Home Dogiyai Kondisi Kritis, DPRD Dogiyai Tetapkan APBD Tahun 2022

Kondisi Kritis, DPRD Dogiyai Tetapkan APBD Tahun 2022

suroso  Senin, 31 Januari 2022 11:49 WIT
Kondisi Kritis, DPRD Dogiyai Tetapkan APBD Tahun 2022


NABIRE – Dalam kondisi kritis dan terancam finalti dari pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 pada Jumat (28/1) malam di Aula Gereja Maranatha, Malompo, Nabire. DPRD Dogiyai menetapkan APBD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 sebebar Rp 919 Miliar, besarannya APBD tahun ini menurun dibanding tahun lalu,

Besaran APBD Dogiyai ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun anggaran 2022. Ketua DPRD Dogiyai, Elias Anouw sebelum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 dengan mengetok palu sidang tanda pengesahan Perda APBD tahun anggaran 2022 mengatakan, atas nama rakyat Dogiyai, sebagai wakil yang dipercayakan oleh rakyat Dogiyai, DPRD  menertapkan APBD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022.

Usai menutup Sidang Paripurna, Ketua DPRD Dogiyai, Elias Anouw kepada wartawan mengatakan dewan mempercepat pelaksanaan sidang paripurna untuk membahas dan menetapkan APBD tahun anggaran 2022, sebelum jatuh tempo (batas akhir) penyerahan kodifikasi di Kementerian Keuangan, 31 Januari 2022. Karena, apabila terlambat memasukkan kodifikasi di Kemeterian Keuangan, konsekuensinya pengurangan dana DAU ke daerah.

Oleh sebab itu, kata Elias, dewan mengambil sikap mempercepat melaksanakan sidang paripurna sebelum batas akhir, 31 Januari.  Menurut Ketua Dewan, pembahasan materi APBD ini molor hingga waktu-waktu kritis akibat terlambatnya eksekutif penyampaian materi oleh ke dewan. Eksekutif tidak mengikuti jadwal masuknya kodefikasi ke pemerintah pusat sehingga mengalami keterlambatan sidang penetapan APBD Kabupaten Dogiyai.

Ketika ditanya, kemungkinan alibi pemerintah menyampaikan materi APBD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 berdasar Perkada (Peraturan Kepala Daerah), Elias Anouw mengungkapkan, Bupati Dogiyai pernah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 dan evaluasi LKPJ dengan menggunakan Perkada. Sementara dalam Undang Undang tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur bahwa perencanaan dan penetapan program dan anggaran harus dengan kepala daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menyinggung ketidakhadiran Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa saat Sidang APBD, Ketua DPRD Elias Anou mengatakan sebenarnya pembahasan nota keuangan dan pengesahan APBD harus dihadiri oleh kepala daerah, sesuai dengan paraturan perundangan Nomor 12 tahun 2018 pasal 34 ayat 4 tetang Tata Tertib Dewan. Di dalam aturan tersebut, kata Anou, pembahasan nota keuangan dan penetapan APBD dihadiri oleh Kepala Daerah.

Sekalipun sidang paripurna ini tidak dihadiri kepala daerah, dewan tetap melaksanakan sidang untuk menyelamatkan daerah agar tidak kena finalty dari pemerintah pusat.

Saat itu, Ketua DPRD Dogiyai mengungkap dua kali sidang paripurna DPRD untuk pembahasan nota keuangan dan pentapannya APBD, Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa tidak menghadiri sidang APBD. Saat sidang APBD tahun anggaran 2021, Bupati Yakubus Dumupa tidak hadir dan memandatkan kepada Wakil Bupati, Oskar Makai, tetapi setelah disahkan Bupati tidak kerjasama dengan Wakil Bupati. Sedangkan sidang APBD tahun anggaran 2022, Bupati Dumupa kembali tidak hadir untuk kali kedua dan memandatkan kepada Sekda Dogiyai, Drs Petrus Agapa. Suratnya masuk sebelum pembukaan sidang.

Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai ketika ditemui wartawan secara terpisah mengatakan, tidak ada memo penunjukkan dari Bupati. Wakil Bupati Oskar Makay menghadiri sidang untuk memenuhi undangan dari DPRD.

Sementara itu, Sekda Dogiyai, Petrus Agapa saat dikonfirmasi terpisah mengaku mendapat memo untuk mewakil Bupati Dogiyai. Karena, Bupati sedang mengikuti pertemuan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri bersama Bupati se wilayah Meepago di Nabire pada yang sama dengan sidang paripurna DPRD hari ini (Jumat pekan lalu –red). (ans) 

suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Populer

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53
DPRD Dogiyai Tunda Undang Eksekutif
suroso  Selasa, 5 April 2022 19:9
Plt. Sekda Pimpin Apel Pagi Di Satpol PP
suroso  Jumat, 1 April 2022 0:6
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan