33 SKPD Belum Selesaikan Pertanggungjawaban Keuangan

NABIRE - Sebanyak 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum menyelesaikan laporan pertanggungjawan keuangannya. Hal itu terungkap dalam sambutan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, Bambang Hadi Susanto, SE.,MM yang diwakili Kabid Anggaran BPKAD, Slamet, SE., M.Si dalam acara pembukaan pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis WEB, Senin (24/2) kemarin.


Terkait pelatihan, Kepala BPKAD mengatakan pelaksanaan pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis WEB tahun anggran 2014, yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 24 Februari sampai dengan 1 Maret, sebagai pembekalan bagi SKPD dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar mulai dari mekanisme pencairan dana sampai dengan pertanggungjawaban/SPJ dan pembuatan laporan keuangan dari masing-masing SKPD yang pada akhirnya dapat diimplementasikan sampai dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2013 dengan tepat waktu dan benar secara on-line.
Kepala BPKAD mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius agar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 bisa dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Perubahan Nomor 59 tahun 2007.
Ungkapnya, hal ini juga agar Kabupaten Nabire bisa keluar dari opini Tidak Wajar oleh BPK RI terhadap pengelolaan keungan daerah Kabupaten Nabire. Dan untuk bisa terlaksananya semua itu tidak terlepas dari kesungguhan dan kerja keras serta ketekunan dari semua dalam mengelola keuangan daerah pada SKPD masing-masing.

33 SKPD Belum Selesaikan Pertanggung Jawaban

Kepala BPKAD menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 setelah dilaksanakan Interim oleh BPK RI masih terdapat 33 SKPD yang belum menyelesaikan pertanggung jawaban dengan saldo Rp.4.818.717.000.
Sementara SKPD yang telah menyelesaikan laporan keuanganya sebanyak 10 SKPD dan 9 SKPD dalam proses verifikasi.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPKAD menyampaikan terima kasih kepada para Kepala SKPD yang telah menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai Permendagri yang laporan keuangan SPKD diserahkan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dinyatakannya, bahwa dalam penutupan pelatihan, sebagai apresiasi akan diberikan hadiah kepada SKPD (dinas, badan dan kantor) terhadap keseriusannya dalam mengelola keuangan dengan beberapa kriteria, antara lain tepat waktu dalam menyampaian SPJ, tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan keseriuasan dan kehadiran dalam mengikuti pelatihan sampai dengan selesai.
SKPD terbaik dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2013 dibagi dalam 4 kategori, pertama badan diraih oleh badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas), kedua, untuk kategori dinas diraih Dinas Pertanian dan Perkebunan, ketiga, untuk kategori kantor diraih Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu dan keempat, untuk kategori distrik, diraih Distrik Makimi.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPKAD melalui Kabid Anggaran meminta kepada seluruh SKPD yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk segera melaporkan pertanggungjawaban keuanganya itu.

Isaias Douw : Hingga Kini 33 SKPD Belum Selesaikan LP Keuangan

Bupati Isaias Douw, S.Sos mengatakan, berdasarkan laporan kepala BPKAD, hingga saat ini masih terdapat 33 SKPD yang belum menyelesaikan laporan pertanggungnjawaban keuangan dengan nilai saldo sebesar Rp. 4.816.717.000.
Untuk itu, terang bupati disela-sela membuka pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Berbasis Web Tahun Anggaran (TA) 2014, Senin (24/2) kemarin, usai pelatihan ini dirinya harapkan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan di masing-masing SKPD yang belum selesai, dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga tidak berdampak pada pelaksanaan  program kegiatan dan pelaksanaan pembangunan berikutnya.
Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya, atas pelaksanaan pelatihan sistem informasi keuangan berbasis web, yang  telah menghadirkan nara sumber dari kementrian keuangan.
”Kita semua berharap pengelolaan keuangan daerah kedepan akan semakin transparan, akuntabel, tertib administrasi, tertib fisik dan tertib waktu sehingga pengelolaan keuangan kabupaten nabire dapat keluar dari opini tidak wajar menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ajurnya.
Tambahnya, memasuki tahun demokrasi 2014, saya juga menghimbau kepada mereka yang telah berhak memilih, agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Kabupaten Nabire. ”Karena hak suara saudara-saudari sekalian sangat menentukan masa depan daerah, bangsa dan negara dimasa mendatang,” tandas bupati. (iing elsa/wan)
 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2