Home Nabire Guru Kontrak dan Honor Harus Masuk Program BPJS Ketenagakerjaan

Guru Kontrak dan Honor Harus Masuk Program BPJS Ketenagakerjaan

suroso  Kamis, 13 Januari 2022 10:46 WIT
Guru Kontrak dan Honor Harus Masuk Program BPJS Ketenagakerjaan

NABIRE - Pemberian jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi para pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil (bukan PNS, red) di lingkungan pendidikan telah jelas diatur dengan Undang-Undang, Intruksi Presiden dan juga Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dimana dalam Undang–Undang nomor : 40 tahun 2004 tentang sistim jaminan sosial ketenagakerjaan, masih lagi dengan Undang-Undang nomor : 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Dan ditambah lagi dengan Undang-Undang nomor : 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta Sntruksi Presiden nomor : 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan dasar tiga Undang-Undang dan Intruksi Presiden itu maka lahirlah surat edaran (SE) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor : 8 tahun 2021.

Dalam SE Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan Pendidikan formal dan nonformal.

Pada isi SE itu menteri menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan nonformal perlu adanya.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang tertuan dalam isi SE yang telah diedarkan.

Pada poin pertama SE Kemendikbudristek dikatakan, penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan dan pimpinan perguruan tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara pada poin kedua SE Kemendikbudristek juga dijelaskan, penyelenggaraan pendidikan dengan kewenangan wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak.

Sementara itu Kasubag Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Nabire, Engel Rogi, S.Pd., M.Si juga menambahkan, guru PNS telah ada tunjangan, maka wajarlah para guru kontrak dan honor menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif.

Sehingga ketika para guru kontrak dan guru honor diberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kerja melalui kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nabire, pastilah para tenaga pendidik ini akan merasa diperhatikan dan dilindungi oleh negara. (des)


suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Senin, 3 Januari 2022 1:11
Catatan akhir 2021 : Semoga Nabire Berbenah Diri di Tahun 2022 Nanti
Kabupaten Nabire, Papua, sudah berumur 25 Tahun, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2121 kemarin. Namun sebelumnya Kabupaten ini berdiri sejak Tahun 1966 silam dengan nama Kabupaten Paniai hingga dimekarkan pada 25 Tahun silam dengan nama Nabire.

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan