Masyarakat Adat Paniai Lapor PT Martha Mining ke Polisi

NABIRE - Masyarakat adat melalui Dewan Adat Daerah Paniai melaporkan PT. Martha Mining ke Polisi lewat Polres Nabire untuk segera berdialog dan menjelaskan alasan kelalaiannya terhadap kesepakatan awal sebelum melakukan aktifitas penambangan di daerah penambangan rakyat, Baya Biru. Dewan Adat meminta Polres Nabire untuk memfasilitasi penyelesaian masalah antara masyarakat adat dan pengusaha.


Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobay saat bertandang ke redaksi, Senin (27/5) malam mengatakan masyarakat terpaksa melapor perusahaan Martha Mining/PT. Sumber Usaha Muda karena sejak beroperasi, tahun 2010 hinga 2013, perusahaan tersebut belum memberikan kewajibannya kepada masyarakat pemilik ulayat. Padahal pada saat awal perjanjian, perusahaan akan memberikan 10 persen kepada masyarakat setiap tahun dan 15 persen berupa saham yang diwakili oleh Yoseph Zonggonau. Tetapi kenyataannya sampai saat ini perusahaan tersebut belum memberikan hak masyarakat sesuai kesepakatan awal, tidak ada realisasi.
John Gobay mengatakan, apabila perusahaan belum bisa merealisasikan kontrak kerja sama dengan masyarakat, maka asset-asset yang ada berupa lapangan terbang dikembalikan kepada masyarakat, menjadi assetnya masyarakat tetapi kami tetap akan diminta supaya pembagian hasil keuntungan tetap dibayarkan.
Ketua Dewan Adat Paniai menilai alasan perusahaan selama ini bahwa perusahaan tidak membayar hak-hak masyarakat sesuai kesepakatan awal karena tidak ada keuntungan. Alasan ini tidak masuk diakal. Karena, selama 2010-2011 perusahaan mengolah emas dengan menggunakan dua excavator, mencarter pesawat Susi Air sejak 2010 hingga 2013 untuk melayani flight khusus Baya Biru.
John Gobay juga menilai pembangunan lapangan terbang itu hanya demi kepentingan perusahaan. Gedung Poliklinik dan sekolah yang dibangun juga hanya tinggal gedung belaka sehingga itupun hanya untuk memenuhi prasyarat untuk mengelola emas di Baya Biru.
Oleh sebab itu, John meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai agar terbuka kepada masyarakat apakah selama ini PT. Martha Mining/PT. Sumber Usaha Muda menyetor bagian pemerintah sebagai sumber pendapatan asli daerah atau tidak ada. “Kami minta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai bersama kepala bidang terkait khususnya periode 2007-2013 awal,” pintanya.
John juga mempertanyakan adanya isu, perubahan izin bagi perusahaan tersebut yang semula memegang izin produksi kini diisukan berubah menjadi pemegang izin eksplorasi. Karena, seharusnya izin explorasi keluar sebelum dikeluarkannya izin produksi.
John berharap, Polres Nabire memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat dengan perusahaan pada 4 Juni mendatang di Polres Nabire untuk mempertemukan masalah antara masyarakat adat dengan pengusaha. (ans)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2