Atribut Caleg Yang Melanggar Capai Puluhan

NABIRE - Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) menemukan puluhan alat peraga kampanye milik calon anggota legislatif (Caleg) yang melanggar aturan. Mulai dari Caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

 

Divisi pengawasan, Markus Madai, SE mengungkapkan, jumlah temuan jajarannya terhadap baliho dan banner Caleg yang dipasang sembarangan itu cukup mencengangkan, karena mencapai puluhan buah. Alat peraga kampanye itu dipasang di jalan, pohon dan fasilitas umum lainnya. Padahal, pemasangan alat peraga kampanye itu sudah dilarang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2012.

“Hasil pengawasan alat peraga kampanye (APK) jumlah Caleg yang melanggar cukup banyak mencapai puluhan buah,” kata Markus Madai. 

Jumlah itu berdasarkan temuan panitia pengawas lapangan (PPL) yang mengawasi kelurahan, Panwascam ditingkat distrik dan Panwaslu di tingkat kabupaten. Menurut Madai, sesuai aturan tersebut, partai politik hanya diperbolehkan memasang satu alat peraga baik baliho maupun spanduk.

Namun fakta di lapangan, hampir semua Parpol dan Caleg memasang alat peraga itu disetiap sudut dan jalan-jalan.

“Ketentuannya kan hanya satu alat peraga di setiap kampung atau kelurahan. Tapi Caleg ini dalam satu kampung bisa mencapai puluhan banner,” katanya.

Menurut Markus, selain melanggar PKPU/15/2013, partai politik dan calon anggota legislatif juga melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, Caleg yang melanggar administrasi akan diberikan teguran, larangan kampanye hingga larangan ikut Pemilu.

“Apabila ada temuan kita siap rekomendasikan kepada KPU. Jika Caleg tetap memasang alat peraga pasca keluarnya aturan itu Caleg dilarang ikut Pemilu,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan pengawasan alat peraga kampanye sekaligus penerapan sanksi tegas kepada Caleg yang melanggar, Panwaslu Nabire akan melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai berkampanye menggunakan stiker. Anggota KPU, Panwaslu, mengatakan, stiker mengotori lingkungan.

"Stiker tidak boleh. Lem-lem itu merepotkan," kata Markus Madai dalam rapat aturan kampanye di KPU.

Lanjutnya, alasan lain karena stiker sulit dibersihkan. Bahkan, ada stiker-stiker kampanye dari pemilihan yang lalu masih terpampang hingga sekarang. Sampai bertahun-tahun stiker tetap tidak bisa dibersihkan.

Menurut Markus, larangan penggunaan stiker memang tak tercantum dalam aturan pelaksanaan kampanye. Namun, larangan itu akan dicantumkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan kampanye.

Pemilu legislatif 2014 kini memasuki tahap pelaksanaan kampanye. Sebagai langkah awal, Komisi mensosialisasikan aturan pelaksanaan kampanye kepada partai. Peraturan KPU nomor 15 tentang tahapan Pemilu 2014 mengatur, sejak tanggal 11 Januari 2013, partai boleh melakukan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.

Sosialisasi itu disampaikan kepada 12 partai yang lolos penyaringan peserta pemilu legislatif. Dua belas partai tadi adalah Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, PKS, PDI Perjuangan, dan PKPI, Nasdem. (iing elsa)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2