Bupati Warning Caleg PNS pada Pemilu 2014

NABIRE – Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos mengingatkan dan juga selanjutnya menghimbau kepada sejumlah Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Nabire khususnya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mentaati aturan main dan memahami mekanisme dalam pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nabire.

 

Yang kami maksud disini, terang Bupati Isaias Douw kepada media ini kemarin selaku PNS dalam demokrasi itu harus netral. Kalau misalnya ada pegawai negeri yang mau maju Caleg yang harus mengerti aturan main. “Pegawai negeri itu kan harus netral dalam Pemilu, ya kalau ada pegawai yang maju DPRD yang harus ijin atasan dan penting bupati. Itu juga terkait bila ada pegawai negeri sipil yang jadi pengurus partai politik juga harus mengundurkan diri dari / jadi PNS,” tegas bupati.

Diluar itu, belakangan ini dan sempat terkemukan baru-baru ini ada Caleg yang sudah masuk kedalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota DPR DPD DPRD kota / kabupaten tahun 2014 ini dari kalangan pegawai negeri sipil dan belum melapor kepada bupati selaku pembina PNS dan Pembina politik di daerah, harus segera melapor atau setidaknya menyampaikan kepada atasannya.

Kalau tidak, tandas Bupati Isaias Douw, yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Terkait data dan apakah saat ini masih ada Caleg dari kalangan PNS yang belum memiliki rekomendasi dari atasan, kata bupati dalam menjawab pertanyaan media ini, ya kita masih akan cek dan lihat. 

Termasuk, ada sejumlah PNS yang sudah pensiun. Apakah benar sudah pensiun atau belum kita juga cek.  

Yang jelas imbuhnya, bila ada PNS yang ingin maju Caleg harus memahami aturan. Dan perlu diketahui tambah bupati, surat ijin pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil tidak ada campur tangan pihak manapun, itu semua wewenang dan tanggung jawab bupati atau kepala daerah.

Diakhir komentarnya, Bupati Isaias menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyukseskan agenda nasional yang dimulai pada tahun ini ada 3 agenda yakni Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemiluka Bupati dan Wakil Bupati. 

“Kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) daerah untuk melaksanakan ketiga agenda ini sesuai aturan dan tetap berada di koridor Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku di negara kita ini,” akhir bupati.(wan)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2