Terkait Anggaran, DPRD Panggil BPKAD

NABIRE – Terkait dengan persoalan anggaran, Rabu (8/5) lalu, DPRD Nabire memanggil BPKAD Nabire untuk memberikan penjelasan. Pertemuan antara DPRD dan BPKAD yang digelar di Ruang Bamus, terlihat cukup panas. DPRD mempertanyakan sejumlah hal yang terkait dengan anggaran daerah. Salah satunya adalah terkait masa reses anggota DPRD yang pencairan dananya molor.

Tak hanya itu, terkait soal reses, pihak DPRD juga mempertanyakan adanya perubahan lamanya masa reses dari yang biasanya 7 hari menjadi 5 hari, dan dari 3 kali setahun masa reses di tahun 2013 hanya ada 2 kali masa resees. Pihak DPRD juga khawatir jika persoalan terkait anggaran juga terjadi di SPKD-SKPD yang ada di Kabupaten Nabire ini.
Seperti dituturkan Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey-Worabay, dalam surat edaran gubernur lebih banyak DPRD yang mendapat sorotan. Padahal berbiacara soal fasilitas, pimpinan dan anggota DPRD Nabire yang mengabdi sampai sudah hampir berakhir masa jabatan, belum ada rumah dinas dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk DPRD yang ada hanya tunjangan perumahan yang nilainya tidak cukup untuk membayar rumah dinas. Sangat disayangkan, dengan kondisi seperti ini justeru DPRD masih saja disoroti seperti yang ada dalam surat edaran gubernur.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua I DPRD Nabire, Yehuda Gobai. Dirinya mensinyalir ada ketidakberesan dalam DPA. Dugaan ini didasarkan adanya perubahan jumlah hari masa reses anggota DPRD Nabire. Masa reses tadinya 7 hari tapi tiba-tiba tahun 2013 muncul menjadi 5 hari kerja. Dan secara nasional, masa reses dalam satu tahun itu ada 3 kali. Hanya saja di dalam DPA hanya ada 2 kali reses.
Menanggapi pertanyaan terkait soal reses, Kepala BPKAD Nabire, Bambang H. menjelaskan, ada pembagian kelompok dalam hal pengurusan di keuangan. Misalnya perjalanan dinas umum yang rutin itu wajib dikelompokkan, misalnya yang di daerah itu 5 hari. Tetapi yang namanya kegiatan, itu menjadi satu kelompok dan tidak dipisah-pisahkan. Sementara di dalam kegiatan itu ada anggaran makan minum, perjalanan dinas dan ATK.
Anggota DPRD, Hendrik Andoi sempat mengemukakan persoalan lain terkait masalah anggaran di daerah ini. DPRD Nabire menyesali apa yang dilakukan oleh Kabid Anggaran BPKAD Nabire. Andoi menilai, apa yang dilakukan oleh Kabid Anggaran itu sudah lari jauh dari Peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2013.
Lanjut Andoi, pada halaman 59 disampaikan pada point 16 bahwa 7 hari setelah bupati menerima hasil evaluasi APBD, bupati menyerahkan kepada DPRD untuk tim anggaran eksekutif dengan badan anggaran DPRD mengoreksi hasil evaluasi tersebut. Setelah dikoreksi, pimpinan DPRD mengeluarkan keputusan pimpinan DPRD tentang hasil koreksi, dengan dasar itu bupati membuat keputusan bupati tentang penjabaran APBD.
“Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Hasil evaluasi turun dan ada kesan ditahan-tahan lalu dirubah-rubah sendiri,” tambahnya.
Menanggapi soal ini, Kepala BPKAD menjawab, dirinya sudah memerintahkan kepada Kabid Anggaran agar selelah diperbaiki harus diserahkan ke DPRD. Perintah seperti ini sudah dilakukannya sejak tahun 2010 lalu.
“Setelah hasil evaluasi diperbaiki, itu bukunya harus diserahkan ke DPRD untuk dikoreksi, setelah itu kembali lagi ke provinsi dan dibawa ke Dirjen Perimbangan Keuangan. Tapi tidak tahu pelaksanaanya, tiap ditanya jawabnya sudah. Untuk tahun berikut nanti akan saya perketat lagi,” tambahnya.
Kembali ditegaskan Ketua DPRD Nabire, tugas BPKAD adalah mengelola anggaran dan aset yang sudah ditetapkan. DPRD menjadi patokan, namun jika di DPRD saja sudah seperti ini apalagi untuk SKPD lain.
“Terjadi nanti di akhir tahun dana tumpuk di situ dan tidak bisa dibayarkan dan sebagainya, penyerapan kurang. Kami berharap lewat persoalan ini kami tegaskan BPKAD agar menyangkut pencairan anggaran untuk tiap SKPD jangan terlalu dipersulit agar pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya. (ros)

Comments   

 
0 #2 sony 2013-05-20 03:26
memalukan
Quote
 
 
0 #1 sony 2013-05-20 03:25
mendingan mundur saja kepala BPKAD kalau ga mampu.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2