NABIRE – Saat rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama KPU dan Bawaslu Papua Tengah, Selasa (24/1/23), sempat diserahkan rancangan anggaran dari KPU kepada Pemprov Papua Tengah. Rancangan anggaran diserahkan Pelaksana Tugas Ketua KPU Papua Tengah, Diana Dorthea Simbiak kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., M.M. Anggaran untuk menggelar Pilkada Gubernur Papua Tengah pada tahun 2024 mendatang, nilainya mencapai 275 milyar rupiah lebih.
Seperti dijelaskan Komisioner KPU, Adam Arisoi, di dalam UU nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah pada pasal 10 menyebutkan pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1, bersumber dari APBN dan dapat didukung APBD Provinsi Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, lanjut Adam, berdasarkan ini dan biaya yang dibuat untuk Provinsi Papua Tengah sebesar 282.978.312.113 rupiah. Nilai itu setelah diserahkan kepada Inspektorat KPU RI direviuw turun menjadi 275.035.184.132 rupiah.
“Ada selisih sekitar 7 milyar rupiah yang terpangkas setelah reviu oleh Inspekorat KPU RI. Sehingga total yang nanti akan digunakan untuk Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah itu sebesar 275.035.184.132 rupiah,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, dalam closing statemen pada rapat koordinasi mengatakan, dirinya mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu mempercepat segala sesuatunya.
“Semua yang urgen itu harus direncanakan di tahun ini. Saya mohon dukungan KPU dan Bawaslu karena ini kinerja kita bersama bagaimana Papua Tengah kita menunjukkan Pemilu yang berkualitas dan aman. Kita menepis semua statemen-statemen yang diberikan selama ini bahwa Papua Tengah ini daerah konflik, kita akan buktikan tidak seperti itu,” katanya.
Tegas Penjabat Gubernur Ribka Haluk, kita harus menunjukkan yang terbaik bahwa kita mampu dan kita bisa. Tambahnya, barometernya ada di Provinsi Papua Tengah. Kata dia, pemerintah pusat sangat berkepentingan untuk pembanguann di wilayah Papua itu ada di Papua Tengah. Sehingga hal-hal yang secara teknis bisa dilakukan segera, kita lakukan.
“Contoh seperti tadi soal pembiayaan Pilkada. Informasi untuk Bawaslu bahwa kami punya waktu hanya sampai tanggal 30 Januari 2023 sehingga bisa dorong staf untuk menyiapkan usulan renvana biaya supaya nanti kita lihat,” tuturnya.
Dikatakannya, Papua Tengah sebagai provinsi baru dengan segala keterbatasan, apa yang bisa dilakukan pemerintah siap mendukung apa yang bisa difailitasi.
“Pertama-tama kita benahi sekretariat dulu, ada orang kerja disitu, sehingga komunikasi kita lancar, surat menyurat dan seterusnya dan masyarakat juga ada tempat bertanya,” tuturnya.
Ditambahkan Kepala Kesbang Papua Tengah, Lukas Ayomi, terkait beberapa kendala yang disampaikan baik itu sarana prasanrana maupun pendanaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam posisi memproses anggaran yang ada.
Terkait dukungan pemerintah daerah, kata dia, ada Surat Mendagri tertanggal 30 Desember 2022. Point penting untuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak yaitu fasilitasi penyediaan sarana prasana untuk sekretariat PPK dan PPS.
“Namun sampai saat ini kami belum bisa melangkah untuk itu karena kita di Provinsi Papua Tengah masih berproses untuk anggarannya. Kemudian yang penugasan personilpun kami sudah koordinasi dengan kabupaten karena kita di Papua Tengah belum ada personil,” tambahnya.
Selain itu, kata dia, sosialisasi pun akan didukung secara penuh. Setelah semua panitia adhock terbentuk, pihaknya berasma KPU dan Bawaslu akan menyelenggarakan sosialisasi maupun Bimtek-Bimtek. Sehingga penyelenggara di level kecamatan maupun desa memiliki pemahaman yang menyeluruh. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk partai politik, para tokoh hingga kepada pemilih pemula. (ros)
