Home Nabire Banyak Nilai Positif Jika Nabire Jadi Ibukota Provinsi

Banyak Nilai Positif Jika Nabire Jadi Ibukota Provinsi

suroso  Senin, 27 Juni 2022 4:13 WIT
Banyak Nilai Positif Jika Nabire Jadi Ibukota Provinsi

NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, menuturkan, kita tidak berjuang untuk dimekarkan. Namun masalah pemekaran provinsi di Tanah Papua ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja, lanjut Bupati Mesak, dirinya berjuang agar Nabire menjadi ibukota Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Tengah (DOB PPT). 

“Dan jelas bahwa dengan Nabire menjadi ibukota DOB PPT, maka kita melihat dari berbagai sisi positif yang kita terima,” ujar Bupati Mesak kepada Papuapos Nabire melalui sambungan teleponnya, Minggu kemarin. 

Sisi positif yang didapat ketika Nabire menjadi ibukota DOB PPT, pertama, masalah jaminan keamanan bagi masyarakat Nabire khususnya. Karena jelas ketika Nabire menjadi ibukota provinsi maka keamanan akan terjamin baik.

Sisi positif kedua, perekonomian sekawasan Papua Tengah, terlebih lagi kita yang berada di ibukota DOB PPT (Nabire, red), kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.  Sisi positif yang ketiga, infrastruktur dan peluang lapangan kerja itu akan berjalan dengan baik.

“Karena tujuan akhir dari semua ini adalah hal-hal positif seperti yang sudah saya sampaikan itu,” ujarnya.

Bupati Mesak Magai berprinsip, manusia yang hidup ini semua menanti kapan dipanggil Tuhan. Tetapi harapan selagi masih hidup adalah soal keamanan yang terjamin, ekonomi yang terjamin dan keluarga yang bahagia. 

“Di dalam hati saya tidak ada niat tertentu, hanya bagaimana untuk Nabire itu aman dan baik. Itu saja yang saya cari. Maka seluruh masyarakat Kabupaten Nabire harapan saya mari kita sama-sama menerima,” ujar Bupati Mesak.


Akhir Juli Rencana UU Pemekaran Ditetapkan


Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pada tanggal 30 Juli 2022 mendatang, Rancangan Undang–Undang (RUU) pemekaran tiga provinsi di Tanah Papua sudah menjadi Undang–Undang (UU) pemekaran 3 provinsi di Tanah Papua yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Hal ini disampaikan saat pertemuan Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI bersama pemerintah kabupaten dan kota se Tanah Papua dalam rangka penyerapan aspirasi terkait pembentukan DOB di Tanah Papua, Sabtu (25/6/22) di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura. 

Disinggung soal tarik ulur delapan kepala daerah di wilayah Papua Tengah ini apakah nantinya akan bermuara ke arah voting. Politisi Partai Golkar ini menegaskan tidak ada voting. “Kita serahkan dulu kepada mereka. Kalau kami di DPR RI itu sebetulnya hampir tidak ada masalah. Artinya tidak ada perbedaan secara mencolok yang ada di anggota Panja maupun di fraksi–fraksi,” tegasnya.


Keputusan Politik


Saat ini pihaknya berusaha melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang sebenarnya demi kebaikan Papua. “Jadi apapun yang dihasilkan dan direkomendasikan masyarakat Papua. Pasti kami akan terima,” tekannya.

Ditegaskannya saat ini terkait kajian mana yang lebih layak untuk menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah apakah di Nabire atau Timika. Menurut Doli untuk masalah kajian sebenarnya sudah selesai.

“Saat ini tinggal masalah keputusan politik yang harus dirundingkan. Makanya kami berharap sebetulnya kita mendorong untuk 8 bupati ini duduk dulu dan mudah–mudahan selesai. Nanti apa yang mereka putuskan, nanti kita liat perkembangannya bagaimana,” jelasnya.


Soal Kabupaten Pegunungan Bintang


Selanjutnya yang kedua soal Pegunungan Bintang yang nantinya akan dibicarakan. Dimana ada tiga pihak. Dimana untuk Papua Pegunungan yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo sudah tidak ada masalah dengan Wamena sebagai ibukota provinsi.

“Pegunungan Bintang mau tetap masuk ke Papua Pegunungan oke. Kemudian mau diserahkan ke Papua induk juga oke. Tetapi persoalannnya kemudian teman–teman di Papua kurang berkenan kalau masuk. Saat ini tinggal didudukkan saja, kalau misalnya diterima di induk tidak ada masalah. Kalau tidak diterima, nanti kita tanyakan kepada Pegunungan Bintang mudah–mudahan nanti bisa masuk di induk,” bebernya.

Saat ini Komisi II DPR RI sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat. (ros)


suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan