NABIRE – Sungguh disayangkan, nasib 8 distrik pemekaran di Kabupaten Dogiyai belum apa-apa, hanya menang nama ada distrik baru. Kepala Distrik tidak bisa buat apa-apa sekalipun usianya hampir 3 tahun setelah dimekarkan.
Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sudah menyetaujui dan menetapkan 8 Distrik pemekaran. Delapan distrik pemekaran tersebut masing-masing Distrik Adaipe pemekaran Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Utara dari Distrik Mapia Tengah, Distrik Kobouge dari Distrik Mapia, Distrik Egepako dari Distrik Dogiyai, Distrik Mogodagi dari Distrik Kamu Selatan, Distrik Kamu Tengah dari Distrik Kamu, Distrik Yawade dari Distrik Kamu Utara dan Distrik Kemoge dari Distrik Kamu Timur.
Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa sudah melantik 8 kepala distrik pada Juni 2021. Namun, 8 kepala distrik tersebut hingga kini tidak bisa berbuat banyak di wilayahnya karena tidak punya dana sendiri. Dana operasional dari 8 distrik baru masih di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Dogiyai.
Kepala Distrik Adaipe, Moses Magay saat ditemui di Wanggar Makmur, Rabu (26/4), Bupati Dogiyai melantik kepala distrik pemekaran pada Juni 2021. Tetapi sampai sekarang, kami ( 8 kepala distrik –red) tidak tahu dana distrik. Karena, kepala distrik di distrik pemekaran tidak ada anggaran khusus yang diberikan pemerintah Kabupaten Dogiyai.
Sebab, kata Moses, usia pemekaran sudah tiga tahun tetapi distrik-distrik pemekaran tersebut hingga kini belum ada nomor registrasi baik itu di pemerintah Provinsi maupun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami tidak tahu, urusanya seperti apa sehingga hingga saat ini belum ada nomor registrasinya,” tutur Moses bernada kesal.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai ini menjelaskan akibat ridak adanya nomor registrasi, kepala distrik tidak punya dana sehingga tidak bisa membuat program di lapangan. Mengurus administrasi saja bingung, karena tidak ada untuk pengelolaan administrasi distrik. “Masyarakat pikir, ada kepala distrik nanti ada program pembangunan di distrik baru. Tapi harapan tinggal harapan, kami tidak bisa bikin apa-apa di distrik,” bebernya.
Dengan nada kesal, Moses juga mempertanyakan, garuda di dada itu gambar apa, apakah gambar bebek atau ayam. Kalau betul garuda, harus ada dana di distrik sehingga kepala distrik bisa buat sesuatu di distrik.
Mantan Kepala Kampung Deneiode, Distrik Adaipe ini mengaku masalah ini pernah mengadu juga kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Tetapi, hingga kini status 8 distrik pemekaran di Kabupaten Dogiyai tidak punya nomor registrasi di pemerintah provinsi dan pusat sehingga kepala distrik tidak bisa buat apa-apa di distrik pemekaran.
Oleh sebab itu, Moses mewakili 7 kepala distrik pemekaran lainnya berharap agar pemerintah Kabupaten Dogiyai menanggapi kekurangan tersebut, apalagi kini sudah ada pemerintah provinsi Papua Tengah sudah dekat di Nabire. Ia juga berharap, kekurangan tersebut menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. (ans)
