Pergeseran Anggaran Tanpa Persetujuan DPRD, Tim Anggaran Eksekutif Dipanggil

NABIRE – Penghuni gedung bundar DPRD Nabire merasa gerah dengan sejumlah hal terkait anggaran di Kabupaten Nabire ini. Mulai dari penambahan kegiatan dan program tanpa koordinasi dengan DPRD, pembengkakan anggaran di tahun 2012 di luar pengetahuan DPRD, hingga terjadi pergeseran-pergeseran anggaran yang nilainya milyaran rupiah. Akhirnya DPRD mengundang tim anggaran eksekutif untuk menjelaskan persoalan-persoalan itu.


Tim anggaran eksekutif yang diketuai Sekda Drs. Adauktus Takerubun, Rabu (8/5) menggelar rapat koordinasi dengan DPRD Nabire. Hanya saja rapat koordinasi itu belum tuntas, lantaran ada pihak-pihak yang berkompeten dengan anggaran tidak hadir pada pertemuan itu. Akhirnya rapat diskor, dan DPRD akan menjadwalkan pertemuan kembali dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk hadir dalam pertemuan.
Pantauan media ini saat rapat koordinasi Rabu lalu, Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey-Worabai yang memimpin rapat menyampaikan sejumlah ganjalan di pihak DPRD Nabire. DPRD, kata Titi, menerima surat pemberitahuan penambahan kegiatan dan program dari APBD Perubahan tanpa ada koordinasi dengan DPRD. Persoalan lain yang dijumpai, terjadi pembengkakan anggaran di tahun 2012 di luar dari pengetahuan DPRD.
Tak hanya itu, kata Titi, terjadi pergeseran-pergeseran anggaran yang nilainya milyaran rupiah di beberapa SKPD, hasil pengawasan Perda yang dilakukan oleh DPRD.
“Setiap pergeseran anggaran sesuai dengan aturan harus atas persetujuan DPRD. Tetapi yang terjadi adalah pergeseran dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Salah satu contoh Dinas Kesehatan, kita anggarkan 37 milyar dalam DPA 23 milyar tapi dalam aplikasi 25 Milyar, sementara 2 milyar yang dalam aplikasi ini untuk apa ? Tahun 2012 DPRD telah membantu pemerintah daerah untuk peminjaman anggaran sebesar 53 milyar, tiba-tiba datang hutang daerah dari pihak ketiga yang nilainya milyaran rupiah, ini bagaimana ?” tuturnya.
Hal senada juga dikemukakan anggota DPRD Nabire, Hendrik Andoi. Dikatakannya, surat pemberitahuan kepala daerah kepada DPRD tentang ada beberapa hutang kepada pihak ketiga yang nominalnya 22 milyar lebih. DPRD ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi, padahal pada sidang perubahan mestinya semua kekurangan pembiayaan sudah dihitung sehingga masuk dalam peminjaman.
“Ketika kita bicarakan soal peminjaman, Kabid Anggaran BPKAD dengan bangganya katakan bahwa tahun ini devisit kita sudah turun dari tahun sebelumnya. Padahal 22 milyar hutang kepada pihak ketiga di luar itu. Devisit itu bukan yang hutang di bank saja, tapi hutang daerah kepada siapa saja itu juga menjadi devisit anggaran kita,” tuturnya.
Menanggapi persoalan-persoalan yang dilontarkan pihak DPRD Nabire, Sekda Drs. Adauktus Takerubun yang juga sebagai ketua tim anggaran eksekutif, mengaku bahwa dirinya juga belum lihat hasil evaluasi seperti apa. “Setelah saya ribut baru dorang antar saya buku anggaran. Bukan saya membela diri, tapi itu kenyataan yang ada,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Sekda Takerubun, saat evaluasi di Jayapura, ketua tim evaluasi sempat tanya ke dirinya kenapa anggaran seperti itu ? Saat itu dirinya menjawa bahwa pihaknya datang ini hanya untuk memenuhi undangan. Tetapi sebenarnya produk ini pihaknya tidak tahu persis karena yang sudah ditetapkan tapi sempat dirubah lagi.
Soal pergeseran-pergeseran anggaran yang tanpa sepengetahuan DPRD, kata Sekda Takerubun, dirinya selaku tim anggaran juga tidak tahu. Dan soal dana membengkak tahun 2012, papar Sekda Takerubun, setelah akan tutup tahun anggaran 2012 ternyata kita masih punya hutang hampir 22 milyar kepada pihak ketiga termasuk kepada SKPD-SKPD yang masih ada perjalanan dinas yang tidak bisa dibayar.
“Itu saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi itu kesalahan penganggaran pertama. Pada waktu kami rapat anggaran, saya marah besar sama Kabid Anggaran, saya bilang kamu berani taruh dana 24 milyar dari provinsi itu dari mana dan siapa yang suruh kamu taruh disitu ? Jadi kita ada anggaran sebesar 24 milyar di pendapatan tahun 2012, ternyata dana itu tidak ada,” ujarnya.
Pada saat evaluasi di tingkat provinsi, lanjut Sekda Takerubun, dirinya sempat menanyakan kepada orang provinsi terkait dana dari provinsi senilai 24 milyar. Hanya saja, orang provinsi menjawab jika provinsi tidak ada menjanjikan uang.
“Itu yang terjadi sampai kita devisit sekitar 22 milyar, kita tidak bisa bayar dana-dana kepada pihak ketiga, ada juga SKPD perjalanan dinas tidak bisa dibayar sampai saat ini,” ujarnya. (ros)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2