Digelar Rapat Penjelasan Pelaksanaan MP-TPTGR

NABIRE – Digelar pertemuan dalam rangka penjelasan tentang pelaksanaan MPTPTGR, Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Satgas SPIP dan LHKPN di Kabupaten Nabire pada Tahun 2013. Arahan dibuka Sekda Nabire, Drs. Adauktus Takerubun dan dihadiri pihak Kejaksaan, Kepolisian para Asisten, Kepala SKPD, bagian dan para pejabat esalon III dan IV, Ketua Kadin dan masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kegiatan ini digelar di ruang rapat Setda.


Dikatakan Sekda Takerubun, tuntutan reformasi menuntut kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan pengayom keadilan untuk bekerja lebih keras lagi secara trasparan dan akuntabel. Agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara yang transparan dan akuntabel menjadi tanggung jawab kita bersama untuk disampaikan kepada publik sebagai media pengawasan secara intern yang sangat efektif. Kata akuntabilitas sendiri adalah kewajiban untuk menjawab tuntutan atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah publik atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara objektif.
Lanjutnya, kita yang hadir saat ini terdiri dari pemberi amanah yaitu tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta dunia usaha dan pihak perguruan tinggi dan PNS yang terdiri unsur pegawai pemerintah Kabupaten Nabire beserta pihak Kejaksaan dan Kepolisian adalah penerima amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing secara objektif  agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemberi amanah yakni masyarakat.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara yang dibebankan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kita sempurnakan demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Nabire kedepan yang lebih sejahtera adil makmur dan mandiri.  Sesuai visi dan misi Bupati Nabire pada tahun 2011-2015 berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Untuk menjawab tuntutan dan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari hari kemarin. Dengan optimis dalam menatap hari esok yang lebih baik dalam membangun dan bekerja di Kabupaten Nabire.
Keterkaitan dengan itu, Sekda Nabire mengajak semua pihak sesuai kapasitas serta tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencermati ketentuan dan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang lebih lanjut pengelolaan  keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengedalian intern pemerintah, Permendagri Nomor 13  Tahun 2006 dan perubahannya tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti  kerugian negara.
Pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang terdiri dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang RI tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire sebagai kepanjangan tangan di daerah telah menindaklanjutinya dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan megeluarkan ketentuan menyangkut majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Kabupaten Nabire Nomor 22 Tahun 2010 tentang pembentukan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPG-R) keuangan dan barang daerah Kabupaten Nabire, pembentukan kelompok kerja dan sekretariat kelompok kerja koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Tahun anggaran 2012/2013 berdasarkan surat keputusan Bupati Nabire Nomor 103 Tahun 2012.
Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire berdasarkan surat keputusan Bupati Nabire Nomor 104 Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan surat edaran Menteri pendayagunaan dan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN.
Pembentukan satuan tugas pelaksanaan inplementasi sistem pengedalian intern pemerintah berdasarkan surat keputusan Bupati Nabire Nomor 58 Tahun 2012 yang menindaklanjuti peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengedalian intern pemerintah.
Ketentuan tersebut terdapat tuntutan-tuntutan regulasi yang harus  dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire harus segera, melaksanakan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand desaign reformasi birokrasi 2010-2015 yang terdiri dari Organisasi yang right sizing artinya orang-orang yang ditempatkan dalam  suatu organisasi harus sesuai kebutuhan dan kapasitasnya, Peraturan perundang-undangan, manajemen SDM Apratur yang ditata secara baik, kewenangan dan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik yang baik, pola pikir budaya kerja birokrasi yang efesien, efektif, produktif dan professional
Harus mencari opini pengelolaan keuangan dari BPK paling lambat pada tahun 2014 sudah mencapai opini wajar tanpa pengeculian (WTP) sedangkan kita sudah di tahun 2012  masih menerima predikat opini tidak wajar dari BPK RI.
Segera melaksanakan pakta integritas dan zona integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire berdasarkan permanen dan repormasi birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan Kementrian dan Pemerintah Daerah dan peraturan menpan dan reformasi birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Dengan pedoman ketentuan tersebut maka Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos meminta kepada pihak Inspetorat Kabupaten Nabire, BKD dan Bagian Ortal Sekda Nabire untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan grand design reformasi birokrasi 2010-2015 di Kabupaten Nabire. Agar dalam waktu dekat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pakta integritas.
Pihak Inspetorat dan BPKAD Kabupaten Nabire untuk segera saling berkoordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut BPK–RI  dan temuan lainnya di Kabupaten Nabire dan mengupayakan agar pada Tahun 2014 setidaknya opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nabire mencapai wajar dengan pengecualiaan (WDP) atau wajar tanpa pengecualiaan (WTP).
Kepada pihak Kejaksanaan, Kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi Kadin-kadin dan pihak lainnya yang telah ditunjuk Bupati dalam rangka kelompok kerja kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Diharapkan untuk memberikan kontribusi pemikiran demi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nabire yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepada para Asisten, Kepala Badan dan Dinas, Kepala Bagian dan para staf yang dipercayakan untuk duduk dan bertanggung jawab sebagai satuan tugas pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai satgas SPIP. Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. (Modestus Magai)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2