus Badii yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pilkada Serentak di Indonesia dimana, dari pihak MK juga memberikan penjelasan terkait sengketa PHP Kada, mengerti sekali dengan apa yang dipersoalkan atau digugat oleh Pemohon dalam hal ini beberapa pasangan kandidat yang kemarin mengugat. Intinya, putusan MK terkait gugatan nomor 25, 22 dan 21 itu sudah final dan mengikat. (wan)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2