Home Manokwari Terlibat Korupsi 2, 4 Miliyar , Staf MRPB Ditahan

Terlibat Korupsi 2, 4 Miliyar , Staf MRPB Ditahan

suroso  Senin, 5 Mei 2014 11:51 WIT
Terlibat Korupsi 2, 4 Miliyar , Staf MRPB Ditahan
Jayapura  - Staf Majelis Rakyat Papua Barat berinisial DT resmi menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Papua, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Majelis Rakyat Papua Barat tahun 2013 senilai Rp 2,4 Miliyar.  Dalam keterlibatannya, DT menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang Proyek Pembangunan Gedung MRPB. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Papua. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Alexander Sinuraya saat ditemui wartawan menyebutkan, dalam penyidikanya tersangka bersikap kooperatif. ”Dia kooperatif dalam pemanggilan terkait kasus tindakan pidana korupsi pembangunan gedung MRPB, namun tetap kami tahan bersama dengan  Sekretaris MRP Papua Barat, Soleman Sikrit dan kontraktor, Zainal Abidin, yang lebih dulu ditahan,” terangnya, Jum’at (2/5). Soal keterlibatan DT, kata Alexander, tersangka terbukti menunjuk langsung Zainal sebagai kontraktor tunggal yang melaksanakan proyek tersebut. Padahal, peran seorang Ketua Panitia Lelang harus melaksanakan proses tender sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Seharusnya tersangka tidak boleh menunjuk langsung Zainal sebagai kontraktor tungal dalm proyek tersebut. Proses pelelangan tender itu harus melewati beberapa tahapan sebelum keputusan pemenang tender ditetapkan,” tambah Alexander. Terkait kasus ini, Alex menambahkan akan terus memburu tersangka baru dalam proyek yang memakan anggaran hingga Rp 3 milyar ini.”Intinya, ketiga orang tersebut bukan tersangka tersangka terakhir dalam kasus ini. Sebab, ada kemungkinan akan terungkap lagi oknum lainnya yang turut terlibat,” kata Alex.
suroso  Rabu, 15 Mei 2024 16:13
REKRUITMEN POLITIK DI TANAH PAPUA
Tentu kita semua ketahui bersama bahwa Rekruitmen Politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah. Untuk Papua tentu harus mendasari dengan ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan 4 UU No 21 tahun 2001 jo UU No 2 tahun 2021 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah.
suroso  Kamis, 3 Agustus 2023 0:39
Mafia Tanah Adat di Papua Harus Dilawan
Masyarakat adat telah hidup pada wilayah adatnya masing masing sejak leluhur tanpa saling mengganggu, pada waktu lalu upaya upaya penguasaan kadang berakhir dengan konflik fisik, namun harus diakui juga terjadi juga migrasi dari satu wilayah adat ke wilayah adat lain, karena konflik dalam keluarga atau saat perang hongi.dll.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan