Home Papua Tengah Masyarakat Intan Jaya Tolak Blok Wabu di Depan Komisi VII DPR RI

Masyarakat Intan Jaya Tolak Blok Wabu di Depan Komisi VII DPR RI

suroso  Selasa, 29 Maret 2022 8:12 WIT
Masyarakat Intan Jaya Tolak Blok Wabu di Depan Komisi VII DPR RI

JAKARTA - Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua, telah mengikuti dan menarik kesimpulan mengenai dinamika kekerasan di Intan Jaya. Dimana dalam tiga tahun terakhir konflik bersenjata antara Militer Indonesia (TNI/Polri) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) semakin meningkat yang mengakibatkan puluhan warga tewas dan ribuan warga sipil mengungsi ke tempat-tempat yang aman. 

Kekerasan dan konflik bersenjata tersebut, berhubungan erat dengan rencana pemerintah melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas di Blok Wabu melaui Perusahan Pertambangan Milik Pemerintah (Industri Pertambangan Indonesia/MIND ID). Dimana rencana penambangan emas itu ditolak oleh masyarakat adat setempat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). 

Merespon penolakan itu dengan pengerahan militer dalam jumlah yang banyak terutama militer non organik yang tidak memahami budaya setempat sehingga telah melakukan aksi brutal dan melakukan aksi penembakan terhadap warga sipil. Kekerasan yang meningkat ini mengakibatkan kehilangan hak-hak dasar masyrakat adat terutama hak atas hidup, hak atas bebas dari segala bentuk kekerasan, hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. 

Rilis yang dierima dari Ketua Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua, Bartolomeus Mirip, menyebutkan, untuk menyatakan sikap masyarakat adat Intan Jaya, Senin (28/3/22) Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua, kepala suku, LMA Intan Jaya, tokoh adat, mahasiswa asal Intan Jaya, mengadakan audiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. Tujuannya, menyampaikan aspirasi menolak penambangan Blok Wabu oleh PT. MIND ID dan PT. ANTAM. 

Sementara itu, Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai, dalam rilisnya menuliskan, pengerahan pasukan militer yang terjadi sejak tanggal 16 Desember 2019 di Hitadipa, Ugimba dan beberapa kampung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda baik TNI, Polri, masyarakat, TPN-PB OPM, termasuk orang hilang dan anak-anak kecil juga turut menjadi korban meninggal dunia.

Dugaan masyarakat kekerasan terhadap masyarakat terjadi dalam rangka mengejar TPN/OPM tetapi juga diduga terkait dengan blok wabu.

“Tokoh masyarakat Intan Jaya telah mendatangi kami di Poksus DPR Papua, pada hari Rabu 27 Oktober 2021 untuk itu kami telah berkoordinasi dengan anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusy dan Pimpinan DPRP agar Komisi I dapat menerima perwakilan masyarakat Intan Jaya,” tuturnya.

Berdasar koordinasi itu, pada Jumat (29/10/21) di Ruang Pertemuan Komisi I DPR Papua, telah dilakukan pertemuan 30 mahasiwa dan masyarakat Intan Jaya dengan DPR Papua yang dipimpin oleh anggota Komisi I DPR Papua, Laurens Kadepa.

Senin (28/3/22), Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai, mendampingi Tim Advokasi Hak Masyarakat Intan Jaya bersama Kepala Suku Intan Jaya, Manfred Zondegau, Ketua LMA Intan Jaya, Thobias Kobogau, Tokoh Masyarakat Intan Jaya, Moses Belau, Ketua Tivamaipa, Bartol Mirip dan perwakilan mahasiswa Intan Jaya serta pengurus Somatua beraudiensi dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan.

Masyarakat melalui Tivamaipa dan kepala suku, telah menyampaikan tuntutannya. Antara lain, pertama, pemerintah pusat perlu menarik seluruh anggota keamanan TNI/POLRI yang diturunkan secara non organik di Intan Jaya. Kedua, pemerintah segera melakukan moratorium perijinan Blok Wabu. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Intan Jaya dengan mengupayakan pelayanan sosial yang baik.

Untuk itu Poksus DPR Papua menyarankan, pertama, pimpinan DPR RI segera mengundang semua pihak terkait untuk membicarakan situasi dan akar masalah di Intan Jaya sesuai tuntutan warga. Kedua, pimpinan Komisi VII DPR RI segera menggelar RDP dan mengundang antara lain Kementrian ESDM, Kementrian BUMN, Pemprov Papua guna mencabut ijin Blok Wabu. Ketiga, kepada Panglima TNI dan Kapolri guna menarik pasukan non organik dari Intan Jaya. (eby)

suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Populer

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53
DPRD Dogiyai Tunda Undang Eksekutif
suroso  Selasa, 5 April 2022 19:9
Plt. Sekda Pimpin Apel Pagi Di Satpol PP
suroso  Jumat, 1 April 2022 0:6
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan