Bacaleg PNS dan Dewan Harus Ada SK Pemberhentian

NABIRE - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota dewan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  yang mencalonkan diri melalui 12 partai politik (Parpol) peserta pemilu 2014 harus sudah ada Surat Keputusan (SK) Pemberhentian pada 1 Agustus mendatang.  Bagi bakal calon yang tidak ada SK Pemberhentian, tidak akan lolos pada penyusunan daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2014 mendatang.


Persyaratan ini berlaku bagi anggota DPRD yang sebelumnya dari partai lain yang sekarang koalisi dan bergabung dengan salah satu dari 12 Parpol peserta Pemilu 2014. Sedangkan bagi anggota Dewan yang berasal dari Parpol yang lolos Verifikasi untuk Pemilu 2014, tidak berlaku persyaratan tersebut.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai, Agustinus Sampe kepada media ini, Senin (20/5) mengatakan, anggota DPRD dari partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU untuk Pemilu 2014 yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui Parpol yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2014 mendatang, harus sudah ada SK Pemberhentian sebelum 2 Agustus mendatang. SK bagi anggota dewan dari Gubernur Papua, sedangkan bagi PNS yang mendaftar sebagai caleg, SK Pemberhentian  dari  kepala daerah.
Sampe menambahkan dengan adanya SK Pemberhentian dari Gubernur berarti sudah menuju proses penganti antar waktu (PAW) bagi anggota dewan yang bersangkutan dengan calon yang masuk daftar tunggu pada Pemilu 2009 lalu.
Sampe menjelaskan, persyaratan tersebut akan diperketat untuk menyusun daftar calon tetap. Daftar calon sementara yang diajukan partai politik, tidak terlalu mempersoalkan adanya SK Pemberhentian, daftar calon sementara tetap akan diumumkan sesuai dengan daftar caleg yang diajukan masing-masing Parpol peserta Pemilu 2014. Saat memasuki penyusunan daftar calon tetap, calon dari PNS dan anggota DPRD harus disertai dengan SK Pemberhentian. Karena itu, sebelum penyusunan DCT, calon dari anggota DPRD dan PNS harus menunjukkan SK Pemberhentian.
Khusus Kabupaten Dogiyai, verifikasi berkas persyaratan calon anggota dewan akan dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, karena sementara ini tidak ada anggota KPU di Dogiyai. “Kami hanya mengumpulkan berkas, yang seleksi adalah KPU Provinsi,” tegas Sampe.
Ketika ditanya, kemungkinan lowongnya anggota legilslatif di Dogiyai jika sebagian diantaranya mengundurkan diri, itu persyaratan yang ditetapkan dari pusat dan  harus ditaati. Untuk mengisi kekosongan kursi, harus ada PAW dengan calon yang masuk urutan berikut dari calon terpilih dari Partai yang sama pada Pemilu 2009 lalu.
Kendati ada persyaratan di atas, Sampe mengatakan pihaknya tetap akan mengumumkan DCS anggota legislatif  Pemilu 2014  Kabupaten Dogiyai  sesuai jadwal yang ditetapkan KPU secara nasional. Sedangkan persyaratan tersebut berlaku pada saat penyusunan DCT mendatang. (ans)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2