Home Papua Barat PTUN Jayapura Diminta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit Terhadap Bupati Sorong

PTUN Jayapura Diminta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit Terhadap Bupati Sorong

suroso  Kamis, 9 Desember 2021 17:52 WIT
PTUN Jayapura Diminta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit Terhadap Bupati Sorong

SORONG – Koalisi Masyarakat Adat Suku Moi, Organisasi Masyarakat Sipil, Mahasiswa dan Pemuda di Sorong meminta agar PTUN Jayapura untuk menolak gugatan perusahaan demi perlindungan hak masyarakat adat Moi dan lingkungannya.

Fecky Mobalen, juru bicara koalisi, mengatakan, hari ini (07/12/20210) PTUN Jayapura akan memutuskan Perkara Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR

dan Perkara Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR. terkait gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sorong Agro Sawit Indo dan PT. Papua Lestari Abadi, melawan Bupati Sorong dalam kebijakannya pencabutan izin-izin usaha dua perusahaan itu.

“PTUN harus menolak gugatan itu, ini konyol,” tutur Mobalen, Selasa (07/12/2021).

Dia menegaskan, berdasarkan fakta-fakta di pengadilan dan di lapangan dari kajian Koalisi masyarakat adat Moi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan pemuda. Telah menunjukkan bahwa dua perusahaan itu diduga melakukan pelanggaran atas kewajibanny, termasuk belum adanya restu atau persetujuan dari masyarakat adat Moi untuk mengalihkan haknya atas tanah dan hutan adat.

Sebab dalam Sidang Adat di Keik Malamoi, yang diselenggarakan LMA Malamoi, masyarakat adat Moi telah menyatakan menolak dua perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Sehingga PTUN Jayapura harus menghormati keputusan sidang adat yang mendukung kebijakan Bupati Sorong untuk mencabut izin-izin usaha perusahaan.

“Kami minta PTUN Jayapura memutuskan untuk menolak gugatan perusahaan tersebut. putusan ini sebagai bentuk pemenuhan perlindungan hak masyarakat adat Moi dan lingkungan di Tanah Papua,” tegasnya.

Katanya, Koalisi sedang melakukan aksi demonstrasi di halaman DPRD Kabupaten Sorong. sejak Senin pagi (06/12). Aksi tersebut dilakukan oleh puluhan aktifis dan masyarakat adat Moi. Aksi juga berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Sorong dan menginap di sana.

Aksi tersebut masihberlanut hingga siang tadi. Peserta aksi menyampaikan orasi dan yel-yel, yang disampaikan bergantian dan meminta pemerintah dan PTUN Jayapura untuk membuat putusan yang adil bagi masyarakat adat Papua.

“Koalisi berkomitmen akan melakukan aksi-aksi demonstrasi hingga ada putusan yang adil dan berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan hidup,” pungkas Mobalen. (tian)

suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Senin, 3 Januari 2022 1:11
Catatan akhir 2021 : Semoga Nabire Berbenah Diri di Tahun 2022 Nanti
Kabupaten Nabire, Papua, sudah berumur 25 Tahun, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2121 kemarin. Namun sebelumnya Kabupaten ini berdiri sejak Tahun 1966 silam dengan nama Kabupaten Paniai hingga dimekarkan pada 25 Tahun silam dengan nama Nabire.

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan