BLSM “Merepotkan” Sejumlah Pihak

NABIRE – Pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di wilayah Kabupaten Nabire, “merepotkan” sejumlah pihak. Gangguan juga kerap terjadi terhadap petugas di kelurahan sehingga tidak bisa menjalankan tugas kantornya dengan leluasa. Bahkan, ada juga pihak yang mengancam untuk berbuat kekerasan terhadap petugas.


Hal ini seperti dialami petugas di Kelurahan Oyehe. Seperti dikemukakan Sekretaris Kelurahan Oyehe, Otto Mamoribo, dirinya sebagai pegawai kelurahan sangat kewalahan dengan berbagai ulah oknum tertentu terkait dengan pembagian BLSM tersebut. Tidak jarang, warga datang ke kantor kelurahan dan mengancam petugas karena warga ini tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.
“Kondisi seperti ini tidak kami saja yang alami, tapi petugas di sejumlah keluarhan lainnya juga pernah mengalami hal yang sama. Kami tidak tahu apa-apa soal data warga penerima BLSM. Data yang didrop dari pusat itulah yang kami di daerah tindak lanjuti. Soal data awal nama-nama penerima BLSM kami juga tidak tahu menahu,” ujarnya saat bertandang ke redaksi, kemarin.
Lebih lanjut dikatakan Otto, pihak kelurahan bukan yang menentukan nama-nama yang menerima dana BLSM tersebut. Terkait adanya pertanyaan sejumlah warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM, kata Otto, pihaknya tidak tahu menahu soal itu.
“Dengan kejadian-kejadian seperti ini, sudah jelas pekerjaan kami sangat terganggu. Kami tidak bisa tenang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasanya,” ujar Otto.
Dengan situasi seperti ini, pihaknya berharap pemerintah melalui instansi terkait mengambil langkah-langkah kongkrit. Pemerintah juga diharapkan mensikapi adanya pertanyaan warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM sementara dilihat dari sisi ekonomi sebenarnya tergolong warga yang berhak menerima bantuan tersebut. Selain itu, lanjut Otto, pemerintah juga perlu memikirkan dan mengambil langkah terhadap warga yang belum terdaftar tapi tergolong sebagai warga yang layak untuk mendapatkan bantuan.
“Mungkin bupati bisa memberikan rekomendasi atau jenis lain agar nama yang belum terdaftar itu bisa diusulkan, atau cara bagaimana ? Kami ingin agar gangguan terhadap aktivitas pelayanan di kantor kelurahan bisa berjalan baik tanpa ada gangguan seperti ini,” harapnya.
BLSM yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Karena informasi di lapangan dijumpai ada warga yang tergolong mampu, ternyata masih juga namanya terdaftar sebagai penerima BLSM. Sementara masih banyak warga yang berkategori kurang mampu justeru tidak terdaftar namanya sebagai penerima bantuan.
“Dengan adanya data seperti ini, saya mengharapkan jika ada warga yang tergolong mampu dan namanya termasuk sebagai penerima BLSM, agar tidak paksakan kehendak untuk mendapatkan bantuan. Akan lebih tepat jika kita berikan bantuan itu kepada warga yang benar-benar berhak untuk itu,” tuturnya.


Kisruh Data, Dampak Program Tak Direncanakan
Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras mengatakan, kisruh data penerima BLSM merupakan dampat tidak direncanakannya program itu. "Sehingga pembagian BLSM 2013 ini menggunakan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011," kata Hartono beberapa waktu lalu kepada media di Jakarta.
Hartono memastikan adanya kesalahan penggunaan data tahun 2011 ketika dipakai untuk kebijakan 2013. Kesalahan, kata Hartono, pasti ada karena pemerintah menanggung 15,5 juta rumah tangga miskin dari Sabang sampai Merauke. "Mobilitas dan perubahan sosial masyarakat begitu luar biasa."
Kementerian Sosial menyatakan kesalahan sasaran BLSM bisa diselesaikan melalui musyawarah desa. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan akan mendampingi penentuan warga penerima BLSM dalam satu kelurahan atau desa. Hasil verifikasi Tenaga Kecamatan dipakai untuk pemutahiran data bagi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Data PPLS 2011 hingga kini telah dipakai oleh penerima beras miskin. Berdasarkan laporan ada sekitar 5 ribu desa yang mengembalikan kartu bukti penerima Raskin. Dari situ pemerintah mendaftar ulang penerima Kartu Jaminan Sosial.
Kepala Badan Statistik Suryamin menegaskan kesalahan data penerima BLSM adalah karena perubahan akibat beda waktu antara PPLS 2011 dan kebijakan pemberian BLSM 2013. (ros)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2