Home Opini Menuju sdm Pemilu Yang Tangguh

Menuju sdm Pemilu Yang Tangguh

suroso  Jumat, 18 Maret 2022 7:52 WIT
Menuju sdm Pemilu Yang Tangguh

*) Oleh : Akbar Muram Dani, S.IP.*


TAHAPAN Pemilu 2024 tak terasa tinggal menghitung hari. Segala tantangan dan potensi hambatan terbuka untuk diidentifikasi hingga melahirkan solusi. Salah satu yang paling krusial berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya di tahun 2019 adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM). Banyaknya korban jiwa pada saat itu ditambah tingginya angka pelanggaran dan kesalahan manusia (human error) patutnya menjadi pelajaran berharga yang melahirkan solusi terbaik agar kejadian ini tidak berulang. Saat itu Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, tercatat berjumlah 474 orang, dan ribuan petugas KPPS lainnya jatuh sakit.

Pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019 lalu mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para penyelenggara kedepannya. Disaat ini masalah bertambah dengan kondisi pandemi. Kerasnya tantangan kedepan mewajibkan rekrutmen penyelenggara pemilu lebih ketat dengan indikator-indikator yang sesuai dengan sumber masalah. 

Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang tangguh. Hal ini harus diterapkan pada saat proses rekruitmen kedepannya. Pihak perekrut harus berkomitmen, karena dari mereka jualah bibit keberhasilan pemilu disemai sebagaimana pemilu sangat bergantung pada SDM kepemiluannya.

Pertama, perihal sehat jasmani dan rohani. Bukan hanya sekadar kompetensi atas pengetahuan kepemiluan dan teknologi, namun juga kondisi jasmani yang prima dibutuhkan. Beban kerja kedepan tidak begitu banyak berubah dengan yang lalu. Persyaratan ini notabene sudah ada dalam setiap rekruitmen namun terkesan sekadar administratif. 

Masalahnya adalah selama ini yang terjadi adalah membuktikan seseorang sehat hanya melalui secarik kertas Surat Keterangan tanpa memeriksa lebih jauh kondisi kesehatannya. Syarat sehat jasmani dan rohani patutnya dilakukan check up mendalam agar dapat dipastikan seorang penyelenggara pemilu benar-benar prima kondisinya dengan tidak memiliki penyakit yang dapat mengganggu kinerjanya.

Padatnya tahapan dan panjangnya waktu pelaksanaan tentu akan menguras energi yang besar bagi penyelenggara pemilu. Kita tidak menginginkan catatan buruk angka kematian akibat kelelahan kerja saat Pemilu 2019 lalu kembali terulang. Sehingga perhatian panitia seleksi dalam merekrut penyelenggara yang sehat mesti menjadi prioritas kedepannya.

Kedua, rekam jejak. Harus dilakukan tracking terhadap seseorang yang akan menjadi penyelenggara. Bisa jadi terdapat rekam jejak yang buruk ataupun ternyata SDM yang direkrut memiliki konflik kepentingan dengan peserta pemilu. Selain itu banyak kemungkinan jika partai politik, organ tertentu menyisip orang dan menjadikannya struktur pemenangan. Bukan rahasia lagi bahwa kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif dimulai dari SDM Pemilu yang memang dibentuk by design. Kecurangan seperti ini sangat sulit dibuktikan karena memang kerja terorganisir. Olehnya itu dalam tahap preventif berupa perekrutan wajib diperketat.

Rekam jejak juga setidaknya menjadi filter akan integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Godaan dalam hal integritas sebagai penyelenggara sangatlah kuat. Mulai dari penyelenggara tingkat atas hingga penyelenggara adhock paling bawah memiliki godaan masing-masing. Apalagi pada tahapan Pemilu yang melibatkan ratusan calon yang bisa saja salah satu dari Caleg adalah kerabat atau kolega dari penyelenggara itu sendiri.

Ketiga, komitmen terhadap profesionalitas. Komitmen ini bermaksud untuk menuntaskan tahapan penyelenggaraan Pemilu hingga benar-benar selesai. Tidak sedikit cacatan penyelenggaraan pemilu yang lalu banyaknya penyelenggara adhock baik PPK maupun PPS yang mengundurkan diri saat tahapan tengah berjalan. Alasan yang diajukan umumnya yakni pada saat yang sama para penyelenggara adhock ini diterima bekerja di tempat lain sehingga mengharuskan mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penyelenggara adhock.

Ruang ini terbuka terjadi berulang, mengingat PKPU yang mengatur persyaratan usia bagi penyelenggara adhock adalah minimal 18 tahun. Patut dipertimbangkan bahwa batasan usia minimal 18 tahun menjadi 20 atau 22 tahun usia minimal. Usia 18 tahun merupakan usia produktif bagi generasi muda kekinian yang akan mencari kerja atau melanjutkan studi setelah tamat SMA sederajat.

Keempat, penguasaan teknologi. Adanya unsur teknologi yang berperan dalam proses kepemiluan membutuhkan SDM yang siap dengan itu. Poin pentingnya adalah bagaimana SDM kepemiluan tidak gagap teknologi (gaptek) sehingga menghambat kerja-kerja tahapan yang membutuhkan aksesibilitas melalui teknologi. Dalam permasalahan yang sering terjadi, penyelenggara yang gagap teknologi akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti efisiensi jam kerja tim, kecepatan dan ketepatan pengelolaan data via internet. Yang paling berbahaya adalah jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan penyelenggara yang gaptek untuk merubah hasil pemilu di suatu lokasi.

Keempat hal diatas kerap terlupakan dalam proses rekruitmen sehingga terus memunculkan masalah yang berulang. Sebagai rekomendasi, KPU dan Bawaslu menggodok aturan perekrutan yang benar-benar berbasis masalah diatas. Variable utama dari sukses tidaknya pemilu adalah SDMnya itu sendiri. 

Semoga kedepannya lahir penyelenggara pemilu yang tangguh. Semua harus dimulai dari perubahan proses rekrutmen. Seperti pendapat Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, strutur, atau manajer- manajer baru. Perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berfikir dan berperilaku.*

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo

suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Populer

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53
DPRD Dogiyai Tunda Undang Eksekutif
suroso  Selasa, 5 April 2022 19:9
Plt. Sekda Pimpin Apel Pagi Di Satpol PP
suroso  Jumat, 1 April 2022 0:6
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan