Persoalan Sawit PT. Indo Primadona Perkasa Belum Tuntas

NABIRE – Persoalan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Primadona Perkasa di daerah Yaur dan Teluk Umar, sejauh ini belum ada tuntas. Walaupun protes warga setempat yang menuntut penutupan operasional perusahaan ini telah sampai di gedung bundar DPRD Nabire. Pertemuan di Ruang Bamus DPRD Nabire, Selasa (1/10) antara pihak perusahaan, masyarakat dan DPRD, berakhir tanpa putusan. Masih menunggu pihak perusahaan untuk mempresentasikan soal perkebunan kelapa sawit tersebut. Karena pada saat pertemuan Selasa lalu, pihak perusahaan belum siap untuk presentasikan soal perkebunan tersebut.


Aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD Nabire melalui Komisi B sejak beberapa waktu lalu, menginginkan agar ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dicabut. Alasannya, pertama, PT. Indo Primadona Perkasa meminta ijin usaha perkebunan, namun tiba di lokasi menjadi ijin pemanfaatan kayu. Kedua, perusahaan dinilai tidak memenuhi kewajiban.
Pantauan saat pertemuan di DPRD pada Selasa lalu, Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey Worabai memimpin jalannya pertemuan. Dikatakan Ketua DPRD Nabire, pertemuan kali ini untuk mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan terkait persoalan yang muncul.
Anggota DPRD Nabire, Hendrik Andoi mengatakan, dalam dua kali pertemuan dari PT. Indo Primadona Perkasa tidak bisa hadir sehinga pertemuan dilanjutkan hari ini. Dirinya berharap agar pimpinan PT. Indo Primadona Perkasa bisa jelaskan kehadirannya di Distrik Yaur dan Teluk Umar selama ini apa yang sudah dilakukan dan kendalanya apa ? Karena menurut laporan masyarakat yang masuk berkali-kali ke DPRD bahwa keberadaan perusahaan ini di Yaur dan Teluk Umar beberapa tahun ini belum mencerminkan apa yang mereka mau selayaknya kehadiran sebuah perkebunan sawit.
Saat diberikan kesempatan, Direktur Utama PT. Indo Primadona Perkasa, B. Honba, menjelaskan, pengurusan IPK pada tahun 2007 dalam proses kurang lebih 1 tahun. Pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 4 Agustus baru ijin IPK diserahkan dari gubernur kepada dirinya. Dari 2008 sampai 2009 belum ada kegiatan, masih mengurus kelengkapan administrasi. Pada akhir tahun 2009 baru ada kontrak kerjasama dengan PT. Paranayo, dan itupun belum ada kegiatan. Dan pada saat itu, kata Honba, dirinya sudah menyerahkan kepada masyarakat di Yaur 100 juta sebelum ada kegiatan di lokasi tersebut.
“Komensasai kepada logpon saya menyerahkan kepada 15 PK, uang tunai 41 juta. Kemudian pada tanggal 13 Maret jatuh tempo ijin IPK berakhir, maka pada waktu itu kami harus proses. Jadi belum ada kegiatan,” tuturnya.
Berhubungan dengan alat yang harus didatangkan, katanya, perlu ada perijinan dari provinsi yang membutuhkan waktu kurang lebih ada 3 bulan. Sementara pada tahun 2011 dengan 2012 terkait dengan IPK sudah dilaksanakan kegiatan. Pihaknya memberikan kepercayaan kepada kontraktor pada saat itu, PT. Paranayo untuk segera melaksanakan kegiatan.
“Kegiatan yang dilaksanakan saat itu pembukaan lahan 200 hektar, pada tahun yang sama, tahun 2011 ke 2012 itu kami pengadaan bibit kurang lebih 140 kecambah. Kemudian lahan yang digarap saat itu dari 200 menjadi 100 hektar yang kami tanam dengan 130 kecambah. Kemudian 2012 ke 2013 pengadaan bibit lagi 2.045 kecambah dan sementara di persemaian kami,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini belum ada satu perjanjian antara pihak perusahaan dengan masyarakat tentang hak-hak berhubungan dengan kebun. Untuk hal ini pihaknya sedang persiapkan.
