NABIRE – Roda pemerintahan dan pelayanan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terhadap masyarakat, sudah berjalan sejak bulan November 2022. Walaupun masih kekurangan fasilitas dan lainnya, tetapi tidak menghalangi Pemprov Papua Tengah untuk bekerja. Seluruh proses pemerintahan sudah aktif, pemerintah Papua Tengah sudah berjalan.
“Sejak pelantikan kami di tanggal 11 November 2022 itu memang pemeritnah pusat dalam hal ini Presiden RI dan Mendagri mengharapkan agar pemerintahan segera diaktifkan. Dengan terpilihnya kami sebagai penjabat gubernur itu artinya bahwa pemerintahan sudah mulai aktif,” ujar DR. Ribka Haluk, S.Sos., M.M, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/1/23) siang kemarin.
Lanjut Gubernur Ribka, setelah pelantikan Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Papua Tengah, proses selanjutnya pihaknya melakukan break down. Dengan melakukan pengisian jabatan eselon II, eselon III dan juga eselon IV yang sedang dilakukan.
Berbicara soal anggaran, lanjut Gubernur Ribka, saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan RAPBD 2023. Pihaknya berharap di bulan Januari 2023 pembahasan anggaran sudah bisa diselesaikan.
Sementara itu terkait ASN untuk Provinsi Papua Tengah, saat ini sedang dilakukan Pertimbangan Teknnis (Pertek) di BKN. Kata dia, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Kepala BKN untuk mempercepat proses Pertek.
“Sekitar 820an ASN yang akan berstatus sebagai pegawai Pemprov Papua Tengah sudah kami usulkan ke BKN untuk dibuatkan Pertek. Dari proses Pertek, ada sekitar 30 ASN yang masih bermasalah di sistim karena ada salah penginputan NIP dan lain-lain, tapi sudah ada pembenahan. Semoga dalam minggu ini Pertek sudah selesai, setelah itu Mendagri akan tetapkan mereka ini sebagai ASN Pemprov Papua Tengah,” paparnya.
Ditambahkan Gubernur Ribka, secara de jure hingga hari ini prosesnya seperti itu. Tetapi secara de fakto pelayanan sudah berlajan sejak akhir tahun lalu. (ros)
