Suku Yerisiam Adukan Masalah Kelapa Sawit ke Komnas HAM

NABIRE – Melalui perwakilan dan dipimpin kepala suku, pemilik hak ulayat Suku Yerisiam Kabupaten Nabire mengadukan masalah yang ada di perkebunan kelapa sawit Sima dan Wami – Distrik Yaur Kabupaten Nabire ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua. Demikian seperti terang Kepala Suku Yerisiam, SP. Hanebora, dalam keterangan persnya kepada media ini, Kamis (3/10) kemarin.


Dikatakan, berbagai upaya telah ditempuh salah satunya ke pihak pemerintah dalam hal ini DPRD Nabire. Dalam surat tertanggal 26 Agustus 2013 guna memediasi sebuah pertemuan antara masyarakat adat maupun pihak perusahan serta lembaga teknis lainya yaitu Kehutanan dan Bapedalda kabupaten maupun provinsi. Guna mendapat perhatian atas jutaan kayu yang memiliki nilai komersial di atas tanah adat masyarakat pribumi Suku Yerisiam yang ditebang.
Namun hingga kini tidak mendapat respon yang berarti. Akhirnya, pihaknya mengadu masalah ke Komnas HAM Papua guna melakukan investigasi dan identifikasi atas berbagai masalah yang masih mengganjal pembayaran kayu-kayu yang diktebang di atas areal tersebut. Serta masalah lain yang melilit pihak perusahan dalam hal ini PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri.
Jelasnya, pengaduan tersebut terdaftar di Komnas HAM Papua Nomor 48. Komnas HAM Papua pada 1 Oktober 2013 kemarin melakukan investigasi di Nabire terhadap pengaduan tersebut. Dengan mendatangi pihak PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri dan pihak pemerintah dalam hal ini Bupati Nabire serta Dinas Kehutanan Nabire.
Tetapi, katanya, dari informasi yang didapat pihak bupati dan dinas kehutanan, dari pihak Komnas HAM Papua belum sempat bertemu karena beralasan ada kesibukan. Selain itu pihak Komnas HAM juga bertemu dengan Kepala Suku Yerisiam. Sekaligus melakukan pemantauan ke lapangan dan lokasi perkebunan sawit yang berada di Desa Sima dan Wami Jaya Distrik Yaur.
Dari upaya ini, terang kepala suku, hal ini dilakukan agar kasus ini benar-benar diselesaikan secara bermartabat. Dengan menghormati serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Karena jika dicermati secara baik, kata Hanebora, kasus ini diduga penuh manipulasi dan rekayasa. Karena dari aspek hukum jelas perkebunan sawit ini berjalan di atas sebuah kesalahan hukum yaitu dengan melanggar UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dan Undang Undang lainnya yang berlaku di Indonesia. Dan yang melegitimasi pelanggaran atas pekerjaan sawit yang ilegal ini ini adalah pihak pemerintah.
“Yang mengherankan adalah jelas-jelas pekerjaan ini melaggar UU, namun pemerintah membiarkan hal ini. Sebagai kepala suku saya rasa kita semua sepakat jika hukum adalah panglima bagi penegakan keadilan di negara ini,” tekannya.
Tambahnya, praktik-praktik semacam ini yang kemudian membuat kepercayaan rakyat menurun terhadap pemerintah serta penegakkan supermasi hokum. Akibat dari pada kepentingan pribadi yang kemudian mengorbangkan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah yang seharusnya menegakkan hukum.
“Untuk itu, saya berharap agar DPRD Nabire segera jawab permohonan surat kami tertanggal 26 Agustus lalu perihal permohonan memediasi pertemuan antara pihak perusahan, instansi teknis dan masyarakat adat. Menyikapi hal diatas saya sebagai kepala suku meminta Komnas HAM agar dapat melakukan investigasi agar kedepan dapat menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana,” imbuh Hanebora.
Dalam permohonan pengaduan ke Komnas, dirinya juga memohon agar Komnas HAM dapat melakukan upaya-upaya sesuai fungsi Komnas HAM. Guna mencari solusi penyelesaian kasus sawit secara baik yaitu mulai dari pembayaran kayu hingga terkait dokumen Amdal.
Dalam kesempatan ini, pihaknya juga ingin mengklarifikasi informasi yang beredar di sebagian kalangan masyarakat Suku Yerisiam bahwa Kepala Suku Yerisiam SP. Hanebora yang melarang dibayarnya kompensasi kayu. Informasi tersebut sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan realita. Dirinya hingga kini sebagai penanggungjawab suku masih berupaya agar kayu-kayu tersebut segera dibayarkan. Informasi tersebut, katanya, adalah pihak ketiga yang mencoba memecah belah keutuhan Suku Yerisiam.
Hal lain sebagai Kepala Suku Yerisiam dan juga sebagai Kepala Pemerintahan Adat Kabupaten Nabire menghimbau dan ini sebagai himbauan moril agar kepada seluruh masyarakat pribumi Papua yang memiliki hak ulayat tanah di Nabire untuk tidak menyerahkan tanah ulayatnya ke kedua perusahan ini jika mengembangkan expansi ke wilayah konsensi lain sebelum melakukan tanggung jawabnya kepada Suku Yerisiam.(wan)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2