Penguatan SPIP Peningkatan Akuntabilitas Keuda BMD Dibuka

NABIRE - Sosialisasi penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah (Keuda) melalui bimbingan teknis Simda Barang Milik Daerah (BMD) menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, dibuka Selasa (1/10) siang.


Acara pembukaan sosialisasi penguatan pelaksanaan implemantasi SPIP dan kualitas akuntabilitas pengelolaan BMD oleh Wakil Bupati Mesak Magai, S.Sos, bertempat di Aula Guest House Nabire ini direncanakan akan berlangsung selama empat hari, 1 – 4 Oktober 2013.
Sebelum membuka dengan resmi, Wabup Mesak dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini perlu dilakukan, sebab dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Pemkab Nabire, agar dapat melaksanakan SPIP dalam rangka pengelolaan BMD secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lanjutnya, SPIP memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah ini. Hal ini penting, sehingga diharapkan dapat mendorong semangat dan motivasi kita dalam melaksanakan tugas pelayanan kita kepada masyarakat secara efektif dan efesien.
Mengingat pentingnya pelaksanaan SPIP ini, maka secara khusus perlu saya tegaskan kepada seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Nabire, yang masih mempunyai temuan hasil pemeriksaan baik BPK-RI, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten, agar segera menindaklanjuti sesuai kapasitas saudara selaku pimpinan SKPD.
Tambah Wabup Mesak, setelah acara pembukaan ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang SPIP, maka diharapkan pembahasan yang lebih lanjut, agar dapat meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kedepan.
Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, katanya lagi, maka yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD.
“BMD sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar,” tekannya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Wabup berharap kiranya dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan, agar selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga akuntabilitas dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Nabire dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.
“Kepada peserta, saya harapkan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan selanjutnya dapat diterapkan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saudara-saudara sekalian kedepan,” imbuh Wabup.(wan)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2