Kakam Dipilih Masyarakat, Baru Bisa Dilantik Bupati

NABIRE - Undang–Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 telah mengisyaratkan bahwa Kepala Desa atau Kampung (Kakam) dipilih langsung oleh penduduk desa/kampong.  UU Nomor : 6 tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 dan Ayat 3 yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa/Kampung dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.


Dan pada UU Nomor : 6 tahun 2014 dalam Pasal 39 ayat 1 juga berbunyi, Kepala Desa/Kampung memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pada Pasal 40 ayat 1 juga berbunyi, Kepala Desa/Kampung diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
Dengan dasar UU Nomor : 6 tahun 2014 ini, maka 5 orang Kepala Kampung Napan Distrik Napan, Paulina Marey, Kepala Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat, Syamriah Ibrahim, Kepala Kampung Waroki Distrik Nabire Barat, Ferdinand Jenggo Samori, Kepala Kampung Yaro Makmur Distrik Yaro, Kibar Kogoya dan Kepala Kampung Jayamukti Distrik Yaro, Karugga Kogoya, meminta agar Surat Keputusan (SK) pelantikan Kakam baru itu ditinjau kembali. Sebab, untuk Paulina Marey, Kepala Kampung Napan Distrik Napan akan berakhir masa jabatan pada tahun 2018. Sementara Kakam Kali Semen, Waroki, Yaro Makmur dan Kakam Jayamukti yang dilantik pada tanggal 13 Desember 2013 silam di Balai Kampung Wiraska Distrik Wanggar akan berakhir masa jabatan pada tahun 2019 mendatang.
Untuk itu kelima Kakam ini meminta agar penegakan UU Desa/Kampung dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. Agar hak masyarakat kampung bisa disalurkan lewat pemilihan kepala kampong. Karena hingga kini masyarakat belum semunya menerima kepala kampung baru hasil penunjukan.
Sesungguhnya kelima kepala kampung ini bukan gila jabatan Kakam. Karena jabatan Kakam bukanlah jabatan warisan, tetapi jabatan Kakam itu diatur langsung dengan UU yang jelas dan lewat hasil pemilihan masyarakat kampung.
“Kami tidak gila jabatan Kakam, tetapi kami ingin adanya penegakan aturan agar dipahami oleh seluruh masyarakat. Biarkan demokrasi kecil masyarakat berjalan di kampong. Apabila Kakam dilantik tanpa pemilihan, sesungguhnya sangat bertentangan dengan Undang–Undang tentang pemerintahan Desa/Kampung Nomor : 6 Tahun 2014. Untuk itu SK Pelantikan Kakam yang baru-baru ini dilaksanakan hendaknya ditinjau ulang. Bila perlu dibatalkan demi hokum. Kami tidak mempersoalkan para Plt. Kakam yang dari PNS telah dilantik, tetapi ada Kakam yang dari masyarakat dilantik tanpa melihat aturan yang berlaku,” ujar Paulina Marey. (des)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2