Rencana Anggaran Belanja 2014 Capai 842,5 Milyar Rupiah

NABIRE - Rencana anggaran belanja pada tahun 2014 berjumlah Rp. 842.564.136.421. Anggaran ini akan digunakan untuk belanja langsung dialokasikan Rp. 422.624.242.361 atau sebesar 50,1 persen. Sedangkan belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 419.939.894.060 atau sebesar 49,9 persen.

 

“Hal yang patut kita syukuri bawha terjadi peningkatan belanja daerah tahun 2014, sebesar Rp. 56.241.674.194 terjadi kenaikan sebesar 6,92 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2013,” kata Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, saat penutupan sidang di Kantor DPRD Nabire, Sabtu (30/11) malam.

Dikatakan, terjadinya peningkatan belanja, disebabkan terjadinya peningkatan belanja kebutuhan pelayanan dasar. Dimana pada masa akhir kepemimpinan Bupati Isaias Douw, S.Sos, berbagai program dan kegiatan harus dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

“Untuk itu saya berharap pada pelaksanaannya nanti, dapat secara tepat waktu, berkualitas, dan akuntabel. Selain itu kepada para kuasa pengguna anggaran agar dapat menerapkan 3 tertib, yaitu tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui forum pembahasan yang sangat dialogis, cermat dan berkualitas, sidang Dewan telah mengkritisi Raperda APBD 2014 dengan beberapa masukan dan catatan penting. Antara lain, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan HIV/AIDS, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberdayaan ekonomi nelayan, pengaktifan kelurahan pemekaran, pengadaan air bersih di wilayah kepulauan, bantuan kegiatan keagamaan, pembangunan Puskesmas, dan peningkatan dana pemberdayaan distrik. Semua merupakan masukan yang sangat berharga bagi pihak eksekutif dalam menyusun program dan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Di awal sambutannya bupati mengatakan, penyampaian Rancangan APBD tahun 2014, merupakan amanat UU nomor 32 tahun 2004 pasal 181, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan APBD tahun 2014, tentunya ada pokok-pokok kebijakan yang harus menjadi acuan, dan dipedomani oleh pemerintah daerah, dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Hal yang sangat mendasar dalam penyusunan APBD adalah harus tepat waktu, dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Serta adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Lanjut bupati, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2014 mengacu pada visi misi pembangunan Kabupaten Nabire. Dengan titik berat pada 5 poin penting. Pertama, mewujudkan pemerataan pembangunan. Kedua, mengembangkan, membina dan membentuk SDM Nabire yang kreatif, sehat, produktif dan inovatif serta memiliki moral dan kepedulian sosial yang baik. Ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka akses lapangan kerja sesuai potensi daerah. Keempat, mengembangkan ekonomi lokal melalui agro bisnis, agroindustri dan ekonomi kreatif. Kelima, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan akuntabel responsif terhadap pelayanan masyarakat.

Mencermati Perda tahun 2013 dan RAPBD tahun 2014, yang telah dibahas bersama legislatif, dengan beberapa penyesuaian, baik yang menyangkut materi, program, dana maupun lokasi kegiatan, tentunya hal ini dapat dimaklumi sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan manajemen pembangunan daerah. Semua ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bupati mengajak semua pihak pada tahun 2014, untuk lebih bekerja keras lagi terutama SKPD penghasil PAD. Dengan ditetapkannya beberapa Raperda yang berkaitan dengan pendapatan daerah antara lain, Raperda tentang perijinan tertentu, pengelolaan air tanah dan pertambangan rakyat, kita semua berharap PAD pada tahun 2014 sebesar Rp. 20 milyar akan dapat tercapai. Untuk itu para SKPD penghasil, dituntut semakin kreatif menggali sumber-sumber PAD, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Melalui upaya perluasan dan peningkatan sumber-sumber PAD, kita akan lebih leluasa menggunakan keuangan daerah dari sektor ini. Sehingga akan lebih banyak program yang dapat kita laksanakan, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

“Mari kita laksanakan Raperda tahun 2013 dan RAPBD 2014 yang telah disetujui oleh Dewan, untuk ditetapkan menjadi Perda tentang APBD 2014, secara konsisten, tepat waktu, berkualitas dan akuntabel,” harapnya.

Dengan distujuinya beberapa Raperda tahun 2013 dan RAPBD tahun 2014, untuk ditetapkan menjadi Perda, kata bupati, tentunya hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan upaya percepatan pembangunan, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Nabire yang lebih berkeadilan, sejahtera, makmur dan mandiri. (ros)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2