Home Artikel Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Antara Penghargaan Atau Kewajiban

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Antara Penghargaan Atau Kewajiban

suroso  Rabu, 22 Desember 2021 18:54 WIT
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Antara Penghargaan Atau Kewajiban

*) Oleh : Handoko


Reformasi Birokrasi di Indonesia mencuat terutama semenjak bergulirnya reformasi politik setelah tumbangnya Orde Baru. Kultur birokrasi yang seharusnya menekankan pada pelayanan publik masyarakat ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi di Indonesia. Sejak tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  Peraturan tersebut antara lain UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 14 tahun 2008 tentang   Keterbukaan Informasi Publik, UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Begitupun beberapa lembaga negara telah dibentuk sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam perkembangannya penataan kelembagaan birokrasi terkadang berjalan ditempat, bahkan dalam beberapa kasus seringkali mundur. Dibandingkan dengan agenda reformasi lainnya, upaya melakukan penataan kelembagaan birokrasi pemerintah sejauh ini belum memperoleh perhatian optimal. Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Percepatan itu ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design tersebut menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai tindak lanjut atas adanya Reformasi Birokrasi adalah pencanangan Zona Integritas berdasarkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Hal tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau biasa disebut Stranas PK yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan unit kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataaan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataaan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan public.

Untuk mendapatkan predikat WBK atau WBBM, unit kerja harus melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan pembangunan zona integritas diawali dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahap selanjutnya adalah proses pembangunan Zona Integritas. Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari enam komponen yang harus dibangun yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Komponen Hasil merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari dua komponen yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Setiap komponen dalam komponen pengungkit terdiri dari beberapa indikator yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi pemenuhan indikator tersebut. Untuk komponen hasil diukur berdasarkan nilai persepsi korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan yang diperoleh dari survei eksternal pengguna layanan. Sehingga tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Komponen pengungkit mempunyai bobot nilai 60%, sedangkan komponen hasil mempunyai bobot nilai 40%. Untuk ditetapkan menjadi unit kerja berpredikat menuju WBK nilai total dari komponen pengungkit dan komponen hasil adalah minimal 75. Sedangkan untuk WBBM, unit kerja harus sudah berpredikat WBK dan nilai total dari komponen pengungkit dan komponen hasil adalah minimal 75.

Tahap penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Penilai Internal (TPI) kementerian terkait sampai dengan Tim Penilai Nasional (TPN) di Kemenpan RB. Unit kerja yang dapat diusulkan kepada TPN adalah unit kerja yang telah lulus penilaian dari TPI. Unit kerja yang diusulkan oleh TPI untuk mendapat WBK/WBBM akan direviu dan dinilai oleh TPN meliputi dua aspek yaitu aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi/pengungkit dan reviu hasil sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik.

Setelah melakukan reviu dan penilaian, TPN melakukan panel dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentukan unit kerja yang akan mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM.

Tahapan yang panjang serta banyaknya dokumen administrasi yang harus dilengkapi menjadikan predikat WBK/WBBM itu menjadi sesuatu yang prestise. Ibarat perlombaan, setiap unit kerja berusaha dengan sebaiknya dengan berbagai upaya untuk mendapatkan predikat tersebut. Pada tahun 2021, unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK sebanyak 486 unit kerja dan yang ditetapkan menjadi WBBM sebanyak 72 unit kerja. Sehingga secara total dari tahun 2016 sampai dengan 2021 unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK sebanyak 1.922 unit kerja dan WBBM sebanyak 201 unit kerja. 

Semakin banyaknya unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dan dapat memotivasi unit kerja lain untuk berusaha mendapatkan predikat WBK/WBBM. Tentu saja, pemberian penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja diharapkan bukan hanya sebatas kompetisi atau seremonial saja, tetapi unit kerja yang telah ditetapkan menjadi WBK atau WBBM harus benar-benar dapat terus secara konsisten meningkatkan integritas dan pelayanan publik serta  berperan sebagai role model dalam hal integritas kinerja maupun pelayanan bagi unit kerja lainnya. 

Disamping itu, predikat WBK/WBM sebaiknya dipandang hanya sebagai sarana atau alat untuk mengukur bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam unit kerja. Kedepannya tentu kita berharap bahwa WBK/WBM bukan lagi sebagai ajang perlombaan tapi merupakan suatu kewajiban yang memang harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintah. Bukankah setiap instansi pemerintah harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga predikat WBK/WBBM tidak lagi dipandang sebagai hal yang membanggakan tapi sebagai suatu standar minimal yang harus dimiliki init kerja. 

“Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Seluruhnya harus termanifestasi ke dalam budaya kerja organisasi dan layanan publik yang prima”.-Wapres Ma’ruf Amin dalam kegiatan penganugrahan ZI WBK/WBBM tanggal 20 Desember 2021. (Penulis adalah Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Nabire)


suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Populer

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53
DPRD Dogiyai Tunda Undang Eksekutif
suroso  Selasa, 5 April 2022 19:9
Plt. Sekda Pimpin Apel Pagi Di Satpol PP
suroso  Jumat, 1 April 2022 0:6
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan