Honorer Nabire Adukan Nasibnya ke DPRD

NABIRE – Para pegawai honorer di sejumlah instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Rabu (8/5) lalu mengadukan ketidakjelasan nasibnya ke Kantor DPRD Nabire. Puluhan pegawai honorer yang gelar aksi damai di Kantor DPRD Nabire ini mempertanyakan nasibnya, karena sampai saat ini belum ada kejelasan nasib para pegawai honorer di Nabire ini.


Para pegawai honorer yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Honorer di Kabupaten Nabire diketuai oleh Charles Maniani. Dalam aspirasinya disebutkan, berdasarkan Pengumuman Bupati No. 810/1918/SET tangal 23 Oktober 2012 tentang tenaga honorer yang mengisi formasi CPNS Daerah tahun anggaran 2012 Kabupaten Nabire, yang telah melengkapi persyaratan dan sampai saat ini belum adanya kejelasan tentang hal tersebut. Mensikapi belum adanya kejelasan, para pegawai honorer memutuskan menggelar aksi damai untuk memperjuangkan nasibnya.
Puluhan pegawai honorer diterima Ketua DPRD Nabire, Wakil Ketua I dan sejumlah anggota DPRD Nabire. Penyampaian aspirasi para pegawai honorer ini digelar di ruang rapat Bamus Kantor DPRD Nabire.
Mewakili para tenag honorer, Charles Maniani mengatakan, pada tahun 2010 para tenaga honorer yang berada di semua SKPD di Nabire mengisi format database. Setelah pengisian data base itu, keluar surat bupati, namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan nasib dari para pegawai honorer ini. Karena belum ada kejelasan, lanjut Charles, pihaknya memutuskan untuk mencari tahu ke instansi terkait. Saat pihaknya mempertanyakan ke Kepala BKD Nabire, kata Charles, Kepala BKD Nabire seakan-akan malas tahu. Kepala BKD tidak memberikan penjelasan yang baik kepada para tenaga honorer ini.
“Terkait persoalan ini, bupati punya kewenangan untuk mengangkat pegawai, BKD melaksanakan SK itu. Tapi sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti untuk kami. Kami tidak mungkin minta pertanggungjawaban kepada kepala-kepala SKPD yang mempekerjakan kami. Sistim ini sangat mengikat, mereka tidak mampu untuk menolong kami, kalau kepala dinas bantu kami besok pagi kepala dinas diganti.  Kami datang ke DPRD ini tidak salah, ini tempatnya, kami mengangkat anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi kami,” paparnya.
Pihaknya berharap DPRD Nabire bisa menyelesaikan masalah ini. Sementara kepada BKD Nabire harus terbuka untuk SK para tenaga honorer, bupati juga harus bertanggung jawab untuk SK para pegawai tenaga honorer ini. Tambahnya, saat mengkonfirmasi ke BKN pusat, didapati informasi bahwa persoalan ini menjadi kewenangan daerah.
“Saya mohon BKD bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada kami sampai dimana SK kami itu ada. Karena setahu kami, ketika ada edaran dari Menpan surat keputusan dari BKN pusat, itu berarti SK kami sudah ada. Jangan sampai ada tindakan untuk merekayasa,” tuturnya.
Bukannya mengancam, namun Charles Maniani mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan ada dua agenda nasional yang akan diselenggarakan di daerah ini. Jika tidak ada solusi atas persoalan ini, kata Charles, baik Pemilukada Bupati maupun Pemilu Legislatif, dirinya bersedia untuk menggagalkannya. Dirinya berharap pada bulan Juni nanti sudah ada kabar baik bagi semua tenaga honorer yang mengabdi di daerah ini.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer itu, Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey Worabay mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan diterima dan ditindaklanjuti. DPRD Nabire, kata ketua, akan memanggil instansi terkait untuk koordinasi langsung dan mencari solusi atas persoalan ini.
Wakil Ketua I DPRD Nabire, Yehuda Gobai menambahkan, ada surat bersama 3 menteri, yakni Mendagri, Menpan dan Menkeu. Di dalam surat bersama 3 menteri itu sudah jelas-jelas disebutkan bahwa tidak ada pihak manapun, baik itu gubernur, bupati maupun wakilkota yang bisa merubah data yang sudah ada. Dalam surat edaran nomor 3 tahun 2012 tentang data tenaga honorer kategori satu dan kategori dua, ada point yang menegaskan, apabila dikemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang dipalsukan maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS atau pengangkatannya dibatalkan. Point lain juga disebutkan, bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan tenaga honorer yang terbukti telah memalsukan, dikenakan tindak administrasi dan pidana sesuai UU yang berlaku.
“Ada aturan yang mengikat, jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan aturan yang ada, maka akan berhadapan dengan proses hukum,” tambah Yehuda.
Terkait dengan kepegawaian di daerah, DPRD Nabire pada beberapa waktu lalu juga telah membentuk Pansus Kepegawaian. Yehuda sempat menyayangkan ketika terbentuknya Pansus Kepegawaian, namun persoalan ini tidak disampaikan padahal saat itu kesempatan yang baik. Namun, kata Yehuda, hal ini tidak menyurutkan DPRD untuk tetap memproses lanjut aspirasi dari para tenaga honorer ini.
Anggota DPRD Nabire, Hendrik Andoi mengharapkan kepada para tenaga honorer untuk mempercayakan persoalan ini kepada DPRD Nabire. Pihaknya berjanji, aspirasi yang telah disampaikan ini akan ditindaklanjuti. Persoalan yang terjadi terkait nasib para tenaga honorer di Kabupaten Nabire ini akan ditelusuri.
“Kita tunggu orang-orang yang berkompeten datang dan kita bertemu bersama. Percuma kita bicara banyak jika pihak yang berkompeten tidak ikut dalam pertemuan. Saat instansi terkait diundang DPRD untuk menjelaskan persoalan ini, saya minta dari perwakilan tenaga honorer juga diikutkan dalam pertemuan,” kata Andoi.
Kembali ditegaskan Ketua Titi, saat anggota DPRD turun ke kampung-kampung dan pelosok-pelosok, justeru lebih sering menemui tenaga honorer yang aktif bekerja di tempat tugas. Ada di sejumlah sekolah di daerah pelosok yang justeru didominasi oleh tenaga pengajar dari pegawai honorer.
“DPRD punya kepedulian dan saya juga harap pemerintah dalam hal ini bupati juga punya kepedulian terhadap para tenaga honorer ini. DPRD juga ada Pansus Kepegawaian, yang akan mengawal sampai ke tingkat pusat. Kita akan kawal data-data tenaga honorer itu, jangan sampai ada nama-nama yang diganti. Kami akan bantu menyelesaikan persoalan ini, bahkan kita juga akan sampai di Jakarta untuk mengecek sebenarnya persoalan ini ada dimana. Saya harap para tenaga honorer jangan kendor dalam bekerja karena adanya persoalan ini, tapi tetap melaksanakan tugas dengan baik,” harap ketua DPRD Nabire.
Informasi yang dihimpun media ini, selepas menerima aspirasi dari para tenaga honorer, DPRD Nabire langsung melayangkan surat undangan kepada Kepala BKD Nabire beserta pejabat terkait lainnya. DPRD Nabire mengundang pihak BKD Nabire untuk hadir dan memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Hanya saja, pertemuan yang dijadwalkan digelar pukul 13.00 Rabu siang lalu, belum terlaksana tepat waktu. Masih harus menunggu dari instansi terkait dalam hal ini BKD yang belum menghadiri undangan DPRD Nabire itu. (ros)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2