Wujud Bantuan Hukum Prodeo, PN Nabire dan PERBAKUM Gracia Tandatangani MoU Bersama

NABIRE – Dalam rangka memberikan pelayanan akan kebutuhan terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dari segi finansial, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Nabire bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi (Perbakum) Gracia, Jumat (31/5) kemarin menandatangani MoU dan perjanjian kerjasama.


Penandatangan MoU berlangsung di Aula Pertemuan PN Nabire, siang itu diharapkan kiranya dapat membuka akses yang besar bagi khalayak atau masyarakat sebagai pencari keadilan khususnya subjek hukum yang tidak mempunyai kemampuan secara financial guna dan untuk dapat mengembalikan hak-haknya sesuai atau melalui proses hukum secara prodeo pula.
Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Nelson Panjaitan, SH, pada kesempatan tersebut menyampaikan pada hari ini PN Nabire bersama teman-teman dari Perbakum Gracia telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada subyek hukum secara cuma-cuma.
Ini, kata Nelson, merupakan sejarah baru bagi Pengadilan Negeri Nabire dan ini juga merupakan wujud dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan yang agung. “Dengan penandatangani MoU ini mudah-mudah pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu bisa menjadi lebih lancar dan baik nantinya. Dan hubungan antara pihak hakim dan penasehat hukum pun dapat terus berjalan baik dan bersatu dalam penegakkan hukum nantinya,” terangnya.
Tambah Ketua PN Nabire, tujuan dari penandatanganan MoU dan perjanjian ini untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat tidak mampu dari segi financial dan dengan kerjasama ini Pengadilan Negeri Nabire bersama Perbakum Gracia sudah berusaha membuka akses besar bagi masyarakat sebagai pencari keadilan.
“Saya harapkan nanti kepada teman-teman yang tergabung dalam Perbakum Gracia melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Ini lantaran, khususnya Pengadilan Negeri Nabire bukan lagi sebagai pengawas terhadap para advokat ini dan dikembalikan kepada masing-masing advokat serta kiranya tetap menjaga kode etik dalam beracara dan penegakan hukum nantinya,” imbuh Nelson.
Sementara itu, Ketua Perbakum Gracia M. Fadly Fitri, SH, berpendapat sama. Yang mana, dalam sepatah dua katanya Fadly mengatakan dengan telah dilangsungkanya MoU serta penandatangan perjanjian ini kiranya dapat membuka akses besar bagi khalayak sebagai pencari keadilan khususnya subyek hukum yang tidak mampu secara financial untuk dapat mengembalikan hak-haknya sesuai atau melalui proses hukum secara prodeo.
Lanjut Fadly, Perbakum Gracia Nabire ada dan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa dipungut biaya dalam setiap penanganan serta pendamping, baik itu diluar maupun didalam persidangan. Ini dikarenakan semua pengurus dari Perbakum Gracia adalah berprofesi sebagai advokat serta berdedikasi tinggi.
Bukan berarti sebelum penandatangan MoU ini, tambah Fadly, pelayanan akan bantuan hukum prodeo tidak berjalan, hal ini telah dilaksanakan namun sebatas pada hukum pidana. “Pelaksanaan bantuan hukum secara prodeo masih dilakukan oleh individu-individu advokat pada perkara-perkara perdata. Selanjutnya adanya wadah Perbakum Gracia kiranya kedepan dapat memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pencari keadilan,” tandasnya.
Hari ini baru merupakan awal, imbuhnya, dari langkah selanjutnya dan diharapkan bagi institusi penegak hokum sekiranya dapat melakukan hal sama sehingga pelayanan di bidang hukum tidak terkesan hanya yang berduit saja yang dapat dikategorikan sebagai pencari keadilan.
Namun jauh dari itu seluruh lapisan masyarakat dapat dilayani, dengan demikian asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas serta kepentingan negara melindungi masyarakat dalam arti luas maupun melindungi individu dapat terwujud.
“Saat sekarang ini masyarakat mendambakan persamaan di depan / hadapan hukum ! karena alasan ketidak mampuan financial sehingga pencari keadilan enggan berurusan dengan hokum, namun dengan peristiwa hari ini dikemudian hari tidak ada lagi sikap apatis masyarakat tersebut,” tekan Fadly.
Pada kesempatan yang sama, Fadly juga mengharapkan kiranya pihak eksekutif dan legislative di daerah ini selayaknya pula memberikan perhatian khusus melalui politik anggarannya sebagai bentuk kepedulian serta wujud dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 9 huruf d ‘pemberi bantuan hukum berhak menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.
“Tanpa adanya politik anggaran dari pemerintah maupun DPR / DPRD pelayanan terhadap pencari keadilan berjalan tidak maksimal. Bagi seluruh pengurus Perbakum Gracia tetaplah memberikan pelayanan terbaik di bidang hukum kepada masyarakat pencari keadilan ada atau tidaknya dukungan dari pemerintah daerah,” urainya.(wan)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2