Rapat Paripurna DPRD Dibuka, Bahas 2 Agenda

NABIRE – Rapat Paripurna DPRD Kabubpaten Nabire, Kamis (28/11) sore kemarin telah dibuka. Rapat Paripurna DPRD akan membahas 2 angeda. Pembahasan Raperda-Raperda Kabupaten Nabire tahun 2013 dan pembahasan Raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2014.

 

Pantuan media ini, rapat dimulai pada pukul 17.45 WIT, dan dibuka oleh Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey Worabai. Rapat yang digelar di ruang utama dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Muspida Nabire, para pejabat di lingkungan Pemda Nabire dan tamu undangan lainnya. Menurut jadwal yang ditetapkan, rapat paripurna akan digelar selama 3 hari, yakni hingga Sabtu (30/11) mendatang. 

Sebelum pimpinan sidang mengesahkan jadwal sidang, salah seorang anggota DPRD Nabire, Herry Dirk Senandi menyampaikan pandangannya terkait soal jadwal persidangan. Dikatakan Herry Senandi, sehubungan dengan penyampaian materi oleh DPRD tentang Raperda hak inisiatif DPRD, ini harus melalui mekanisme pembahasan yang benar. Sehingga dikemudian hari tidak akan cacat hukum.  Terkait hal itu, Herry Senani mengusulkan agar pada persidangan kali ini ditunda dan akan melalui proses pembahasan di DPRD Nabire. Dan kemudian akan diusulkan dalam paripurna 2014 mendatang.

“Sehingga jadwal persidangan pada nomor 1 hari Kamis (28/11) dalam uraian kegiatan penyampaian materi oleh DPRD tentang Raperda hak inisiatif DPRD, ditunda. Dan kedua pada point nomor 4 pada hari Jumat (29/11) yaitu penyampaian tanggapan eksekutif terhadap Raperda hak inisiatif DPRD juga ditunda. Sehingga seluruh jadwal ini mengalami perubahan pergeseran,” tuturnya. 

Usulan ini disetujui dalam rapat paripurna.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bupati Nabire tetang Raperda-Raperda Kabupaten Nabire tahun 2013 dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2014. Dikatakan Bupati Isaias Douw, S.Sos, berdasarkan pasal 136 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. 

Lanjut bupati, kita telah diberikan otonomi daerah maupun otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga pemerintah daerah perlu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diadakan untuk mempercapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat, lanjut bupati, perlu penambahan bidang tugas kerja pada SKPD Dinas Penadapatan Daerah (Dispenda) Nabire. Hal ini berkaitan dengan urusan bidang pajak yang oleh Kementerian Keuangan Dijen Pajak dan Retribusi telah menyerahkan urusan pajak daerah kepada daerah otonom masing-masing kabupaten/kota. Sehingga dirasakan perlu untuk menambah meningkatkan pelayanan pajak daerah pada Dispenda khususnya penambahan bidang pajak. 

Berkaitan dengan bidang kelembagaan, di lingkungan sekratariat dewan (Setwan) Nabire juga perlu ditambah sub bidang perjalanan dinas dan protokoler pada bagian umum Sekwan. Penambahan di bidang ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja pelayanan kantor dewan.

“Disamping di bidang pertambangan juga telah dibuat peraturan mengenai air tanah dan pertambangan rakyat. Kedua peraturan ini akan mengatur tentang pengelolaan kekayaan alam di Kabupaten Nabire khususnya air tanah dan emas. Sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Nabire,” kata bupati.

Juga berkaitan dengan ketertiban masyarakat pada umumnya, Pemda Nabire telah membuat Perda mengenai ketertiban umum. Peraturan ini mengatur tentang tatanan kehidupan masyarakat Nabire dalam sendi-sendi kehidupan. Baik bidang ekonomi, politik, dalam menyampaikan aspirasi bidang sosial budaya dan beberapa bidang lainnya. 

Setelah penyampaian nota oleh Bupati Nabire, pimpinan sidang menskorsing. Sesuai jadwal, malam ini dilanjutkan dengan rapat fraksi untuk menyusun pemandangan umum anggota. Hanya saja, salah satu anggota DPRD Nabire, Herry Senandi kembali menanyakan soal materi yang dibacakan bupati belum dibagikan kepada seluruh anggota Dewan. Sehingga untuk melakukan rapat internal fraksi, masih menunggu materi diperbanyak untuk dibagi. 

Belum diketahui apakah tadi malam rapat internal fraksi dilaksanakan atau ditunda. (ros)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2