DEIYAI - Mengingat pentingnya tapal batas wilayah pemerintahan kabuapaten antara kabupaten Deiyai dengan kabupaten tetangga, DPRD Kabupaten Deiyai melalui Ketua Fraksi PKB, Naftali Magai, S.Pd, menegaskan agar pemkab Deiyai perjelas tapal batas wilayah pemerintahan. Diantaranya perbatasan antara Kabupaten Deiyai dengan Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai dengan Deiyai, Kabupaten Dogiyai dengan Deiyai.
“Kami DPRD tegaskan agar eksekutif dapat segera selesaikan tapal batas wilayah pemerintahan kabupaten antara Kabupaten Deiyai dengan kabupaten tetangga lainnya. Karena persoalannya bukan hanya perjelas tapal batas wilayah pemerintahan, tetapi menyangkut kepemilikan tanah warga, lahan yang klaim warga Deiyai yang bermukim diperbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Khususnya warga Distrik Bouwobado, warga Distrik Kapiraya,” kata Naftali Magai melalui rillisnya kepada media ini.
Dikatakan, soal perjelas tapal batas wilayah pemerintah kabupaten, tujuannya melindungi dan mengklaim potensi–potensi alam yang ada di wilayahnya dan memperjelas wilayah pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan persoalan menyangkut kepemilikan tanah, lahan yang klaim warga, menyangkut dengan sejarah tanah kepemilikan warga Deiyai. Kedua hal ini sangat penting untuk diperjelas di dalam kejelasan tapal batas wilayah pemerintahan kabupaten. Karena berbicara tapal batas berarti tidak terlepas dari berbicara soal kepemilikan tanah, lahan yang kalim warga.
“Perjelas tapal batas wilayah pemerintahan kabupaten ini sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah perlu berupaya mengambil langkah–langkah. Salah satu langkah yang bisa diambil, membentuk tim dan lainnya. Melalui tim yang dibentuk dapat melakukan tugasnya untuk memperjelas tapal batas wilayah antara Kabupaten Deiyai dengan kabupaten tetangga lainnya. Khususnya tapal batas di wilayah selatan Deiyai,” tuturnya.
Dia menambahkan, dalam tahun anggaran 2022 ini, Pemda dapat berupaya untuk melakukan upaya–upaya perjelas tapal batas wilayah. Agar semua persoalan yang menyangkut tapal batas dapat terangkum dengan baik. Sehingga selanjutnya tugas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayahnya pun dapat berjalan baik dan lancar. (hbb)