Kembali ditanggapi Hendrik Andoi, katanya, aspirasi masyarakat yang masuk lewat Komisi B, masyarakat meminta agar ijin dari perusahaan ini dicabut dengan alasan sampai hari ini tidak ada bukti di lapangan. Kebun yang mereka idam-idamkan itu belum ada.
Di satu sisi perusahaan ini juga punya perijinan pada tahun 2013 belum bisa dikeluarkan karena itu diperpanjang tiap tahun. Disisi lain, keberadaan perusahaan ini ada kerjasama dengan masyarakat pemilik hak ulayat, ada beberapa marga yang sudah dilayani oleh perusahaan meskipun tidak banyak.
“Bagi kami di DPR tahu mana ijin kebun dan mana ijin kayu, ijin kayu itu ikutan dari ijin kebun, kalau tidak ada ijin perkebunan tidak bisa ada IPK hal ini ditegaskan Kadishut saat rapat koordinasi lalu. Jadi berarti kebun dulu baru ijin untuk kayu, tapi dalam pengerjaannya justeru kayu dulu yang diambil karena memang harus dibersihkan lahannya dulu baru bisa ditanam,” tuturnya.
Ditambahkan Andoi, kebiasan kita merencanakan sesuatu lupa pemerintah. Seharusnya untuk hal-hal seperti ini ada presentasi di DPR agar dikemudian hari investor tidak macam-macam. Namun yang terjadi, investor baku atur dengan masyarakat. Nanti kalau sudah ada masalah baru dilarikan ke DPR, ini keliru.
Wakil Ketua I DPRD Nabire, Yehuda Gobai, menegaskan, Tuhan sudah memberikan berkat untuk kemakmuran daerah itu, tapi selalu terjadi pro kontra sehngga berkat justeru menjadi musibah. “Kalau anak-anak negeri yang punya kemampuan untuk berjuang, minimal rangkul semua suku dan marga yang ada untuk masuk perusahaan,” harapnya.
Anggota DPRD Nabire lainnya, Herry Dirk Senandi mengatakan, harus ada kontrak yang jelas dengan masyarakat. Dalam kontrak ada kaitan dengan pemukiman, berbasis ekonomi kerakyatan, dunia pendidikan ada tidak, kesehatan. Ini harus dijelaskan juga oleh direktur.
“Berbicara soal ijin karena sudah ada action, ijin yang ada itu sampai kapan ? Sejauh mana action dilaksanakan, hanya dengan bagi-bagi uang untuk apa ? Awalnya ijin perkebunan tapi muncul IPK, sebenarnya mau berkebun atau mau usaha kayu ? Ini diibaratkan latihan lain main lain,” tambahnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Nabire lainnya, Hengki Kegou. Dikatakan, masyarakat menginginkan untuk ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dicabut karena 2 alasan. Pertama, PT. Indo Primadona Perkasa meminta ijin usaha perkebunan, tiba di lokasi menjadi ijin pemanfaatan kayu.
“Apa itu benar atau tidak, kita tanyakan kepada SKPD terkait apakah ijin usaha perkebunan atau ijin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan. Kalau itu terjadi sulap di lapangan maka itu pembohongan publik. DPRD dalam bentuk apapun tidak kompromi,” tekannya.
Asalan kedua, perusahaan tidak penuhi kewajiban. “Beberapa waktu lalu kita sudah dengar bahwa gubernur pernah mengudang bupati dan walikota buat MoU. Semua perusahaan yang beropasi di masing-masing kabupaten atau kota, termasuk HPH, harus memenuhi sejumlah kewajiban.
Karena dari pihak perusahaan belum siap untuk mempresentasikan terkait perkebunan kelapa sawit, akhirnya pertemuan diakhiri tanpa keputusan. Pihak perusahaan diharapkan dalam waktu dekat untuk mempresentasikan di DPRD terkait perkebunan sawit tersebut.
Dari pihak perusahaan menyanggupi untuk mempresentasikan soal perkebunan sawit dalam bulan Oktober ini. “Saya sudah siapkan mitranya, dalam bulan Oktober mitra saya siap presentasikan kepada DPRD, kata Honba. (ros)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2