NABIRE – Terkait adanya pro kontra di tengah-tengah masyarakat berkaitan status wilayah adat maupun berkaitan dengan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, berharap agar pro kontra itu untuk diakhiri. Sebaliknya, dirinya mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Nabire.
Soal pro kontra di tengah masyarakat yang menyatakan sikap sebagai warga wilayah adat Saireri, kata Bupati Mesak, kita tunggu saja kebijakan pemerintah pusat nanti akan seperti apa. Namun ibarat kita berburu, tujuan utamanya untuk mendapatkan hewan buruan babi. Tetapi ketika dalam perjalanan baru mendapatkan hewan buruan berupa tikus, mari kita makan tikus dulu sebelum mendapatkan buruan babi.
Karena untuk masalah kedepan itu adalah kebijakan pemerintah. Sambal menunggu kebijakan pemerintah pusat, apa yang sudah ada untuk dimanfaatkan terlebih dahulu.
“Maka itu kita sebagai masyarakat Kabupaten Nabire, kita sebagai orang asli Nabrie, punya status tanah yang jelas, harus punya rumah yang jelas, harus punya kebun yang jelas. Jangan bilang saya orang Nabire, jangan bilang saya orang Saireri, jangan bilang saya orang dari 5 atau 10 distrik, jangan bilang kita orang dari 6 atau 9 suku, kalau memang tidak ada rumah, kalau memang tidak ada kebun. Jadi konstentrasi kita masyarakat Nabire harus punya kebun, harus punya rumah, untuk menjamin kelaurga. Itu konsentrasi kita semua,” tegas Bupati Mesak.
Dirinya kembali menegaskan, dirinya tidak ada niat lain, hanya untuk Nabire ini potensi sangat luar biasa. Potensi laut, potensi gunung, potensi darat. Apalagi seluruh orang Nabire dirinya percaya mempunyai kemampuan. Masyarakat Nabire intelektualitasnya semua hebat.
“Maka kenapa saya selalu katakan bahwa Nabire ini hebat. Marilah kita wujudkan kebersamaan kita melalui potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun Nabire,” ajaknya.
Pro kontra lainnya yang pernah terjadi, lanjut Bupati Mesak, ada masyarakat Papua yang menolak Otsus kemudian menolak pemekaran dan sebagainya. Ditegaskan Bupati Mesak, kita ini semua ini miliki hanya satu yaitu hak hidup. Kalau untuk masalah kebijakan politik, ekonomi, pemerintahan itu negara sudah atur.
“Kalau soal pro kontra dari dulu saya sudah bosan juga dengan pro kontra. Karena dulu ketika rakyat Papua anggap bahwa Otsus gagal, kita pernah pikul peti jenasah Otsus dari Abepura ke Kantor DPRD Papua bahwa kita kembalikan Otsus. Jakarta tidak terima juga. Kemudian yang kedua Lukas Enembe siapkan RUU Otsus Plus sesuai hati nurani rakyat bawa ke Jakarta sampai Lukas Enembe baku lempar botol akua di Senayan sana dan Jakarta tidak tanggapi juga. Masyarakat Papua tolak Otsus Jilid II pun Jakarta tidak terima juga. Maka itu saya tadi sampaikan bahwa kita ini hanya memiliki hak hidup, segala sesuatu negara sudah atur. Maka itu pemekaran DOB ini bukan kita berjuang, tapi kebijakan negara dikasih. Saya hanya berjuang untuk Nabire menjadi ibukota provinsi. Itu saja yang saya berjuang,” tuturnya.
Sehingga dirinya berharap adanya dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Nabire untuk bisa menerima. Saat ini, kata dia, satu tahapan lagi kita sedang menunggu yaitu 3 daerah DOB ini disahkan oleh DPR RI.
“Awalnya masyarakat Nabrie ini kan sampaikan pemekaran itu akan di Mimika, ternyatak karena ini politik, jadi ya kita manufer dan ternyata rancangan langsung dirubah dan Nabire jadi ibukota. Sekarang mari kita tunggu saja hasil akhirnya,” tukas Bupati Mesak. (ros)