Home Papua Barat Papua Barat Belajar e-Planning & e-Budgeting ke Papua

Papua Barat Belajar e-Planning & e-Budgeting ke Papua

suroso  Minggu, 7 Juli 2019 7:40 WIT
Papua Barat Belajar e-Planning & e-Budgeting ke Papua
JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua Barat belajar ke Pemerintah Provinsi Papua mengenai implementasi sistem e-Planning dan e-Budgeting. Langkah ini dilakukan pemerintah Papua Barat sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.Dalam kunjungan kerja ke Papua pada Rabu, (3/7/2019), tim Papua Barat dipimpin langsung Sekda Nataniel Mandacan. Mereka disambut oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua.Kerjasama ini ditandai dengan penadatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Papua Barat dan Papua. Penandatangan itu dilakukan oleh Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua Hery Dosinaen.Kepada Pers, Nataniel Mandacan mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penilaian KPK atas penyelenggaran pemerintahan berbasis elektonik di Papua Barat yang masih rendah."Kami memang baru mau memulai, jadi beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh KPK ke Medan, Jogja and Surabaya untuk belajar mengenai e-Planing dan e-Budgeting. Terakhir kami diarahkan ke Papua karena lokasinya jauh lebih dekat dan juga sudah menerapkan e-Government," katanya.Sejauh ini, diakui Nataniel, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan. Karena itu, ia mengharapkan melalui kerjasama ini Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planing"Harapan kami seperti itu sehingga bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lain-lain dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat menjadi semakin baik sesuai harapan Pemerintah Nasional," tambahnya.Nantaniel pun mengakui pihaknya melalui Dinas Kominfo setempat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankan sistem e-Government. Kalaupun kedepan ada kendala, kata dia, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemerintah Papua."Kalau kekurangan SDM, kami nanti akan menggunakan anak-anak yang baru lulus SMA untuk kemudian dilatih dan kedepan jika ada formasi mereka juga bisa diutamakan, misalnya melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," tutupnya.
suroso  Rabu, 15 Mei 2024 16:13
REKRUITMEN POLITIK DI TANAH PAPUA
Tentu kita semua ketahui bersama bahwa Rekruitmen Politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah. Untuk Papua tentu harus mendasari dengan ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan 4 UU No 21 tahun 2001 jo UU No 2 tahun 2021 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah.
suroso  Kamis, 3 Agustus 2023 0:39
Mafia Tanah Adat di Papua Harus Dilawan
Masyarakat adat telah hidup pada wilayah adatnya masing masing sejak leluhur tanpa saling mengganggu, pada waktu lalu upaya upaya penguasaan kadang berakhir dengan konflik fisik, namun harus diakui juga terjadi juga migrasi dari satu wilayah adat ke wilayah adat lain, karena konflik dalam keluarga atau saat perang hongi.dll.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan