Bupati Buka Pelatihan SIPKD Berbasis Web

NABIRE – Bupati Isaias Douw, S.Sos membuka dengan resmi pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berbasis web tahun anggaran 2014. Pelatihan diperuntukkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire. Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 6 hari kerja dimulai 24 Februari sampai 1 Maret 2014 mendatang ini menghadirkan nara sumber dari Kementerian Keuangan RI.


Bupati Isaias Douw, pada kesempatan tersebut mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktur Perimbangan Kementrian Republik Indonesia atau yang mewakili telah berkenan hadir. Semoga dengan kehadirannya menjadi motivator bagi segenap aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara lebih akuntabel.
Lanjutnya, upaya dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah,  khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel.
Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan anggaran, berkewajiban untuk transparan dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan.
Dikatakan, salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah dengan menyediakan informasi keuangan secara menyeluruh. Termasuk informasi keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah yang disebut dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD).
Untuk hal tersebut, Kabupaten Nabire menganggap perlu mengadakan pelatihan sistem informasi pengelolaan daerah berbasis web, yang merupakan sarana yang harus dan wajib diikuti oleh seluruh aparatur pengelola keuangan daerah. Agar penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat disusun secara cermat, baik dan benar serta tepat waktu.
“Melalui pelatihan ini, dapat diketahui pengelolaan keuangan yang dapat diaplikasikan secara on-line, mulai dari mekanisme pencairan dana, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan,” tandasnya.
Imbuh bupati, kepada para peserta sekalian dirinya perintahkan untuk  mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Sehingga peserta dapat mengerti dan memahami serta mampu mengaplikasikannya di unit kerja masing-masing sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,  perubahan nomor 59 tahun 2007.
Sementara itu, Ketua Panitia Dra. Endah Purwatiningsing dalam laporannya mengatakan, dasar pelaksanaan pelatihan SIPKD berbasis web ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, Perda Nabire Nomor 4 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Nabire Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014.
Tambah Endah, maksud dari pelatihan SIPKD berbasis web ini untuk memberikan pembekalan kepada aparatur pengelola keuangan dan khususnya kepada PPK dan bendaharawan untuk dapat melakukan proses pencairan dana sampai dengan pertanggung jawaban dan pembuatan laporan keuangan dengan cepat, tepat dan benar secara on line.
Diluar itu, kegiatan pelatihan ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku secara tegas, sehingga Penyusunan Laporan Keuangan TA 2013 dari masing-masing SKPD segera dapat terselesaikan dengan baik dan benar yang kemudian nantinya hasil dari pelatihan ini dapat diimplementasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2013.

Isaias : SKPD Diminta Segera Selesaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos membuka secara resmi kegiatan pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis WEB, Senin (24/2) kemarin dengan ditandai pemukulan tifa.
Kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan diikuti oleh Kepala SKPD, Bendahara dan masing-masing seorang staf dinas, kantor, dan badan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire itu dijadwalkan berlangsung selama 6 (enam) hari.
Dalam sambutanya, Bupati Nabire, Isaias Douw,S.Sos., mengatakan, upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel.
Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan anggaran berkewajiban untuk transparan dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan.
Hal demikian dikemukakan Bupati Nabire, Isaias Douw,S.Sos., dalam acara pembukaan pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis WEB, Senin (25/2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire.
Dikatakannya, salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah menyediakan informasi keuangan secara menyeluruh termasuk informasi keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah yang disebut dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire menganggap perlu mengadakan pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis WEB, yang merupakan sarana yang harus dan wajib diikuti oleh seluruh aparatur pengelola keuangan daerah, agar penata usahaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat disusun secara cermat, baik dan benar serta tepat waktu,” tuturnya.
Ungkapnya, melalui pelatihan itu, dapat diketahui pengelolaan keuangan yang dapat diaplikasikan secara on-line, mulai dari mekanisme pencairan dana, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan.Untuk itu Bupati memerintahkan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan itu sampai dengan selesai, sehingga dapat mengerti dan memahami serta mampu mengaplikasikannya di unit kerja masing-masing sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Perubahan Nomor 59 tahun 2007.
Pinta Bupati, setelah pelatihan itu, laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dimasing-masing SKPD yang belum selesai, dapat diselesaikan secra tepat waktu sehingga tidak berdampak pada pelaksanaan program berikutnya.
Bupati berharap dengan dilaksanakanya pelatihan itu dan dengan menghadirkan nara sumber dari Kementrian Keuangan RI, pengelolaan keuangan daerah kedepan akan semakin transparan, akuntabel, tertib administrasi, tertib fisik dan tertib waktu sehingga pengelolaan keuangan Kabupaten Nabire dapat kelauar dari Opini Tidak Wajar menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Dalam kesempatan itu, Bupati Nabire mengingatkan, bahwa tahun 2014 merupakan tahun demokrasi.Oleh sebab itu, Bupati menghimbau kepada masyarakat yang telah berhak memilih, agar menggunakan hak pilihnya pada PemiluLegislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada bupati dan Wakil Bupati Nabire.
“Karena hak suara saudara-saudara sangat menentukan masa depan daerah, bangsa dan negara dimasa mendatang,” pungkasnya. (wan/iing elsa)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2