Satu Suara, Nabire Ibukota Povinsi Papua Tengah

NABIRE - Bertempat di Aula Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1705/Paniai, Rabu (4/8) kemarin, dilangsungkan tatap muka Tim Kementrian Polhukam dengan Muspida, tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat.

 

Tatap muka yang diisi dengan pemaparan Ketua Tim Kementrian Polhukam, Brigjen Sumardi serta tanya jawab membahas empat bahasan pokok. Yakni, lokasi Ibukota Provinsi Papua Tengah, Otonomi Khusus (Otsus), Politik dan keamanan.

Dalam pembahasan penentuan Ibukota Provinsi Papua Tengah yang hingga kini masih digodok di DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri, seluruh tokoh menyerukan satu tekad dengan satu suara bahwa Ibukota Provinsi Papua Tengah adalah Nabire.

Hal itu seperti yang diharapkan Ketua Tim agar dalam pengusulan letak Ibukota Provinsi Papua Tengah semestinya satu suara alias kompak. Agar lebih mempermudah percepatan realisasi provinsi yang telah lama dinantikan masayarakat Papua Tengah itu dan tidak ada permasalahan dikemudian hari.

Seluruh tokoh yang berbicara, diantaranya Kepala Suku Besar Mee Wilayah Pegunungan Tengah, Melkias Muyapa, Kepala Suku Mee Edy Tebai, Pdt. A. Nuburi, Kepala Suku D3N Ayub Wonda, Tokoh masyarakat Kabupaten Nabire Yulian Yap Marey serta tokoh-tokoh lain menyeruakan satu tekad dan satu suara bahwa Ibukota Provinsi Papua Tengah adalah Nabire.

Penyeruan serupa juga dilontarkan tokoh-tokoh pemuda seperti Ketua DPD KNPI Kabupaten Nabire, Norberthus Mote, tokoh Laskar Merah Putih Joko Santoso dan FKPPP Idris Hamzah.

Bukan hanya menyerukan Ibukota rovinsi, seluruh tokoh yang hadir juga mendesak Ketua Tim kemen Polhukam Brigjen Sumardi untk menyampaikan kepada Mendagri dan Presiden RI untuk segera merealisasikan Provinsi Papua Tengah. Psalnya perjuangan pamekaran dan pengaktifan Papua Tengah sudah menghabiskan waktu yang begitu panjang, hingga kini belum juga direalisasikan. Padahal Provinsi Papua Barat dan sejumlah daerah yng tergabung dalam satu undang-undang pamekaran telah berdiri.

Bukan tanpa alasan para tokoh sepakat untuk Ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Justru dengan sejumlah pertimbangan itulah, Nabire dianggap paling pantas menjadi ibukota. Alasan paling realistis, pertama, bahwa Nabire merupakan wilayah yang berada di tengah wilayah Pengunungan Tengah sekaligus menjadi pintu masuk untuk kabupaten-kabupaten di wilayah itu.

Kedua, untuk pembangunan perkantoran provinsi uatamanya Kantor Gubernur, tokoh-tokoh Kabupaten Nabire telah menyiapkan lahan. Hal itu ditegaskan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire, Yulian yap Marey, bahwa dirinya telah menyiapkan lahan seluas 300 hektar, bahkan bila masih kurang siap untuk menambahnya.

“Saya sudah siapkan lahan 300 hektar untuk membangun perkantoran Provinsi Papua Tengah, bila masih kurang saya akan tambah. Di sini tanah sangat mahal, tetapi untuk membangun perkantoran ibukota Provinsi Papua Tengah, saya berikan secara cuma-cuma alias gratis,” tandasnya.

Sementara itu terkait dengan Otsus yang telah diberlakukan di Papua sejak tahun 2001, Ketua Tim Kementrian Polhukam Brigjen Sumardi mengakui hingga kini gelontoran dana Otsus belum menyentuh masyarakat Papua. Dana Otsus masih berkutat dikalangan elit pejabat Papua.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, mengutarakan, agar Otsus sampai ke tangan masyarakat (akar rumput) Papua, satu-satu jalan adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat serta memberantas menangkap dan mengadili para koruptor.

Terkait politik, utamanya dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyedot biaya yang sangat besar serta sering menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Salah seorang tokoh meminta agar Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati dikembalikan kepada perwakilan dalam hal ini DPRD.

Menyikapi hal itu, Ketua Tim Kementrian Polhukam mengunkapkan, rencana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati dikembalikan kepada perwakilan (DPRD) sedang digodok di DPR RI, sehingga nantinya Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh rakyat hanya untuk Presiden/Wakil Prsiden dan Gubernur/Wakil Gubernur.

Sementara terkait keamanan utamanya masalah HAM, tokoh Laskar Merah Putih atau Merah Putih Bersatu, setelah menyatakan dukungan atas Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua tengah, Joko Santoso meminta adanya perlakukan yang adil termasuk terhadap TNI dan Polri.

Katanya, seringkali anggota TNI/Polri dibunuh, namun tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat.

Atas ungkapan itu, Ketua Tim Brigjen Sumardi menyatakan, pemerintah pusat tidak memperhatikan hal itu, namun terkadang laporan yang didapat simpang siur sehingga untuk menentukan sikap perlu berhati-hati.

Brigjen Sumardi mencontohkan kasus yang menimpa anggota TNI yang ditembak kelompok sipil bersenjata beberapa waktu yang lalu, ada yang mengatakan itu anggota Kopasus, ada yang bilang anggota Batalyon 753/AVT dan ada yang bilang anggota pengawal logistik.

Oleh karenanya, Brigjen Sumardi meminta kepada aparat keamanan untuk lebih transparan dalam menyampaikan laporan.

Terkait penyampaian Joko Santoso yang meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti terhadap pembunuhan sejumlah tukang ojek walaupun sudah berlalu, Ketua Tim Brigjen sumardi meminta agar aparat keamanan lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Secara umum, Joko Santoso menilai, saat ini Nabire berada dalam kondisi yang aman dan kondusif. Masyarakat sudah bisa menikmati layanan sarana dan prasarana seperti jalan yang masuk kampung-kampung, penerangan alias listrik serta sarana lainnya.

Disamping Wakil Bupati Nabire Mesak Magai, Tomas, Toga, dan Todat yang telah disebutkan, hadir pula dalam pertemuan itu Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nabire, Yehuda Gobai, Plt. Sekda Nabire Drs. Jhoni Pasande, Dandim 1705/Paniai Letkol Inf. Rudy Jayakarta Runtuwene, Kajari diwakili Pasi Intel M. Setiawan, Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nelson Panjaitan, Danyonif 753/AVT, Mayor Inf. Agung Udayana, Deklalator Pamekaran Provinsi Papua Tengah yang juga Mantan Bupati Nabire dua kali periode Anselmus Petrus Youw, Ketua Realisasi Pamekaran Provinsi Papua Tengah yang juga Ketua DPD KNPI Kabupaten Nabire Norberthus Mote serta sejumlah tokoh muda seperti tokoh muda Suku Wate Melkyzedek Rumawi.

Sementara itu Tim Kementrian Polhukam yang datang di Nabire dan bertatap muka dengan Muspida, Tomas, Toga dan Todat, terdiri dari 4 orang, diketuai oleh Brigjen Sumardi serta 3 orang lainnya, masing-masing Kolonel Danu, Dr. Tri Yoga dan Piter Refasi Mike. (iing elsa)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2