Home Nabire DPRD Nabire Minta Disnakertrans “Turun” Awasi Nasib Naker

DPRD Nabire Minta Disnakertrans “Turun” Awasi Nasib Naker

suroso  Rabu, 24 Nopember 2021 1:20 WIT
DPRD Nabire Minta Disnakertrans “Turun” Awasi Nasib Naker

NABIRE – DPRD Kabupaten Nabire melalui Komisi B meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nabire untuk “turun” ke lapangan mengawasi tenaga kerja (naker) di daerah. Karena diduga terjadi pengusaha “main” sendiri di lapangan.

Ditengarai, sebagian perusahaan di daerah ini enggan melapor kepada pemerintah dan tidak menjamin hak buruh lainnya di luar upah/gaji, termasuk perjanjian kerja. 

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B, Musa Malisa saat diskusi dengan Disnakertrans Nabire di Ruang Komisi B Sekretariat DPRD, Bumi Wonorejo, Kamis (18/11).

Musa Malisa mempertanyakan berapa kali setahun turun ke lapangan untuk memantau tenaga kerja yang dipekerjakan pengusaha di daerah ini. Sebab, kadang terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha secara sepihak. Kasihan mereka ini tidak mendapat apa-apa kecuali upah.

Oleh sebab itu, Disnakertrans diminta untuk turun lapangan memantau tenaga kerja, apakah sudah ada kesepakatan/kontrak perjanjian kerja sebelum menerima naker di perusahaan, apakah pengusaha membayar hak pekerja sesuai dengan kontrak yang disepakati sebelumnya.

Anggota Komisi B, Azis Baharuddin mencontoh, ada pengusaha yang sudah menempatkan tenaga dengan upah standar. Makin lama bekerja, upah naker ikut naik bersamaan dengan pengalaman kerja. Bahkan bisa mendapat kepercayaan menjabat posisi tertentu. Tetapi ketika memimpin unit tertentu, tenaga tersebut di PHK oleh perusahaan dengan alasan tertentu, dengan maksud merekrut tenaga baru dengan upah standar. Apakah kejadian seperti ini diketahui oleh Disnaker sebagai instansi pemerintah yang mengawasi perusahaan dan tenaga kerja.

Komisi B juga mencecar pertanyaan kepada Disnakertrans, berapa banyak tenaga yang diserap pengusaha di daerah ini dan apakah setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak antara pengusaha dan tenga kerja yang diserap.

Sekretaris Disnakertrans, Sukirman mengatakan, kendala yang dihadapinya adalah kekurangan dana operasional setiap tahun anggaran. Dana yang dialokasikan untuk Disnakertrans, jauh dari kebutuhan termasuk pengawasan tenaga kerja di daerah ini.

Menanggapi kenyataan yang diungkap Sekretaris Disnakertrans, anggota Komisi B, Hj Kathetrin Maruanaya menilai perlu penambahan dana bagi Disnakertrans agar pengawasan nasib naker di daerah ini lebih optimal.

Menyangkut hak buruk yang dapat diterima ketika PHK, pensiun dan kecelakaan kerja, Nanda J dari Badan Pelayanan Jasa Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Nabire mengatakan, BPJS dapat membayar hak tenaga kerja ketika tenaga kerja yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagaankerja, sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja yang bisa dibayar BPJS. Karena, sudah diatur secara jelas berapa yang harus dibayar BPJS ketika peserta BPJS Ketenagaan Kerja di PHK, pensiun dan kecelakaan kerja.

Komisi B bersama mitranya, Disnakertrans dan BPJS sepakat perlunya sosialisasi kepada pengusaha dan tenaga kerja di daerah ini. (ans)

suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Selasa, 7 Desember 2021 8:1
Pentingnya Data Dalam Proses Pembangunan Daerah
DATA menjadi bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dari adanya data, seseorang dapat mengetahui beberapa informasi yang diinginkan. Seperti halnya dalam proses melaksanakan pembangunan. Pembangunan akan berjalan baik apabila didasari dengan ketersediaan data yang benar dan up-to-date. Data sendiri memiliki artian yakni sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian kesumber-sumber tertentu.

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Suara dari Kedalaman Jiwa
suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Makna Dogiyai Bahagia Bagi Guru
suroso  Minggu, 19 September 2021 22:52
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan