Home Pemda Dogiyai Pemerintah Dogiyai Tidak Bagi-bagi Uang Untuk Demo

Pemerintah Dogiyai Tidak Bagi-bagi Uang Untuk Demo

suroso  Jumat, 10 Juni 2022 9:0 WIT
Pemerintah Dogiyai Tidak Bagi-bagi Uang Untuk Demo

NABIRE – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai mengatakan Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak pernah bagi-bagi uang kepada masyarakat pendemo tetapi hanya memfasilitasi mereka supaya melanjutkan aspirasinya ke pemerintah atas. Oleh sebab itu, keliru jika ada penilaian Pemkab Dogiyai membiayai kegiatan demo masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai di Nabire, Kamis (9/6) mengatakan dana sebesar Rp 1 miliar yang dicairkan Pemkab Dogiyai beberapa waktu lalu, bukan dibagi-bagi kepada masyarakat pendemo yang menolak pemekaran daerah otonom baru (DOB), Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, dan pemekaran Polres di Dogiyai. Tetapi, Pemkab Dogiyai mencairkan dana sebesar itu untuk membantu perwakilan masyarakat pendemo untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah atas di Jayapura dan pemerintah pusat di Jakarta. 

Yoseph Minai menambahkan, apabila tidak ada tindakan cepat untuk meredam aksi demo penolakan, dikuatirkan aksi demo berkepanjangan di Dogiyai. Dan jika demo berkepanjangan, siapa yang bisa bertanggungjawab. Oleh sebab itu, untuk meredam suasana dan demi mengamankan ketenteraman masyarakat di Dogiyai, Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai mengambil langkah cepat dengan memerintahkan untuk mencairkan dana sebesar Rp 1 miliar agar aspirasi tuntutan masyarakat Dogiyai disampaikan ke instansi pemerintah terkait di pemerintah provinsi dan pusat.

Ia menambahkan, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Dogiyai membentuk Pansus dan bersama perwakilan pendemo melanjtukan aspirasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Minai menilai, dari pada mempersoalkan dana Rp 1 miliar, sebaiknya pihak terkait menelusuri sejumlah kegiatan yang bermasalah di Kabupaten Dogiyai. Karena, DPRD Dogiyai sudah menyampaikan temuan dewan ke pemerintah atas tetapi belum ada tindaklajut untuk menelusuri laporan kegiatan yang tidak ada bukti fisik di lapangan.

Ketua Fraksi PPP ini memgusulkan, sebaiknya pihak terkait menelusuri sejumlah laporan kegiatan pembangunan di Kabupaten Dogiyai tanpa bukti nyata fisik di lapangan. (ans)


suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan