Home SEREMONIAL Laporan PBB: Rehabilitasi Wajib bagi Konsumen Narkoba di Asia Timur dan Tenggara Masih Berlangsung

Laporan PBB: Rehabilitasi Wajib bagi Konsumen Narkoba di Asia Timur dan Tenggara Masih Berlangsung

suroso  Kamis, 13 Januari 2022 19:20 WIT
Laporan PBB: Rehabilitasi Wajib bagi Konsumen Narkoba di Asia Timur dan Tenggara Masih Berlangsung

Bangkok, 12/1/2022 – Laporan terbaru UNODC dan UNAIDS mengungkapkan, proses untuk mengakhiri perawatan atau rehabilitasi wajib bahkan memaksa (compulsory drug rehab) bagi konsumen narkoba di Asia Timur dan Tenggara telah terhenti. Transisi ke layanan perawatan sukarela berdasarkan bukti ilmiah dan hak asasi manusia pun dilaporkan melambat.

Banyak negara di Asia Timur dan Tenggara mengoperasikan fasilitas “perawatan” wajib bagi konsumen narkoba. Fasilitas ini merupakan bentuk kurungan. Mereka yang dituduh atau diketahui mengonsumsi narkoba diwajibkan masuk untuk detoksifikasi dan “perawatan” tanpa proses yang memadai.

Dikelola di bawah hukum pidana atau atau kebijakan represif pemerintah, panti-panti ini dioperasikan oleh militer, polisi, kementerian kesehatan atau urusan sosial atau badan pengendalian narkoba nasional. Kondisi-kondisi yang dilaporkan melibatkan kerja paksa, malnutrisi, dan penolakan atau pembatasan akses ke perawatan kesehatan.

Laporan bertajuk “Perawatan dan Rehabilitasi Wajib di Asia Timur dan Tenggara” ini menyoroti, jumlah fasilitas rehab narkoba wajib dan orang yang ditahan atas nama perawatan narkoba telah meningkat di sebagian besar negara sejak 2012.

Pada akhir 2018, ada lebih dari 886 fasilitas rehab wajib yang beroperasi di tujuh negara, dan sekitar setengah juta orang ditahan setiap tahun di fasilitas ini antara 2012 dan 2018.

Laporan tersebut merujuk dua Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2012 dan Juni 2020 yang menyerukan penutupan permanen fasilitas rehabilitasi wajib bagi konsumen narkoba.

“Jalan kita jelas masih panjang untuk memastikan bahwa perawatan dan penahanan konsumen narkoba wajib di kawasan ini akhirnya secara permanen berakhir,” terang Jeremy Douglas, Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik. “Ketergantungan obat itu kompleks, dan perawatannya perlu dibangun di atas dasar bukti. Terlebih, pada dasarnya hak asasi manusia konsumen narkoba perlu dilindungi.”

Konsensus internasional mendukung peralihan pendekatan perawatan wajib dengan layanan sukarela termasuk intervensi psikososial, layanan pengurangan dampak buruk yang mencakup program alat suntik steril dan terapi substitusi opioid serta layanan dukungan sosial.

Bagian penting dari laporan ini dikembangkan oleh Kelompok Penasihat Ahli Asia-Pasifik tentang Fasilitas Wajib untuk Orang yang Menggunakan Narkoba. Kelompok ini terdiri dari para ahli dari seluruh kawasan.

Bagian ini menggarisbawahi contoh yang menjanjikan dari perawatan ketergantungan narkoba dan praktik lain yang berbasis bukti yang mendukung peralihan tersebut di Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Ini termasuk: Sebuah program di Indonesia yang mengintegrasikan layanan pengurangan dampak buruk yang difasilitasi rekan sebaya, dukungan kesehatan mental dan hubungan dengan perawatan kesehatan primer untuk orang-orang yang konsumsi sabu;

Studi kasus kemitraan antara penegak hukum, lembaga pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat untuk menyediakan akses ke metadon dosis fleksibel di Cina;

Model pengobatan ketergantungan obat berbasis masyarakat secara sukarela di PDR Laos;

Sebuah program untuk mengalihkan orang-orang yang didakwa dengan pelanggaran konsumsi narkoba ke konseling psikososial rawat jalan alih-alih penahanan, mengurangi kepadatan penjara dan biaya tinggi yang terkait dengan penahanan di Thailand; dan

Program percontohan di Vietnam untuk memungkinkan pengambilan metadon, menghilangkan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang terkait dengan kunjungan langsung ke klinik, terutama dalam konteks pandemi covid-19.

“Pelaksanaan perawatan konsumsi narkoba bermasalah secara sukarela berbasis masyarakat dan layanan kesehatan pelengkapnya, pengurangan dampak buruk dan layanan dukungan sosial berjalan lambat dan tetap tidak tersedia secara memadai,” kata Taoufik Bakkali, Direktur Regional UNAIDS untuk Asia dan Pasifik.

“Kami berharap bukti yang tercantum dalam laporan ini akan mereformasi kebijakan dan praktik-praktik yang berbahaya. Menghapus hambatan struktural ini sangat penting untuk memperluas layanan kesehatan dan sosial berbasis hak asasi manusia dan bukti ilmiah serta mengakhiri AIDS pada tahun 2030,” tandas Bakkali. [Media & Data RC] 

suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Senin, 3 Januari 2022 1:11
Catatan akhir 2021 : Semoga Nabire Berbenah Diri di Tahun 2022 Nanti
Kabupaten Nabire, Papua, sudah berumur 25 Tahun, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2121 kemarin. Namun sebelumnya Kabupaten ini berdiri sejak Tahun 1966 silam dengan nama Kabupaten Paniai hingga dimekarkan pada 25 Tahun silam dengan nama Nabire.

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan