DEIYAI - Mahasiswa asal Kabupaten Deiyai di kota study Makassar, diusir pemilik kontrakan akibat para mahasiswa tidak membayar biaya pemondokan. karena Pemkab Deiyai belum mengirim uang bayar kontrakan.
“Kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui dinas terkait segera menyelesaikan pemondakan di Makassar. Hal ini penting mengingat banyak mahasiswa menghadapi ancaman diusir pemilik kontrakannya akibat masa sewa sudah habis, maka eksekutif seriusi menanggapi kondisi itu,” kata Ketua Fraksi PKD DPRD Deiyai, Naftali Magai, S.Pd dalam pemandangan umum fraksi PKB DPRD Deiyai saat berlangsung Rapat Paripurna DPRD Deiyai, Jumat (14/1/22).
Pemerintah Kabupaten Deiyai juga diminta segera menyelesaikan pembayaran beasiswa dan dana pemondokan bagi mahasiswa asal Deiyai di seluruh Indonesia. Permintaan disampaikan setelah anggota Fraksi PKB DPRD Deiyai menerima laporan mahasiwa asal Deiyai seluruh Indonesia yang menyebutkan, para mahasiswa yang tengah kuliah di sejumlah kota di Indonesia belum pernah menerima hak-hak mereka senjak 2020 hingga 2021.
Selain itu, Fraksi PKB DPRD Deiyai juga menolak pengalihfungsian kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Deiyai menjadi kantor Kepolisian Resor (Polres) Deiyai. Penolakan itu sejalan dengan aspirasi para tokoh baik tokoh masyarakat, agama, pemuda hingga mahasiswa.
Pemkab Deiyai juga diminta memberikan ruang berekspresi terutama terkait larangan kepada warga masyarakat membawa parang, anak panah dan noken bermotif Bintang Kejora, simbol kultural masyarakat Papua.
“Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Deiyai menyiapkan tempat pembuangan sementara sampah dan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Deiyai. Pemerintah juga perlu segera membangun pasar yang layak bagi mama-mama di Waghetei dan segera memindahkan para pedangan asongan yang menjual sayuran dan ikan di tempat-tempat umum yang dilarang,” tegas Naftali Magai.
Selain itu, lanjut, Ketua Fraksi PKB DPRD Deiyai, segera membangun infrastruktur baik jalan maupun jembatan dari Waghete, ibu kota Kabupaten Deiyai menuju dua distrik di balik gunung, yaitu Distrik Bouwobado dan Kapiraya sejauh 50 kilometer. Akses menuju dua distrik itu segera dibangun agar memudahkan akses warga masyarakat memasarkan berbagai produk komoditi dan hasil pertanian mereka.
Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui dinas atau instansi terkait diminta segera melebarkan jalan dengan membangun aspal di tengah dan pinggiran Waghete. Ruas jalan ini perlu diprioritaskan pembangunannya mengingat selama sepuluh tahun terakhir, banyak terjadi kecelakaan yang memakan nyawa warga masyarakat.
“Kami juga meminta Eksekutif segera menyelesaikan persolan tapal batas antara Kabupaten Deiyai dengan Mimika, Dogiyai, dan Paniai. Persoalan tapal batas tanah antara warga dalam kota harus segera diselesaikan. Masyarakat Distrik Bouwobado berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Deiyai menyelesaikan tapal batas tanah milik mereka dengan masyarakat mapun Pemerintah Kabupaten Mimika. Bila tidak diselesaikan, tanah warga Deiyai akan diklaim sebagai tanah milik masyarakat atau Pemkab Mimika,” katanya.
Dalam rapat itu, Fraksi PKB DPRD Deiyai, meminta bupati agar dalam setiap kunjungannya perlu mengajak para wakil rakyat dari daerah pemilihannya agar dapat aspirasi warga dapat diserap bersama dan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan mitranya dalam sidang-sidang resmi.
Fraksi PKB DPRD Deiyai juga meminta penjelasan Pemkab Deiyai melalui Biro Tata Pemerintahan Deiyai sejauhmana proses perjuangan pemekaran sejumlah distrik maupun kampung baru yang sudah disahkan.
Rapat Paripurna DPRD Deiyai dihadiri juga pimpinan dan aggota DPRD Deiyai, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-polri, para tokoh, dan undangan serta masyarakat. (hbb/ist)
