Teluk Umar Bergabung ke Teluk Wondama, Sebuah Isu Klasik

NABIRE – Berita edisi Kamis (14/13) di halaman 2 di Papuapos Nabire, menanggapi pernyataan Yance Sadi yang mengaku sebagai Kepala Suku Besar Umari juga sebagai perwakilan masyarakat pada 4 kampung di Distrik Teluk Umar, tentang keberatan atas mutasi Kadistrik dan menolak Kadistrik baru, pemalangan kantor distrik serta mengancam akan meninggalkan Kabupaten Nabire dan bergabung dengan Kabupaten Teluk wondama.

 

Mantan Kepala Distrik Teluk Umar periode 2006-2010,  Benny Sadi yang juga anak adat Suku Umari menilai bahwa pernyataan sikap atau teror yang mengatasnamakan masyarakat Teluk Umar adalah output dari sebuah provokasi individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu.

Sebagai mantan kepala distrik yang menjabat selama 4 tahun dan sebagai anak adat Teluk Umar, dirinya memahami bahwa masyarakat adat Suku Teluk Umar adalah masyarakat adat yang tahu adat. Masyarakat adat yang sangat menghargai pemerintah baik di tingkat kampung sampai pada tingkat kabupaten saling menghargai sesamanya, walaupun berbeda suku dan agama.

Ditegaskannya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah melalui pemerintah Distrik Teluk Umar. Agar pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi, serta adanya percepatan pertumbuhan dalam berbagai bidang.

Menjadi hironis karena budaya masyarakat Teluk Umar yang telah melekat dalam kehidupan bermasyarakat berbalik 180 derajat menjadi teror terhadap pemerintah Kabupaten Nabire, hanya karena pergantian seorang kepala distrik. Sangat disayangkan jika masyarakat dijadikan sebagai tameng kepentingan individu atau kelompok orang tertentu.

Lanjutnya, sebagai masyarakat adat masih banyak tugas dan tanggungjawab kita untuk menata kelembagaan adat sesuai mekanisme adat yang diakui oleh masyarakat adat dalam wilayah hukum adat tertentu.  Diharapkan dari kelembagaan adat tersebut dapat melahirkan pemimpin adat yang memahami  batasan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat adat.

Oleh sebab itu sebagai kepala suku atau tuan tanah atau raja tanah sekalipun dari masyarakat adat Teluk Umar harus memahami apa yang menjadi kewenangannya dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah. Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik dapat bersinergi dengan baik.

“Sehubungan dengan pemalangan kantor Distrik Teluk Umar, saya menghimbau agar segera dibuka. Sebab pemalangan bukanlah solusi dan juga bukan tradisi masyarakat adat di Teluk Umar. Bahkan pemalangan itu hanya menghambat terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap pembangunan masyarakat kampung. Perlu diingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Desember, sementara masyarakat Teluk Umar membutuhkan pelayanan pemerintah menyongsong persiapan menyambut hari Natal,” tegasnya.

Menurut Benny Sadi, ancaman meninggalkan Kabupaten Nabire dan bergabung dengan Kabupaten Teluk Wondama adalah sebuah pernyataan klasik yang sering didengungkan oleh para straiker Teluk Umar sebagai sebuah teror terhadap pemerintah. Perlu dipahami bahwa merubah sebuah batas wilayah pemerintahan diwilayah Negara Republik Indonesia identik dengan merubah undang-undang yang tidak semudah membalik telapak tangan.

Oleh sebab itu sebagai anak adat Suku Teluk Umar, dirinya mengajak para kaum intelektual para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, para kepala kampung, Bamuskam serta masyarakat asal Teluk Umar yang berada di Kampung Napan Yaur, Bawei, Yeretuar dan Goni serta yang berdomisili di Kota Nabire untuk bersikap lebih profesional dan berwibawa dalam menyampaikan sebuah aspirasi.

Sebagai wujud masyarakat adat Teluk Umar yang masih beradab dan beriman, marilah kita tetap mengamankan kebijakan pimpinan daerah Kabupaten Nabire guna kelangsungan pembangunan di wilayah Distrik Teluk Umar.

Mengacu pada kondisi yang terjadi dikalangan masyarakat Distrik Teluk Umar dan beberapa distrik lainnya di Kabupaten Nabire, dirinya menyarankan kepada Bupati Nabire untuk memerintahkan satu tim khusus yang turun langsung ke tingkat masyarakat kampung untuk mendengar secara langsung suara hati masyarakat yang sebenarnya.

Sebab issu yang berkembang sering dipolitisir oleh orang atau kelompok tertentu yang punya kepentingan tertentu pula. Selanjutnya kepada Tim Baperjakat lingkup pemerintah Kabupaten Nabire agar dikemudian hari bekerja lebih profesional selektif dan proporsional dalam merumuskan sebuah kebijakan perekrutan pejabat. (ris)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2