KPE, Kartu Identitas PNS Multiguna

NABIRE – Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS multiguna (smart card). KPE memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik dan diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Selain memuat data informasi kepegawaian, KPE juga memuat data Askes, Taspen, Bapertarum dan data perbankan. Sehingga PNS dapat memanfaatkan penggunaan KPE yaitu mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian yang menyangkut transaksi keuangan/perbankan, kesehatan, Taperum, gaji dan lainnya.

 

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nabire, Petrus Agapa, saat sosialisasi penerapan KPE dan System Aplikasi Pelayanan Kepagawaian Secara On–line (SAPK on-line) serta Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja, Kamis (5/12) pekan lalu.

Dipaparkannya, istilah SDM seringkali disederhanakan menjadi pegawai, sehingga manajemennya disebut manajemen kepegawaian. Hal ini merupakan salah satu pilar utama dari tiga pilar otonomi yang disebut 3P (dua yang lain adalah pembiayaan dan peralatan). Keberhasilan proses otonomi digantungkan kepada kreativitas dan perhatian yang serius terhadap aspek manajemen kepegawaian pemerintah daerah. 

Dimasa lalu, pengelolaan kepegawaian cenderung statis pada pelaporan statik kepegawaian dan pelaporan yang terkait dengan rotasi, promosi, perubahan data kepegawaian atau persoalan pensiun. Pada saat ini, pengelolaan semacam itu tidak lagi memadai. Manajemen kepegawaian harus dilihat dalam konteks perencanaan pengembangan organisasi yang efektif adalah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang handal. 

Sistem tersebut harus dapat menyediakan suatu platform data dan informasi yang memungkinkan dihasilkannya berbagai output laporan yang berguna untuk kepentingan manajerial. Dengan demikian pengambil keputusan dapat mengolah informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan yang valid dan akurat. Disamping adanya aplikasi kepegawaian tersebut diperlukan akurasi database secara nasional melalui KPE.

Dikatakan Petrus Agapa, ada sejumlah tujuan dengan diberlakukannya KPE ini. Pertama, meningkatkan pelayanan yang menyangkut pelayanan di bidang urusan kepegawaian khususnya. Kedua, meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha karena informasi mudah diperoleh. Ketiga, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh PNS sehingga PNS dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar.

Keempat, pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Kelima, meningkatkan transparansi pemerintahan. Keenam, adanya informasi dengan perkembangan teknologi pendukungnya menjadi wahana yang sangat penting dalam memasuki era kejagatan (globalisasi) dan keterbukaan (transparansi) dalam hidup dan kehidupan masyarakat dunia.  Setiap orang tidak hanya menjadi anggota masyarakat suatu bangsa saja, tetapi tanpa disadari juga telah memasuki masyarakat global yang tidak mengenal wilayah, yang mengakibatkan terjadinya globalisasi di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, peemritnahan terutama kepegawaian sehingga kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait dengan perkembangan internasional.

Ketujuh, untuk menuju good governance serta memeprcepat penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan TIK pada setiap penyelenggara pemerintah, merupakan kebutuhan yang mendesak. Dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, tepat dan akurat.  Apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.

Kedelapan, teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyimpan, menyusun, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Sasaran dalam sosialisasi ini adalah para kepala SKPD dan PNS di lingkungan Pemda Nabire. Dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Regional IX Badan Kepegawaian Negara di Jayapura. Sementara peserta sosialisasi ini adalah para kepala SKPD, sekretaris dan Kasubag umum dan kepegawaian atau yang mengurusi di bidang kepegawaian.

Materi sosialisasi yang disampaian oleh Wisnu Hartana, Kabid Informasi Kepegawaian Kanreg IX Badan Kepegawaian Negara berjudul ”Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik”. Visinya untuk menciptakan PNS yang Profesional Netral dan Sejahtera. Dengan misi, menyelenggarakan manajemen PNS berbasis kompetensi untuk mewujudkan PNS yang profesional, netral dan sejahtera.

Tahapan yang dilalui, pendataan ulang PNS (2003), pembangunan Sistem Informasi Kepegawaiaan (2004) di BKN, penerapan NIP Baru PNS (2007), penerapan SAPK bagi seluruh instansi pusat dan daerah (mulai 2008), pelayanan kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE-mulai 2008), integrasi data kepegawaian dengan seluruh stakeholder (Taspen, Bapetarum dan Askes) dimulai 2009.

Tujuan penerapan SAPK, pertama, standarisasi sistem informasi kepegawaian berbasis IT (CBIS) yang terintegrasi sebagai media dalam pelayanan, pengawasan dan pengendalian administrasi kepegawaian. Kedua, tersedianya database kepegawaian (data warehouse) yang digunakan sebagai media information sharing bagi instansi dan stakeholders sesuai dengan kebutuhannya.

Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Diantaranya, tersedianya data dan informasi yang up to date, cepat dan akurat, menghilangkan dublikasi sistem dan data, menyederhanakan dan meningkatkan standarisasi proses, dan optimalisasi beban tugas.

Keempat, meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi PNS. Kelima, penerapan good governance. Meliputi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, informasi dapat dengan mudah diperoleh, meningkatkan public image pemerintah.

Keenam, meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan stakeholders untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Ketujuh, meminimalisasi didital divide SDM pengelola data kepegawaian. (ros)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2